MIMBARJAKARTA . Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melaksanakan pengukuhan 46 orang ahli ukur kapal semua metode selama satu minggu. Pengukuhan ini dilakukan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi ahli ukur kapal dari segi pengetahuan, sikap, etika, dan perilaku.

Dalam pengukuhan ini, para calon ahli ukur kapal semua metode telah dilatih untuk memahami status hukum kapal yang berkaitan dengan kepemilikan kapal dari dalam maupun luar negeri serta mampu bekerjasama dengan instansi lain baik dalam maupun luar negeri.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru dalam mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lahir kader-kader terbaik yang akan membantu pimpinan dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang status hukum kapal menjadi lebih baik dan semakin hebat,” ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid.

Selain memiliki keahlian dalam pengukuran kapal, para ahli ukur kapal juga diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang status hukum kapal, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Pengukuhan ini dilaksanakan selama 1 minggu dengan tujuan untuk mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan akan lahir kader-kader terbaik yang akan membantu pimpinan dalam upaya meningkatkan pelayanan di bidang status hukum kapal menjadi lebih baik dan semakin hebat.

“Birokrasi harus berubah dan membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan, serta meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi,” ujarnya.

Kedisiplinan dan produktivitas juga harus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah mengikuti dan lulus dalam pengukuhan ini. Semoga pelatihan selama lima hari ini dapat menjadi panduan dalam bekerja di unit kerja masing-masing. Kiranya pengukuhan ahli ukur kapal dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat,” tutupnya.(hbl/emb)

MIMBARBERITA.COM – Pemerintah Indonesia bertekad mempertahankan status White List Tokyo MoU. Dalam mencapai target tersebut, dibutuhkan pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSCO) yang profesional dan kompeten yang memahami instrumen pemeriksaan dan keterampilan dengan standar yang terkini.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan kualitas pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing atau Port State Control Officer (PSCO) guna mempertahankan status White List Tokyou MoU.

Sebagaimana ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 08 tahun 2020 telah mengamanatkan kepada PSCO bahwa PSCO untuk membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh Marine Inspector terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Rivolindo mengatakan bahwa salah satu tugas PSCO adalah membantu mempertahankan status kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri untuk tetap berada di dalam white list. “Target tersebut merupakan tugas kita bersama untuk mencapainya dan psco merupakan salah satu ujung tombak untuk mencapai target atau tujuan tersebut,” tutur Rivolindo saat memberikan sambutan pada acara pembukaan seminar periodik Familiarisasi Asia-Pacific Port State Control Manual di Jogjakarta.

Rivolindo menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PSCO yang up-to-date terhadap dinamika regulasi maritim internasional. Selain itu juga bertujuan untuk menyamakan persepsi serta pemahaman para stakeholder dengan mengangkat tema “familiarisasi asia-pacific port control manual sebagai penunjang profesionalisme pemeriksaan port state control officer” yang diharapkan secara konkrit mampu mempertahankan status white list indonesia secara berkesinambungan di tahun mendatang.
Selain itu, untuk mendapatkan PSCO yang berkualitas, berintegritas, berkinerja tinggi dan memiliki pengetahuan yang terbaru, maka harus benar-benar menguasai peraturan terbaru seperti pemeriksaan kepatuhan sebuah kapal terhadap persyaratan konvensi internasional, seperti SOLAS, MARPOL, STCW, dan MLC.

Lebih lanjut, Rivolindo mengatakan dengan bertahan pada kriteria White List, hal tersebut merupakan salah satu pengakuan dunia terhadap pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing (PSC), sekaligus meningkatkan kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia dan menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan negara lain di dunia.

“Ini juga menjadi salah satu unsur dalam penilaian komite dalam menentukan tingkatan resiko kapal, diharapkan kapal-kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke mancanegara,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rivolindo juga menyampaikan beberapa hal yang saat ini menjadi fokus Tokyo MoU, salah satunya yaitu terkait suap yang terjadi dalam proses pemeriksaan kapal asing di negara-negara anggota Tokyo MoU. “Pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta agar hal tersebut tidak sampai dilakukan oleh PSCO di Indonesia,” tegasnya.

Ia menghimbau untuk menghindari hal-hal yang tidak terpuji yang akan merusak nama baik bangsa dan negara di mata internasional, serta berpegang teguhlah kepada kode etik dan pakta integritas yang sudah ditandatangani.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting sehingga pelabuhan-pelabuhan yang memiliki kualifikasi pemeriksaan kapal asing mengirimkan wakil wakilnya, demikian juga dengan class BKI dan KR class. Kegiatan ini mengundang Mr. David Penny dari AMSA Australia dengan materi tentang “Fire Safety Inspection” , sementara Capt. Suratno memberikan materi “Code of Conduct PSC Inspection” dan Capt. Budi Paros Sitohang membawakan materi “Decisions of the committe from the 16th meeting of the Technical Working Group (TWG16) and the 33rd meeting of the port state control committee (PSCC 33). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan para petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing yang singgah dipelabuhannya(hbl/emb)

MIMBARBERITA.COM – Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali melaksanakan pemeriksaan uji petik kelaiklautan kapal penumpang dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran.

Pemeriksaan kali ini dilakukan terhadap kapal-kapal penumpang yang berada di wilayah Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat.

Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendafataran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Hendri Amir, memimpin langsung pelaksanaan uji Kelaiklautan Kapal Penumpang kali ini.

“Pelaksanaan uji kelaiklautan kapal ini dilaksanakan tim uji petik dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan juga didampingi oleh Marine Inspector dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur,” ujar Hendri, Jumat (24/2).

Pelaksanaan uji petik ini juga sebagai tindaklanjut Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 1 Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran Idul Fitri 1444 H Tahun 2023.

Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang dilakukan sebagai persiapan angkutan lebaran 2023 untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang akan digunakan sebagai angkutan lebaran tahun ini yang diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang.

Dalam rangkaian uji petik kali ini KSOP Teluk Bayur menerjunkan tim Marine Inspector (MI) untuk membantu tim dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan memastikan kondisi dan fisik kapal layak layar sehingga kapal-kapal tersebut dapat melayani para pemudik.

“Uji Petik dilaksanakan secara random, kali ini dilaksanakan terhadap kapal SABUK NUSANTARA 37 yang bersandar didermaga pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat,” ungkap Hendri.

Para perwakilan pemilik/ operator kapal juga mendampingi pelaksanaan uji Kelaiklautan kapal ini untuk memastikan temuan-temuan yang didapatkan wajib dipenuhi sebelum masa angkutan lebaran atau 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pengawasan kelaiklautan kapal khususnya kapal penumpang dimana pengawasan ini juga dilakukan secara rutin diantaranya dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, status hukum kapal, kualifikasi awak kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal serta manajemen keselamatan dan keamanan kapal.

“Hasil uji petik nantinya akan dilaporkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan,” tutup Hendri.(djhbl/emb)

MIMBARJAKARTA – Pada Tahun Anggaran 2023, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan 116 Trayek Angkutan Laut Perintis dengan 42 Pelabuhan Pangkal dan 562 Pelabuhan Singgah. Adapun tahun ini jumlah pelabuhan singgah kapal perintis bertambah sebanyak 14 pelabuhan. Dari total 116 trayek, sebanyak 42 trayek menggunakan dilaksanakan oleh PT. Pelni dengan skema penugasan dan sebanyak 74 trayek dilaksanakan melalui skema pelelangan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menjelaskan latar belakang mengapa Kementerian Perhubungan menyelenggarakan pelayaran perintis adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pelayaran perintis ditetapkan untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

“Jadi angkutan perintis ini ditujukan untuk menghubungkan daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) serta memperlancar mobilisasi penumpang dan barang untuk memperluas konektivitas ke wilayah 3TP tersebut,” ujar Dirjen Arif, Jakarta, Selasa (14/2).

Jumlah penumpang yang dilayani oleh angkutan laut perintis sejak tahun 2018 s.d. 2022 relatif naik, di mana jumlah penumpang terbanyak yaitu tahun 2022 sebanyak 1.129.734 orang. Sementara jumlah muatan barang yang dilayani angkutan perintis juga relatif naik dan jumlah barang terbanyak adalah tahun 2022 sebanyak 173.643 ton/m3.

“Selain sebagai sarana transportasi rutin, keberadaan kapal perintis juga bisa mendukung penugasan lainnya, misalnya dalam mendukung acara keagamaan masyarakat Papua, kapal perintis dikerahkan untuk mobilisasi para jemaatnya,” ujar Dirjen Arif.

*Tingkatkan Kolaborasi*

Dirjen Arif menjelaskan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan perintis. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus terus menjalin dan meningkatkan kolaborasi tersebut.

“Pemda yang mengusulkan jaringan trayek angkutan perintis, kemudian akan dilakukan perancangan dan pengesahan SK Dirjen sesuai usulan Pemda dan Rakornas. Jika sudah tetapkan, maka pelayaran perintis akan dilaksanakan dan diawasi, serta dievaluasi yang membutuhkan sinergi antara Kemenhub, Pemda dan KSOP/UPP,” ujar Dirjen Arif.

Dengan dilaksanakannya angkutan perintis di daerah tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat daerah tersebut. Tak hanya sebagai penghubung wilayah, tapi juga mampu memciptakan lapangan kerja padat karya, meningkatkan UMKM setempat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dan peradaban.

Tidak hanya mengusulkan trayek perintis di daerahnya, setelah pengoperasian angkutan laut perintis, Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan yakni memberikan jaminan keselamatan (safety) dan keamanan (security) terhadap nakhoda dan ABK; memberikan jaminan keselamatan dan keamanan kapal selama di Pelabuhan; memastikan ketersediaan penumpang dan barang serta melakukan sosialisasi.

Kemudian apabila di pelabuhan singgah selama 1 bulan tidak tersedia penumpang dan barang maka Pemda akan memberikan usulan omisi dan deviasi trayek kapal perintis. Apabila di pelabuhan singgah selama 3 bulan tidak terseda penumpang dan barang maka Pemda akan memberikan usulan penghapusan Pelabuhan tersebut dari trayek perintis.

*Dorong Swasta Masuk*

Dirjen Arif mengungkapkan jika melihat dari data resume penyelenggaraan angkutan laut perintis tahun 2019-2023, jumlah trayek kapal perintis tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 117 trayek menjadi 116 trayek, sementara pelabuhan singgah mengalami peningkatan.

“Mengalami penurunan karena setelah dievaluasi, jika terdapat ruas pada trayek yang dianggap dapat dikomersilkan maka ditawarkan ke asosiasi atau perusahaan kapal penumpang. Oleh karena itu jumlah trayek mengalami penurunan,” jelasnya.

Salah satu contoh trayek tersebut adalah Ruas Gorontalo – Pagimana, launching 5 September 2022 yang dilayani oleh kapal cepat MV Express Priscillia 88. Semula dilayani kapal perintis KM Sabuk Nusantara 83.

Selain itu, Kapal perintis dapat dikolaborasikan dengan kapal PSO PT Pelni dalam mendukung konektivitas dan mobilitas warga. Contohnya Konektivitas antara KM. Labobar dengan KM. Sabuk Nusantara 92 pada hari Rabu minggu kedua dan keempat di Surabaya untuk aksebilitas penumpang dan barang dari Timur tujuan Pulau Madura dan sekitarnya.

*Kembangkam Inovasi*

 “Kami selalu berusaha menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan kapal perintis guna semakin memudahkan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan kapal perintis, salah satunya dengan penerapan Sistem Kinerja Kapal Perintis Terpadu (SIPERINTIS) yang tengah kami rencanakan saat ini,” ungkap Dirjen Arif.

SIPERINTIS ini nantinya akan semakin memudahkan kolaborasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub dengan Pemda-Pemda setempat terutama dalam hal pemutakhiran data.

• Selama ini Kemenhub juga selalu berkolaborasi dengan Pemda terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan yang semua itu terintegrasi dengan aplikasi SIMLALA.

“Semoga kolaborasi dan inovasi yang terus kami lakukan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan sebagai wujud kehadiran negara khususnya di wilayah 3TP,” tutup Dirjen Arif.(djhbl/emb)

MIMBARSURABAYA – Memulai tahun anggaran 2023, Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) diawali dengan pelepasan perdana kapal tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 7 yang pada tahun 2023 melayani trayek T-14 dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Larantuka (Tabilota) – Lembata (Lewoleba) – Kalabahi – Tanjung Perak.

Pelepasan perdana ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting dan dihadiri oleh perwakilan dari PT Pelni, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, dan stakeholder terkait lainnya.

“Dengan adanya pelepasan perdana kapal Tol Laut pada awal tahun ini, diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menyukseskan program tol laut untuk memenuhi kebutuhan barang pokok dan penting (Bakpokting) ke daerah terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan (T3P) sesuai dengan amanat perpres nomor 27 tahun 2021,” ujar Capt Hendri, di Pelabuhan Tanjung Perak – Surabaya.

Adapun kapal Kendhaga Nusantara 7 ini membawa muatan sebanyak 57 Teus, yang akan melakukan pengiriman muatan sebanyak 21 Teus ke Larantuka, 33 Teus ke Lewoleba dan 3 Teus ke Kalabahi.

“Pelayanan ini diharapkan dapat mengakomodasi pengiriman logistik dari sisi angkutan laut dalam upaya memenuhi kebutuhan Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) ke daerah utamanya pada Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Capt Hendri.

Sebagai informasi, rincian Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Tol Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 39 Trayek dengan rincian Penugasan = 20 trayek (PT. PELNI = 11 trayek, PT. ASDP = 5 trayek dan PT. Djakarta Lloyd = 4 trayek) dan Pelelangan umum kepada operator swasta = 19 trayek.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya program tol laut pada tahun 2022 kemarin, khususnya bagi seluruh stakeholder yang telah memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut, semoga Pelaksanaan tol laut pada tahun 2023 dapat berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Buyung Lalana mengatakan bahwa Tol Laut adalah salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat di wilayah T3P dan menekan disparitas harga.

“Tol Laut memberi dampak positif besar salah satu contoh di daerah Papua yang merasakan perubahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT PELNI, Yossianis Marciano mengatakan untuk pelayaran perdana pada voyage di 2023 ini, per pagi ini muatan KM Kendhaga Nusantara 7 sudah terisi sebanyak  35  TEUs yang sebagian besar memuat bahan pangan seperti, minyak, beras, gula, tepung terigu menuju Larantuka, Lembata/Lewoleba dan Kalabahi.

“Kami sebagai operator berharap kepada seluruh pihak, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maupun pelaku bisnis untuk memanfaatkan angkutan tol laut serta terus mendorong dan memanfaatkan muatan balik tol laut untuk memasarkan komoditas unggulan daerahnya sehingga tercipta pemerataan distribusi logistik di Indonesia,” tutupnya.

Sebagai informasi bahwa produksi tol laut di tahun 2022 terhitung Januari hingga 31 Desember kemarin tercapai 14.508 TEUs atau 115,86 persen di atas target 12.521 TEUs.

Adapun Pemuatan Pelayaran Perdana Kapal Tol Laut ke atas kapal Kendhaga Nusantara 7 juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan seperti Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan antar Lembaga Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Pelayanan Transportasi Laut dan Kemaritiman Andre Mulpyana.(hbl/emb)

MIMBARJAKARTA –  Di penghujung tahun 2022, salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yakni Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) berhasil meraih Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Presiden Direktur Llyod’s Register Quality Assurance (LRQA) Firya Amalia Andriana kepada Direktur KPLP Capt. Mugen S. Sartoto di Hotel Luminor Jakarta, Rabu (28/12).

Capt. Mugen dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat KPLP serta semua pihak yang telah membantu dalam meraih Sertifikat ISO 9001-2015 ini.

“Ini merupakan suatu hadiah istimewa bagi KPLP jelang berakhirnya tahun 2022 ini, Saya berharap sistem yang ada terus ditingkatkan sesuai perkembangan agar lebih efektif dan efisien,” ujar Capt. Mugen.

Menurutnya, penyelenggaraan ISO 9001:2015 di Direktorat KPLP merupakan bukti implementasi pengembangan mutu kinerja pegawai dan pengembangan pelayanan di Direktorat KPLP, serta sebagai bukti bahwa Direktorat KPLP memiliki semangat Responsif (Responsibilitas, Ownership, Integritas, dan Factual).

“Atas capaiannya mendapatkan rekomendasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, besar harapan saya bahwa Direktorat KPLP mampu untuk menyelenggarakan dan mendapat rekomendasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan/Bribery,” katanya.

Adapun Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ini diperoleh oleh Direktorat KPLP setelah menjalani audit kinerja yang dilaksanakan oleh Llyod’s Register Quality Assurance. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, manajemen mutu, kinerja dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan Direktorat KPLP saat ini sudah berjalan dengan baik.(hbl/embe)

MIMBARTANAHLAUT –  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mengedukasi masyarakat maritim dan pesisir pentingnya aspek keselamatan pelayaran, salah satunya melalui edukasi sejak dini melalui pembinaan olahraga sepakbola di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin Kalimatan Selatan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Wisnu Wardana berkesempatan melihat langsung pelaksanaan edukasi keselamatan pelayaran melalui olahraga sepakbola di Kabupaten Tanah Laut tersebut.

“Ini merupakan terobosan yang sangat baik, edukasi keselamatan pelayaran tidak selalu harus dilakukan melalui diklat, bimtek tetapi bisa dilakukan ke para anak-anak yang tergabung dalam klub sepakbola, yang terdiri dari berbagai kelompok umur (KU) yaitu KU 10, KU 15 dan KU 17 mengingat anak-anak tersebut merupakan anak para nelayan yang tersebar di Pelabuhan Pelaihari, Tanah Laut,” ujar Wisnu di kantor Bupati Tanah Laut hari ini, Rabu (14/12).

Ia menambahkan, dengan melakukan pendekatan yang out of the box ini, diharapkan anak-anak tersebut dapat memahami pentingnya keselamatan pelayaran termasuk para orang tua dari anak-anak tersebut.

Adapun Inovasi edukasi keselamatan pelayaran melalui olahraga sepakbola tersebut merupakan proyek perubahan dari Agen Perubahan yang berasal dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap atas nama Capt. Benny Berkiah Pandelaki, Yusuf Gobel, Nita Setiawati, Lismaya Setiawati dan Edward Rudolf.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut, H. Sukamta mengatakan bahwa masyarakat Tanah Laut memang sangat antusias dengan olahraga sepak bola, dan ia mengapresiasi dukungan Ditjen Perhubungan Laut yang hadir memberikan inovasi edukasi keselamatan pelayaran dengan olahraga sepak bola.

“Kami apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut dalam hal ini UPP Kintap yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan kami untuk sama-sama memajukan pelabuhan Pelaihari dan menumbuhkan sektor perekonomian sekitar terutamanya membangun daya tarik olahraga sepak bola yang dipadukan dengan edukasi keselamatan pelayaran. Inovasi yang menurut kami luar biasa, terbukti banyak anak-anak pesepakbola yang akhirnya paham mengenai pelayaran dan pentingnya keselamatan pelayaran,” ujar Bupati H. Sukamta didepan puluhan anak-anak pesepakbola di wilayah Tanah Laut.

Kedepan, ia mengatakan akan terus meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk terus meningkatkan produktivitas pelabuhan Pelaihari dan bersama-sama melihat potensi lainnya dari pelabuhan Pelaihari yang dapat dikembangkan.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan life jacket secara simbolis dari Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Wisnu Wardana kepada Bupati Tanah Laut H. Sukamta.

Sebagai informasi, Agen Perubahan merupakan individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan yang dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku, sehingga mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada suatu unit kerja. Pembentukan Agen Perubahan merupakan salah satu langkah aksi reformasi birokrasi bidang manajemen perubahan yang bertujuan untuk mendorong perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja), sehingga diharapkan dapat mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.

Pada tahun 2022, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan menjadi Agen Perubahan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 105 Tahun 2022 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

Selain membahas terkait edukasi keselamatan pelayaran melalui olahraga Sepakbola, juga disinggung Proyek Perubahan “Sistem Informasi Data Kepelautan Tradisional” atau disingkat SIDELIA yang merupakan buah pemikiran Agen Perubahan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fakfak atas nama Faisal Fattah.

Adapun saat ini UPP Kintap dan KSOP Fak Fak terus berkomitmen melanjutkan proyek perubahan masing-masing meski saat ini kedua pimpinan UPT tersebut telah bertukar tempat dengan jabatan barunya yaitu Capt. Benny Pandelaki selaku Kepala KSOP Fak Fak dan Faisal Pontoh selaku Kepala UPP Kintap.(hbl/emb)

MIMBARKIJANG – Menjelang pelaksanaan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus fokus melakukan optimalisasi program Tol Laut. Salah satunya dengan mensosialisasikan Aplikasi SItolaut (Sistem Informasi Tol Laut) kepada seluruh stakeholder di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang pada hari Selasa (13/12) bertempat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili Pengawas Keselamatan Pelayaran, Rudy Sugiarto yang didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kijang, Yuserizal mengatakan bahwa sosialisasi Aplikasi Sitolaut sangat penting dalam meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan stakeholder penyelenggaraan program tol laut termasuk di lintasan Indonesia Barat seperti Kepulauan Riau untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pengusaha lokal dalam menggunakan Tol Laut.

“Sosialisasi Aplikasi Sitolaut perlu dilakukan secara terus menerus guna memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengoptimalisasi muatan barang kapal tol laut sehingga berdampak mudahnya masyarakat di Kepulauan Riau untuk memanfaatkan tol laut” kata Rudy saat memimpin Sosialisasi Sitolaut dimaksud.

Menurut Rudy Aplikasi Sitolaut merupakan sistem terpadu bersama berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam menjamin terlaksananya tujuan dari program tol laut yang merupakan program prioritas nasional saat ini.

Dengan menggunakan Aplikasi Sitolaut dapat diketahui jadwal kapal, dan proses mulai dari pemesanan barang, pengiriman, harga barang dan freight container, tanggal penutupan container hingga estimasi kapal tiba sehingga barang yang dikirim dapat cepat sampai di pelabuhan tujuan.

“Jadi tol laut bukanlah milik Kementerian Perhubungan sendiri melainkan semua Institusi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah yang mendapat amanat untuk mendukung dan mensukseskan program tol laut di Indonesia” kata Rudy.

Rudy berharap melalui Sosialisasi ini, para pengusaha dan pengguna Tol Laut di Kabupaten Bintan ke depan akan memanfaatkan aplikasi Sitolaut guna memudahkan mereka dalam proses pengiriman, mulai dari Registrasi sampai cara pemesanan barang hingga container tiba di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang.

“Untuk Pelabuhan Sri Bayintan Kijang saat ini termasuk Trayek Tol Laut T-3, yang meliputi Pelabuhan Tanjung Priok –Patimban – Kijang –Letung – Tarempa – Pulau Laut – Selat Lampa –Subi –Serasan –Midai – Patimban –Tanjung Priok” kata Rudy.

Selanjutnya Rudy juga mengatakan untuk mengoptimalkan program tol laut tidak mungkin dilakukan sendirian oleh Kementerian Perhubungan Laut cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saja tetapi dibutuhan peran aktif semua pihak terutama Pemerintah Daerah terutama untuk optimalisasi muatan balik guna mendongkrak potensi daerah yang bernilai jual untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

“Kami berharap, dengan menggunakan Aplikasi Sitolaut ke depan masyarakat di Kepulauan Riau akan mendapatkan keuntungan lebih besar karena dari segi tarif yang lebih murah untuk pengiriman rute Pelabuhan Patimban – Pelabuhan Kijang dan sebaliknya” ujar Rudy.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Kelas III Kijang, Yuserizal mengatakan bahwa adanya program tol laut merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan bagi para pelaku ekonomi di Kabupaten Bintan. Untuk itu, pihak KSOP Kijang sangat mendorong bila ada Koperasi, BUMD atau Bumdes yang akan memanfaatkan peluang usaha pada program tol laut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bintan’

“Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dapat secara aktif mendorong para pelaku ekonomi untuk dapat memanfaatkan aplikasi Sitolaut ini, sehingga program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat ” kata Yuserizal.

Sebagai informasi, Pemerintah menyelenggarakan Program Tol Laut dengan tujuan menurunkan disparitas harga di wilayah 3TP, serta menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), konektivitas transportasi laut, melayani distribusi barang ke wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), membangkitkan perekonomian daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), memberi peluang kepada pelaku usaha di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), menjaga ketersediaan barang di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) serta menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah.

Sedangkan beberapa hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program tol laut saat ini antara lain masih adanya keterbatasan Jaringan Internet di wilayah T3P sehingga para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi sitolaut, keterbatasan jumlah kontainer dan jumlah armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai. kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, dan peran Pemda yang belum optimal dalam pemanfaatan komiditi unggulan sebagai muatan balik kapal tol laut.(hbl/emb)

MIMBARJAKARTA – Pemerintahan saat ini berkembang terus menuju arah digitalisasi dimana pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang penyelenggaraannya bersifat wajib dan harus dipenuhi oleh seluruh instansi.

Pelayanan publik yang berkualitas dapat ditandai dengan adanya pelayanan yang baik, cepat, tepat, efektif dan efisien melalui peningkatkan mutu Pelayanan Publik yaitu dengan memanfaatkan Sistem teknologi, informasi dan komunikasi yang ada, agar terwujudnya sistem pelayanan yang berkulitas serta terwujudnya Good Governance.

Dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (SIMKPLP) yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi terkait pelayanan perizinan, pelaporan dan database yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat KPLP.

“Dengan peluncuran aplikasi ini, saya meyakini penerapan SIMKPLP dapat mempermudah kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang telah disediakan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam sambutannya pada acara peluncuran SIM KPLP di Jakarta, Rabu (30/11).

Arif mengatakan Good Governance dapat terwujud apabila adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan peran serta partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia yang ada dimana pada era digital saat ini dituntut untuk berproses serba cepat dan tepat dengan menggunakan perangkat teknologi.

“Aplikasi SIMKPLP diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan pelayanan publik yang ada, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi serta akan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Disamping itu, kata Arif, ini sekaligus dapat sebagai media koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktorat KPLP sehingga penilaian kinerja yang baik dari UPT dapat terlihat sehingga nantinya dapat diberikan penghargaan untuk lebih mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa.

Pada dasarnya, Sistem Informasi Manajemen sangat membantu dan memudahkan pelaku usaha melakukan permohonan perizinan, pelaporan dan tata kelola data secara daring atau online, tracking system perizinan, mengakses informasi seputar perizinan, jenis izin dan persyaratan perizinan, mengecek status perizinan, melakukan cetak dokumen perizinan secara mandiri dan lain-lain.

Terakhir, Arif mengatakan bahwa pelaksanaan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIMKPLP ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha.

“Selain itu juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan, memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta mewujudkan penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel,” tutupnya.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Capt. Mugen S. Sartoto dalam laporannya mengatakan adapun tujuan pelaksanaan kegiatan launching dan sosialisasi SIM KPLP yaitu dalam rangka untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ia mengucapkan, tuntutan layanan dari pengguna jasa kepada instansi Pemerintah khususnya Direktorat KPLP menuntut layanan yang semakin cepat, mudah dan murah. Peluncuran SIM KPLP ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, cepat dan akuntabel serta untuk memudahkan fungsi monitoring dan evaluasi terhadap UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, kata Mugen.

Adapun narasumber yang hadir dalam acara tersebut antara lain tenaga ahli dari Ditjen Perhubungan Laut, tim pengembang aplikasi SIM KPLP, serta tim pengembang aplikasi SEHATI.(hbl/emb)

MIMBARJAKARTAKementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memfasilitasi masyarakat yang memiliki kapal-kapal berukuran dibawah GT. 7, yang belum memiliki status hukum kapal dan belum tersertifikasi keselamatan kapalnya.

Layanan diberikan melalui Gerai Nasional E Pas Kecil di Pelabuhan Kalibaru dan TPI Cilincing, Jakarta Utara.

Kepala Kantor Kesyahbandar Utama (KSU) Pelabuhan Tanjung Priok Andi Hartono dalam sambutannya saat membuka Gerai Nasional E Pas Kecil mengatakan layanan ini diberikan untuk melindungi hak dan keselamatan para nelayan yang sedang berlayar, dan juga dapat dijadikan jaminan Kredit Usaha serta memberikan kemudahan data jika terjadi bahaya di laut atau saat berlayar.
 
“Layanan Gerai Nasional E Pas Kecil ini gratis, diberikan kepada Para pemilik kapal dalam hal ini nelayan yang berada di wilayah Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melalui Himpunan Nelayan dan Koperasi Nelayan,” ujar Andi.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tanggal 7 s.d. 11 November 2022, dan tidak dipungut biaya apapun. Rangkaian kegiatan meliputi pelaksanaan pengukuran kapal, pemberian E Pas Kecil dan ada pemberian life jacket 200 buah gratis bagi para nelayan.
 
Kegiatan gerai nasional ini dilaksanakan sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 006/5/17/DK/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 Perihal Gerai Nasional E Pas Kecil.
 
Dengan adanya Gerai Nasional E-Pas Kecil ini, diharapkan kapal-kapal nelayan yang belum memiliki status hukum kapal dan belum tersertifikasi keselamatannya, serta bagi Nelayan yang telah memiliki status hukum kapal dalam hal ini Pas Kecil yang masih berupa sertifikat, dapat terlayani melalui program ini.

Turut hadir di acara ini Ibu Fahira Idris DPD RI Provinsi DKI Jakarta sangat berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok yang telah mengadakan acara gerai ini.

“Harapan kami semoga dengan adanya Gerai Nasional E Pas Kecil, pemilik kapal yaitu nelayan-nelayan yang berada di wilayah Tanjung Priok tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kegiatan ini tidak dipungut biaya alias gratis,” tutup Andi.(dthbl/embe)