MIMBARJAKARTA – Memasuki tahun 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan jajarannya untuk memastikan proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Untuk memastikannya, Menhub meminta program-program yang ada direncanakan dengan lebih baik, dikelola dengan detail, serta dilaksanakan dengan kejujuran dan integritas. “Bagaimana kita menjalankan proses dari kontrak-kontrak APBN dan mengelola Badan Layanan Umum (BLU), tentu harus dikontrol dengan baik. Pastikan proyek yang dilaksanakan adalah yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Menhub saat memberikan arahan kepada Koordinator Satuan Pelaksana Kemenhub di daerah, Kamis (19/1).
Menhub menjelaskan, Indonesia memiliki banyak infrastruktur transportasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni: 188 bandar udara, 126 terminal tipe A, 597 stasiun kereta api, 636 pelabuhan laut, dan 257 pelabuhan penyeberangan. Untuk itu, pelayanan yang diberikan harus lebih efektif, efisien, dan profesional.
“Dengan banyaknya infrastruktur yang dikelola, kita harus bekerja lebih fokus. Selalu melakukan introspeksi atas apa yang kita kerjakan sekarang agar lebih baik dari sebelumnya,” tutur Menhub.
Di tengah keterbatasan anggaran, Menhub meminta jajarannya di daerah untuk bekerja dengan skala prioritas dan terukur, sehingga tidak membuat kebutuhan pendanaan yang tidak perlu yang membebani keuangan negara. “Saya juga minta pengeluaran ini bisa lebih detail diawasi” ucap Menhub.
Selanjutnya, Menhub meminta seluruh jajarannya untuk proaktif menjalin koordinasi dengan para stakeholder transportasi, seperti dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, operator transportasi, dan unsur terkait lainnya.
Sejumlah instruksi lainnya yang disampaikan Menhub yaitu, meminta jajarannya untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan, terutama pada fasilitas publik sektor transportasi. “Nanti saya akan secara random ke beberapa pelabuhan, bandara, terminal dan stasiun. Selain menjaga aspek keselamatan dan keamanan, kita juga harus tampil bersih dan hijau di seluruh lokasi,” lanjut Menhub.
Kemudian, meningkatkan kualitas SDM pelayanan sektor transportasi dan sistem pelayanan dengan digitalisasi dan simplifikasi perizinan. “Kedepan, pelayanan harus makin mudah, makin cepat, makin murah. Itu berarti kita memberi peluang investor swasta untuk berinvestasi. Kecepatan investasi menjadi concern presiden dan ini harus menjadi cara berpikir kita,” tutur Menhub.
Selain itu, Menhub juga menginstruksikan jajarannya untuk mendukung program-program nasional, meliputi: penanggulangan kemiskinan, investasi, penggunaan konten lokal, serta pengendalian inflasi.
Kegiatan pengarahan ini diikuti oleh 27 peserta luring dan 465 peserta daring, yang merupakan para koordinator satuan pelayanan, baik di terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. (hbl/emb)
#MenghubungkanIndonesia
MIMBARNEWYORK – Perlambatan pasar kargo udara tahun ini memiliki dampak yang lebih besar pada pendapatan kargo kuartal ketiga di American Airlines daripada saingan utamanya, Delta dan United Airlines.
Tetapi kuartal pendapatan terbaik dalam sejarah perusahaan dan laba $483 juta melukiskan gambaran keuangan positif yang dapat direplikasi pada kuartal terakhir berkat permintaan perjalanan yang tangguh.
American Airlines (NASDAQ: AAL ), maskapai penerbangan terbesar di dunia berdasarkan kapasitas penumpang, mengatakan pendapatan kargo turun 15,9% menjadi $279 juta pada kuartal yang berakhir 30 September dibandingkan tahun lalu, empat kali lipat pertumbuhan negatif United Airlines dan hampir dua kali lipat tingkat kerugian di Delta Air Lines (NYSE: DAL ).
Operator yang berbasis di Fort Worth, Texas mengatakan dalam rilis pendapatan hari Kamis bahwa pendapatan kargo yang lebih rendah terutama disebabkan oleh penurunan 10,3% dalam hasil dan penurunan 6,2% dalam kargo ton mil, metrik yang digunakan untuk menentukan biaya pengiriman, sebagai akibat dari penurunan permintaan dan peningkatan kapasitas angkutan udara global.
Dibandingkan dengan 2019, sebelum krisis COVID-19, pendapatan kargo sebenarnya 34% lebih tinggi.
Volume dan tarif kargo udara secara berurutan turun setiap bulan sejak Maret karena inflasi, pergeseran belanja konsumen kembali ke layanan, perang di Ukraina dan penguncian COVID di China telah mengurangi manufaktur dan permintaan barang. Secara global, volume rata-rata turun sekitar 14% dari tahun ke tahun dan tarif kargo turun antara 14% hingga 28%, tergantung pada layanan pelaporan.
United (NASDAQ: UAL ) menarik $498 juta dalam pendapatan kargo, sementara Delta merosot 8,4% menjadi $240 juta selama kuartal ketiga. Dibandingkan dengan 2019, pendapatan kargo United 76% lebih baik, sementara Delta Cargo meningkat 27%.
American menghasilkan 13,5 miliar pendapatan, 13,2% di atas level 2019 dan dicapai saat terbang dengan kapasitas 9,6% lebih sedikit. Tarif yang lebih tinggi adalah alasan besar untuk mendapatkan keuntungan.
Para eksekutif maskapai penerbangan baru-baru ini mengatakan ledakan perjalanan tampaknya tidak hanya sekedar lonjakan sementara dalam permintaan pandemi yang terpendam dan musim puncak musim panas meskipun ada tekanan inflasi dalam ekonomi yang lebih luas. United dan Delta telah menunjuk pada pekerjaan hibrida yang sekarang memungkinkan pelanggan untuk memadukan perjalanan liburan dan bisnis.
“Permintaan tetap kuat dan jelas bahwa pelanggan di AS dan bagian lain dunia terus menghargai perjalanan udara dan kemampuan untuk menyambung kembali pasca-pandemi,” kata CEO Amerika Robert Isom dalam sebuah pernyataan. Pada panggilan dengan analis dia mengatakan pendapatan kuartal keempat akan melebihi ekspektasi analis.
Alaska Airlines
Sementara itu, Alaska Air Group (NYSE: ALK ) mengatakan pendapatan kargo meningkat 14% menjadi $67 juta dan naik 19% menjadi $190 untuk tiga kuartal pertama. Secara keseluruhan, induk Alaska Airlines membukukan laba bersih sebesar $40 juta dan mencatat rekor sepanjang masa dengan pendapatan operasi $2,8 miliar.
Alaska menjalankan jaringan domestik utama sementara maskapai penerbangan utama AS menerima sebagian besar bisnis kargo mereka dari rute internasional. Item baris Alaska untuk kargo juga mencakup pendapatan “lainnya”, sehingga kontribusi kargo sebenarnya bisa sedikit kurang dari $67 juta. (freightwaves
MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dokumen Berita Acara Serah Terima LHP diserahkan oleh Anggota IV BPK RI Haerul Saleh dan diterima oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan K/L dan Dukungan LKBUN Tahun 2021 pada Entitas Pemeriksaan di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara IV, di Kantor BPK RI Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Penyerahan LHP juga diberikan kepada Kementerian Pertanian dengan opini WTP yang diterima oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Turut hadir Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI Syamsudin beserta para Pejabat Struktural dan Fungsional Pemeriksa BPK RI.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penyusunan Laporan Keuangan (LK) merupakan kewajiban bagi seluruh entitas Pengguna Anggaran. “Bukan saja sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran, namun juga sebagai pengungkapan tata kelola keuangan sesuai dengan kaidah-kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LK inilah yang kemudian menjadi objek audit oleh BPK,” kata Menteri Basuki.
“Kementerian PUPR selalu berkomitmen untuk mendukung proses audit atas LK tersebut. Mulai dari entry meeting, pelaksanaan audit, hingga penyerahan LHP atas LK dapat berjalan baik dan lancar. Kami bersyukur bahwa berdasarkan hasil audit atas LK Tahun 2021 BPK telah memberikan opini WTP,” kata Menteri Basuki.
Menurut Menteri Basuki, dengan capaian Kementerian PUPR atas LK Tahun 2021 tersebut, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.
“Kami juga akan melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, melalui langkah-langkah, antara lain penilaian kinerja berbasis progres penyelesaian tindak lanjut, penyederhanaan dan pembagian tugas yang jelas antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Itjen), Unit Kepatuhan Internal, Unit Organisasi, dan Satuan Kerja. Disamping itu juga melakukan penyelesaian rekomendasi yang diprioritaskan pada temuan administratif dan pemantauan serta pembahasan dengan seluruh pihak terkait terutama dengan BPK-RI,” kata Menteri Basuki.
Mengakhiri sambutannya, Menteri Basuki menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas profesionalisme, komunikasi, dan kerja sama yang baik dengan auditor BPK berdasarkan peran masing-masing dalam menjalankan tugas. “Kami mohon maaf atas berbagai kekurangan yang terjadi dalam berinteraksi dengan tim BPK RI selama pelaksanaan audit,” tutup Menteri Basuki.
Anggota IV BPK RI Haerul Saleh mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah berhasil menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan opini WTP. Opini atas LK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Jadi bukan jaminan tidak adanya fraud atau kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
“Opini kewajaran Laporan Keuangan ini berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” kata Haerul Saleh.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rachman Arief Dienaputra, Kepala BPSDM Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Kepala Biro Keuangan selaku Penanggungjawab Pelaporan Keuangan Kementerian PUPR, serta sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR. (puper/embe)
MIMBARBROMO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah wajah KSPN Bromo-Tengger-Semeru agar lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik dari segi penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul,” kata Menteri Basuki.
Sebagai upaya untuk mengembangkan kawasan wisata Bromo-Tengger-Semeru, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya menyiapkan dukungan pembangunan 4 gerbang wisata yang dilengkapi rest area sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju KSPN Bromo-Tengger-Semeru.
Keempat gerbang dan rest area yang dibangun berada di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Pasuruan, gerbang di Desa Sukapura sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Probolinggo, gerbang di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Malang, dan gerbang di Desa Senduro sebagai pintu masuk dari arah Kabupaten Lumajang.
Untuk gerbang di Desa Senduro masuk dalam program prioritas Ditjen Cipta Karya tahap II dengan kebutuhan anggaran Rp68,18 miliar. Progres pekerjaannya saat ini sudah selesai Detail Engineering Design (DED) dan tahap pengumuman lelang konstruksi. Gerbang di Desa Senduro dibangun di atas lahan seluas 1,7 hektare milik Pemkab Lumajang dengan total luas bangunan 14.327 m2.
Selain bangunan gerbang, Kementerian PUPR membangun rest area yang dilengkapi foodcout, workshop dan hall, pusat souvenir, kantor pengelola, toilet umum, panggung terbuka, artificial artwork, ruang terbuka hijau, plaza, dan Tempat Pengelolaan Sampah serta area parkir bus seluas 1.509 m2, parkir mobil seluas 1.212 m2, dan parkir motor seluas 216 m2. Di lokasi tersebut juga dibangun Pasar Agropolitan dengan luas bangunan 176,64 m2 untuk menampung UMKM di kawasan sekitar.
Sementara untuk tiga gerbang lainnya yang berada di Desa Ngadiwono Kabupaten Pasuruan, Desa Sukapura Kabupaten Probolinggo, dan Desa Wringinanom Kabupaten Malang masih tahap penyiapan DED. Pekerjaan fisik yang akan dilakukan Kementerian PUPR meliputi bangunan gerbang penanda masuk kawasan, rest area, parkir bus untuk transfer moda transportasi, cultural center, dan sarana pengembangan ekonomi lokal atau etalase produk.
KSPN Bromo-Tengger-Semeru merupakan bagian dari 10 “Bali Baru” yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN, diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (pup
MIMBARCILACAP – Embung Sumingkir di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebagai sumber irigasi persawahan di wilayah sekitar telah diresmikan pada Rabu, (6/7/2022).
“Embung Sumingkir penting bagi masyarakat karena dengan adanya embung ini dapat membantu pertanian, khususnya di Desa Sumingkir yang mayoritas warganya adalah petani,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya.
Pembangunan Embung Sumingkir dilakukan sejak April 2021 dan rampung seluruhnya pada Desember 2021. Pembangunan dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dengan biaya Rp14 miliar.
Embung Sumingkir memiliki volume tampung 32.425 m3 dengan luas genangan 1,16 Ha. Sehingga Embung Sumingkir diperkirakan mampu mengairi 50 Ha sawah di Desa Sumingkir, Kecamatan Jeruklegi dan Desa Dondong, Kecamatan Kasugihan.
“Adanya Embung Sumingkir meningkatkan Intensitas Tanam dari 105 % menjadi 215%, yang semula satu kali panen setiap tahunnya menjadi tiga kali panen dalam satu tahun,” ungkap Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro.
Selain untuk irigasi persawahan, Embung Sumingkir juga berfungsi untuk mereduksi banjir, konservasi air dan mendukung pariwisata lokal.
Turut hadir Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Essy Asiah, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Tanozisochi Lase, Kepala BPPW Jawa Tengah Cakra Nagara, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pantja Dharma Oetojo. (pupr/mb)
MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau melalui bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, target bantuan pembiayaan
perumahan tahun 2022 meliputi KPR FLPP sebanyak 200.000 Unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 769.903 Unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 200.000 Unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 22.582 Unit dan Tapera sebanyak 109.000 Unit.
“Hingga akhir Juni 2022 realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 49,78% yaitu sebanyak 99.557 unit, SSB sebesar Rp111,08 miliar, SBUM mencapai 31,79% atau 63.587 unit dan BP2BT sebanyak 33,81% atau 2.463 unit,” kata Herry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Program Kerja Tahun 2023, Senin (4/7/2022).
Dalam kesempatan tersebut Herry juga menyampaikan progres proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tahun 2022, terdiri dari 26 proyek yang masuk tahap penyiapan, meliputi sebanyak 13 proyek jalan dan jembatan. Antara lain jalan pendukung IKN, OM Suramadu, Jalan Akses Exit Toll, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jalan Tol Jember-Lumajang, Jalan Tol Jember-Situbondo, Jalan Tol Tulungagung-Kepanjen, Jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Jalan Tuban-Babat-Gresik, Jalan Tol Kohod-Lebakwangi,” ucap Herry.
Kemudian dari sektor Sumber Daya Air (SDA) ada enam proyek dalam penyiapan meliputi, Bendungan Merangin di Jambi, PLTS Tiga Dihaji (Sumsel), Revitalisasi dan Modernisasi irigasi sistem interkoneksi HLD wilayah sungai (WS) Lombok, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan PLTS Bendungan Rotiklot (NTT), PLTMH dan PLTS bendungan Napun Gete (NTT) serta DI Komering (Sumsel).
Kemudian dari sektor perumahan Herry menyebutkan terdapat dua proyek rumah susun (rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU dalam tahap penyiapan ada Rusun Karawang Spuur dan Rusun IKN Tahap I.
Untuk sektor permukiman, terdapat lima proyek yang sedanf disiapkan meliputi antara lain Pendampingan Penyiapan KPBU TPA Manggar (Balikpapan), Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Regional Jatigede (Jabar), SPAM Jatiluhur II (Ir. H.Juanda)-Jabar dan DKI Jakarta, Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Ayung terintegrasi dengan SPAB Sidan (Bali) dan Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM dan SPAB Karian Barat (Banten).
Sedangkan untuk proyek KPBU yang sedang disiapkan untuk tahap transaksi, Herry menyebutkan ada 11 proyek yaitu untuk jalan dan jembatan ada 5 proyek. “Jembatan Batam – Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena, Jalan Tol Kediri – Tulungagung, Jalan Tol Malang – Kepanjen, dan O&M Suramadu bundling SERR,” tambahnya.
Di sektor SDA, Herry mengatakan terdapat dua proyek yaitu Bendungan Bodri, dan Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur Pembangkit Listrik Minihidro Bintang Bano (NTB). Kemudian terdapat dua proyek rusun yang disiapkan masuk kedalam tahap transaksi yakni Rusun Cisaranten (Bandung) dan Rusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.
“Kemudian ada dua proyek di sektor permukiman yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur II (Jabar dan DKI) dan pendampingan transaksi KPBU SPAM Regional Sinumbra di Jawa Barat,” kata Herry. (pupr/mb)
MIMBARSEMARANG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak di Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/7/2022). Kehadiran Tol Semarang – Demak diharapkan dapat semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi khususnya di wilayah Demak.
Menteri Basuki berpesan agar pembangunan Tol Semarang – Demak tetap memperhatikan aspek konstruksi, aspek waktu, dan aspek keuangan. “Ini technical challenge, jadi harus benar-benar diperhatikan,” kata Menteri Basuki.
Tol Semarang – Demak memiliki panjang 26,95 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU), yakni Seksi 1 untuk ruas Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 km menjadi porsi pemerintah (APBN) dengan kebutuhan biaya Rp10 triliun. Sementara Seksi 2 untuk ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Untuk seksi 1 telah dilaksanakan kontrak dengan paket pekerjaan peninggian Jembatan Kaligawe, elevated freeway, dan pile slab untuk 1A; pekerjaan tanggul laut dan jalan utama, On/Off Ramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung serta rest area dan Gerbang Tol untuk 1B; pembangunan Kolam Retensi Terboyo (± 189 Ha) dan Sriwulan (± 28 Ha), Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan untuk 1C.
Pada seksi 1 tengah dilakukan trial embankment sepanjang 0,4 km dengan progres 7,63 % dan diharapkan selesai pada bulan Januari 2023 hingga 2 lapis timbunan dan dapat dijadikan acuan untuk pekerjaan tanggul laut pada paket kontraktual 1B yang pada bulan januari 2023 bertepatan mulai pekerjaan timbunan. Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah juga dilakukan dengan cara pemasangan material penyalir vertikal pra-fabrikasi atau PVD serta melaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut yang diambil menggunakan alat Trailing Suction Hopping Dredger atau TSHD.
Diharapkan dengan Pembangunan Jalan Tol yang terintegrasi tanggul laut ini permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe – Sayung yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan dapat teratasi pada akhir tahun 2023 dengan terbangunnya tanggul hingga 4 lapis timbunan dan beroperasinya Rumah Pompa pada Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan.
Selanjutnya untuk Seksi 2 saat ini sudah tahap konstruksi dengan progres mencapai 87,4% dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Pembangunan Seksi 2 dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium Maratama-Studi Teknik (KSO) dan Konsultan Supervisi PT. Virama Karya (Persero) dengan biaya konstruksi sebesar Rp4,7 triliun.
Hadir dalam tinjauan Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – D.I Yogyakarta, Wida Nurfaida, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Muhammad Adek Rizaldi, Koordinator Tim Ahli Tanggul Laut Tol Semarang-Demak Arie Setiadi Moerwanto, dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad. (pupr/mb)
MIMBARJAKARTA – – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga untuk meningkatkan kinerja dukungan manajemen.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan transformasi di bidang pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.
“Di antaranya di Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri kita terapkan integrated e-monitoring, untuk pemantauan secara real time pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR, Biro Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana dengan aplikasi e-HRM, untuk dukungan implementasi sistem merit ASN PUPR, Biro Keuangan dengan e-Keuangan PUPR untuk pemantauan pelayanan keuangan secara elektronik,” kata Sekjen Mohammad Zainal Fatah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (27/6/2022).
Ditambahkan Zainal Fatah, Setjen Kementerian PUPR melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi juga telah mengembangkan aplikasi Sahabat PUPR, sebagai upaya implementasi pelayanan publikdalam genggaman dan aspirasi, untuk memudahkan penyampaian aspirasi DPR.
“Sedangkan di Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan juga ada e-Pusaka untuk penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan PUPR yang berdaya guna dan aplikasi e-Monitoring DAK oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah untuk sinkronisasi pembangunan infrastruktur pusat dan daerah,” ujarnya.
Dikatakan Zainal Fatah, terkait capaian kinerja Setjen Kementerian PUPR pada tahun 2022, hingga 17 Juni 2022, realisasi keuangan Sekretariat Jenderal TA 2022 sebesar Rp197,88 miliar atau 33,44% dari total pagu Rp591,77 miliar.
“Kami telah menyusun prognosis atau rencana penyerapan akhir pada tahun ini sebesar Rp553,30 miliar atau sebesar 93,5%. Akan terus kami lakukan pemantauan menggunakan e-monitoring sehingga dapat membandingkan dari waktu ke waktu,” tutur Zainal Fatah.
Hadir dalam rapat tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Khalawi Abdul Hamid, dan dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rachman Arief Dienaputra. (pupr/mb))
MIMBARTUAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Rumah Susun (rusun). Pada TA 2021 Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 196 tower rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit.
“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Dikatakan Menteri Basuki pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan penyediaan hunian yang layak berupa rusun dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas ASN dalam bekerja.
Pada TA 2021 salah satu rusun yang telah rampung dibangun adalah Rusun Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku. Pembangunan rusun terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan total 44 unit bertipe 36.
Rusun yang berlokasi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara ini dapat menampung 176 orang. Setiap unit rusun dilengkapi dengan furnitur berupa tempat tidur utama, tempat tidur susun, sofa, lemari, meja dan kursi. Rusun ini mulai dibangun pada 19 Maret 2021 dan selesai pada 15 Desember 2021 dengan anggaran Rp24,8 miliar.
Kepala BP2P Maluku Yonnes Yubilia Biring mengatakan pembangunan rusun ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi para ASN di Pemerintah Kota Tual. “Kami harap dengan menghuni rumah yang layak dapat meningkatkan produktivitas ASN dalam bekerja,” tutupnya.
Di samping rusun, Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku Ditjen Perumahan juga membangun rumah khusus (rusus) padat karya tunai (PKT) beserta prasarana sarana utilitas umum (PSU) di Kota Tual. Pembangunan rusus ini sejumlah 25 unit bertipe 28. Pembangunan dimulai pada 2 September 2021 dan selesai pada 31 Desember 2021 dengan anggaran Rp4,2 miliar. (pupr/mb)
MIMBARJAKARTA – Sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Perpres No 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang dikenal sebagai Program Citarum Harum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur pengendali banjir di Cekungan Bandung.
“Pengendalian banjir di Kawasan Bandung Selatan menjadi salah satu Program Citarum Harum yang memerlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Program ini telah disepakati dalam rencana aksi yang mengatur tanggung jawab masing-masing stakeholder,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Beberapa infrastruktur pengendali banjir yang telah dirampungkan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Ditjen Sumber Daya Air, di antaranya adalah Embung Gedebage, Kolam Retensi Cieunteung dan Kolam Retensi Andir. Di samping berfungsi untuk mengurangi luapan Sungai Citarum di Cekungan Bandung, ketiga infrastruktur ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai destinasi wisata dan sarana olahraga.
Embung Gedebage dibangun sejak Juli 2017 hingga Desember 2018 di atas lahan seluas 7,2 ha dengan kapasitas tampung sebesar 270.000 m3. Embung ini bermanfaat sebagai tampungan air untuk musim kemarau dan penguatan kemampuan pengendalian banjir (13 desa, 332 KK, 32 hektar mengurangi banjir). Di tengah embung dibangun masjid Al Jabbar sehingga seolah-olah seperti masjid terapung. Di sekitar embung juga ditanam berbagai tanaman sehingga embung ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beribadah sekaligus sebagai sarana rekreasi.
Nina Indiastuti merupakan warga Kota Bandung yang menjadikan Embung Gedebage sebagai tujuan wisata bersama keluarga karena lokasinya yang dekat dari rumah. “Di sini adem dan bisa mancing gratis,” ujarnya
Selanjutnya, Kolam Retensi Cieunteung yang terletak di Baleendah juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana olahraga seperti memancing dan lari di jogging track sepanjang 1.357 meter. Kolam retensi ini selesai dibangun pada 2018 dengan volume tampung 190.000 m3 yang mampu mereduksi banjir seluas 91 ha (sekitar 1250 bangunan/rumah).
Terakhir, Kolam Retensi Andir yang sudah dioperasikan pada akhir 2021 silam. Kolam retensi ini dibangun pada November 2020 – Desember 2021. Kolam ini memiliki volume tampung 164.200 m3 untuk menampung genangan banjir sebanyak kurang lebih 160.000 m3.
Kepala BBW Citarum Bastari mengatakan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air Kementerian PUPR akan selalu memperhatikan aspek interaksi masyarakat sekitar terhadap infrastruktur yg dibangun. “Sebagai contoh pada Kolam Retensi Andir disamping berfungsi untuk pengendali banjir pada cathmentnya seluas 148 ha, juga direncanakan sebagai tempat rekreasi dan olahraga baru bagi warga Baleendah dan Dayeuhkolot maupun Kabupaten Bandung pada umumnya,” ujar Bastari.
Kolam Retensi Andir dilengkapi dengan jogging track keliling kolam sepanjang 1.25 km, amphitheater, area taman/spot foto dan parkir. Untuk penghijauan ditanam antara lain pohon tabebuya kuning 50 batang, sepatu dea bunga merah 8 batang, baobab 30 batang dan pule 8 batang serta tanaman rumput landep di sekeliling kolam.
Asep Sumarna selaku warga Kota Bandung merasakan manfaat kehadiran Kolam Retensi Andir. “Dengan adanya kolam ini memberi manfaat bagi warga Andir sehingga terhindar dari banjir. Di samping itu, saya juga senang karena bisa olahraga di situ. Semoga kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, punya rasa memiliki yang tinggi sehingga terhindar dari banjir,” ucapnya.(pupr/emb)
