MIMBARBERITA.COM – – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan atas Pembangunan Rumah Susun (rusun) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan di Tangerang, dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam Upacara Hari Kemenkumham, Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 di Jakarta, Senin (21/08/2023).

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan Kementerian Hukum dan HAM.

“Alhamdulillah hari ini Kementerian PUPR menerima penghargaan atas dukungan pembangunan Rumah Susun yang akan digunakan oleh Kemenkumham. Kementerian PUPR terus membersamai rekan-rekan di Kemenkumham untuk memastikan bahwa tugas-tugas khusus yang mereka laksanakan dapat diselesaikan dengan baik,” kata Sekjen Zainal Fatah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga berterimakasih kepada Kementerian/ Lembaga yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas Kemenkumham. Termasuk Kementerian PUPR atas dukungan dan kerja samanya.

“Terima kasih kepada mitra Kementerian/ Lembaga atas kerja sama dan dukungannya. Termasuk Kementerian PUPR yang selalu setia juga dalam memberikan bantuan kepada Kemenkumham,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015 telah membangun sejumlah rusun untuk Kemenkumham di beberapa lokasi seperti Denpasar, Batam, Kepulauan Riau, Cilacap, Medan, dan Tangerang.

Menurutnya, pembangunan hunian vertikal selain untuk mengoptimalkan lahan juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Maju.

“Pembangunan Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham ini merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam membentuk pusat pendidikan berkarakter. Semoga rusun dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Dirjen Iwan.

Lebih lanjut, Kementerian PUPR berharap Kemenkumham dapat melakukan pemeliharaan, dan perawatan rusun guna mendorong pengelolaan serta pemanfaatan rusun dengan baik. Selain itu, perlu juga dibentuk unit pengelola rumah susun sehingga sistem manajemen pengelolaan dapat lebih profesional sehingga masa pakai bangunan juga bisa lebih lama.

Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumhan dibangun oleh Kementerian PUPR melalui BP2P Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan secara Multi Years Contract (MYC) Tahun 2022-2023 dengan anggaran senilai Rp13,1 Miliar. Rusun memiliki luas bangunan 2.042 meter persegi dan dibangun setinggi tiga lantai dengan daya tampung sebanyak 168 orang. Adapun tipe hunian merupakan tipe 24 yang terdiri dari 43 unit kamar. Fasilitas meubelair di dalam rusun antara lain lemari 86 unit, kasur susun 82 unit, kasur single 4 unit, meja belajar dan kursi masing-masing 168 unit. (*)

MIMBARBERITA.COM –  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan upacara Peringatan HUT ke-78 RI di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Rabu (17/8).

Upacara tersebut dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR serta perwakilan insan PUPR dari setiap unit organisasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan, bahwa sesuai dengan tema Peringatan HUT ke-78 RI “Terus Melaju untuk Indonesia Maju”, Kementerian PUPR telah memulai fondasi untuk menggapai tujuan tersebut melalui pembangunan berbagai infrastruktur konektivitas, ketahanan pangan dan infrastruktur permukiman yang pada akhirnya meningkatkan daya saing bangsa.

Berdasarkan laporan Institute for Management Development, daya saing Indonesia pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Dan merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Oleh karenanya, Kementerian PUPR mendapatkan banyak apresiasi atas berbagai hasil pembangunan infrastruktur dasar yang telah dicapai.

“Sebagai contoh, 1.809 km jalan tol sudah beroperasi sejak tahun 2015-2022 dan hingga akhir tahun 2023 target tambahan 440 km jalan tol operasi, dimana hingga Agustus 2023 sudah tercapai 233 km. Capaian pembangunan sebanyak 36 bendungan sudah selesai pada tahun 2015-2022, tahun 2023 akan diresmikan
10 bendungan, tahun 2024 diresmikan 15 bendungan, lebih dari 1 juta rumah telah dibangun setiap tahunnya, air minum, sanitasi, persampahan, dan KOTAKU,” kata Menteri Basuki.

Pada tahun 2023, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk menyiapkan infrastruktur pendukung Presidensi Indonesia pada event internasional ASEAN Summit, Renovasi Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia U-17, Inpres Jalan Daerah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2024, Kementerian PUPR juga memperoleh amanah untuk menyelesaikan tugas-tugas pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun, belum termasuk untuk Inpres Jalan Daerah sebesar Rp15 triliun dan Dukungan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp11 triliun.

“Saya minta kita terus dapat menjaga amanah ini sebaik-baiknya, dengan programming yang solid dan tata kelola pelaksanaan anggaran yang prudent. Saya menegaskan kembali bahwa tidak ada pembangunan baru kecuali atas perintah dan direktif Presiden, serta pentingnya program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi) untuk memastikan setiap infrastruktur yang telah kita bangun dapat memberikan manfaat untuk rakyat,” tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengingatkan kembali mengenai pelaksanaan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023 dan 2024 untuk memperhatikan 3 hal, yakni kualitas tetap dipertahankan, efisiensi belanja, dan estetika lebih diutamakan, ditambah dengan kecepatan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi target waktu.

“Saya minta agar kita dapat fokus menyelesaikan tugas mulia ini dengan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, sehingga menghasilkan infrastruktur dan bangunan yang berkualitas, serta dengan tetap menjaga keharmonisan dengan lingkungan dan alamnya,” pesan Menteri Basuki.

Upacara Peringatan HUT ke-78 RI ini juga diselenggarakan di seluruh Balai Pelaksana Kementerian PUPR yang berada di seluruh Indonesia. Para  petugas dan peserta upacara juga menggunakan pakaian adat sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa.(*)

MIMBARJAKARTA – Memasuki tahun 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk memastikan proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Untuk memastikannya, Menhub meminta program-program yang ada direncanakan dengan lebih baik, dikelola dengan detail, serta dilaksanakan dengan kejujuran dan integritas. “Bagaimana kita menjalankan proses dari kontrak-kontrak APBN dan mengelola Badan Layanan Umum (BLU), tentu harus dikontrol dengan baik. Pastikan proyek yang dilaksanakan adalah yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Menhub saat memberikan arahan kepada Koordinator Satuan Pelaksana Kemenhub di daerah, Kamis (19/1).

Menhub menjelaskan, Indonesia memiliki banyak infrastruktur transportasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni: 188 bandar udara, 126 terminal tipe A, 597 stasiun kereta api, 636 pelabuhan laut, dan 257 pelabuhan penyeberangan. Untuk itu, pelayanan yang diberikan harus lebih efektif, efisien, dan profesional.

“Dengan banyaknya infrastruktur yang dikelola, kita harus bekerja lebih fokus. Selalu melakukan introspeksi atas apa yang kita kerjakan sekarang agar lebih baik dari sebelumnya,” tutur Menhub.

Di tengah keterbatasan anggaran, Menhub meminta jajarannya di daerah untuk bekerja dengan skala prioritas dan terukur, sehingga tidak membuat kebutuhan pendanaan yang tidak perlu yang membebani keuangan negara. “Saya juga minta pengeluaran ini bisa lebih detail diawasi” ucap Menhub.

Selanjutnya, Menhub meminta seluruh jajarannya untuk proaktif menjalin koordinasi dengan para stakeholder transportasi, seperti dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, operator transportasi, dan unsur terkait lainnya.

Sejumlah instruksi lainnya yang disampaikan Menhub yaitu, meminta jajarannya untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan, terutama pada fasilitas publik sektor transportasi. “Nanti saya akan secara random ke beberapa pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun. Selain menjaga aspek keselamatan dan keamanan, kita juga harus tampil bersih dan hijau di seluruh lokasi,” lanjut Menhub.

Kemudian, meningkatkan kualitas SDM pelayanan sektor transportasi dan sistem pelayanan dengan digitalisasi dan simplifikasi perizinan. “Kedepan, pelayanan harus makin mudah, makin cepat, makin murah. Itu berarti kita memberi peluang investor swasta untuk berinvestasi. Kecepatan investasi menjadi concern presiden dan ini harus menjadi cara berpikir kita,” tutur Menhub.

Selain itu, Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk mendukung program-program nasional, meliputi: penanggulangan kemiskinan, investasi, penggunaan konten lokal, serta pengendalian inflasi.

Kegiatan pengarahan ini diikuti oleh 27 peserta luring dan 465 peserta daring, yang merupakan para koordinator satuan pelayanan, baik di terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. (hbl/emb)

#MenghubungkanIndonesia

MIMBARBROMO  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah KSPN Bromo-Tengger-Semeru agar lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik dari segi penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” kata Menteri Basuki.

Sebagai upaya untuk mengembangkan kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya menyiapkan dukungan pembangunan 4 gerbang wisata yang dilengkapi rest area sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

Keempat gerbang dan rest area yang dibangun berada di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Pasuruan, gerbang di Desa Sukapura sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Probolinggo, gerbang di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Malang, dan gerbang di Desa Senduro sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Lumajang.

Untuk gerbang di Desa Senduro masuk dalam program prioritas Ditjen Cipta Karya tahap II dengan kebutuhan anggaran Rp68,18 miliar. Progres pekerjaannya saat ini sudah selesai Detail Engineering Design (DED) dan tahap pengumuman lelang konstruksi. Gerbang di Desa Senduro dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare milik Pemkab Lumajang dengan total luas bangunan 14.327 m2.

Selain bangunan gerbang, Kementerian PUPR membangun rest area yang dilengkapi foodcout, workshop dan hall, pusat souvenir, kantor pengelola, toilet umum, panggung terbuka, artificial artwork, ruang terbuka hijau, plaza, dan Tempat Pengelolaan Sampah serta area parkir bus seluas 1.509 m2, parkir mobil seluas 1.212 m2, dan parkir motor seluas 216 m2. Di lokasi tersebut juga dibangun Pasar Agropolitan dengan luas bangunan 176,64 m2 untuk menampung UMKM di kawasan sekitar.

Sementara untuk tiga gerbang lainnya yang berada di Desa Ngadiwono Kabupaten Pasuruan, Desa Sukapura Kabupaten Probolinggo, dan Desa Wringinanom Kabupaten Malang masih tahap penyiapan DED. Pekerjaan fisik yang akan dilakukan Kementerian PUPR meliputi bangunan gerbang penanda masuk kawasan, rest area, parkir bus untuk transfer moda transportasi, cultural center, dan sarana pengembangan ekonomi lokal atau etalase produk.

KSPN Bromo-Tengger-Semeru merupakan bagian dari 10 “Bali Baru” yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (pup

MIMBARCILACAP  – Embung Sumingkir di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebagai sumber irigasi persawahan di wilayah sekitar telah diresmikan pada Rabu, (6/7/2022).

“Embung Sumingkir penting bagi masyarakat karena dengan adanya embung ini dapat membantu pertanian, khususnya di Desa Sumingkir yang mayoritas warganya adalah petani,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya.

Pembangunan Embung Sumingkir dilakukan sejak April 2021 dan rampung seluruhnya pada Desember 2021. Pembangunan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dengan biaya Rp14 miliar.

Embung Sumingkir memiliki volume tampung 32.425 m3 dengan luas genangan 1,16 Ha. Sehingga Embung Sumingkir diperkirakan mampu mengairi 50 Ha sawah di Desa Sumingkir, Kecamatan Jeruklegi dan Desa Dondong, Kecamatan Kasugihan.

“Adanya Embung Sumingkir meningkatkan Intensitas Tanam dari 105 % menjadi 215%, yang semula satu kali panen setiap tahunnya menjadi tiga kali panen dalam satu tahun,” ungkap Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro.

Selain untuk irigasi persawahan, Embung Sumingkir juga berfungsi untuk mereduksi banjir, konservasi air dan mendukung pariwisata lokal.

Turut hadir Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Tanozisochi Lase, Kepala BPPW Jawa Tengah Cakra Nagara, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pantja Dharma Oetojo. (pupr/mb)