MIMBARBALI — Dalam upaya menjawab tantangan kondisi vitalitas bahasa daerah di Indonesia saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah, di Jakarta, pada Selasa, 22 Februari 2022.

Revitalisasi tersebut dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) melalui beberapa tahapan, salah satunya Pelatihan Revitalisasi Bahasa Daerah Bagi Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Tunas Bahasa Ibu di 12 Provinsi, salah satunya di Provinsi Bali.

“Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17 ini perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh ekosistem pendidikan, agar para penutur muda dapat menjadi penutur aktif berbahasa daerah. Dengan demikian, pada gilirannya mereka memiliki kemauan dan semangat dalam mempelajari bahasa daerah melalui media yang mereka sukai. Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan model pelindungan bahasa daerah yang sesuai,” tutur Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Hafidz Muksin dalam acara pembukaaan pelatihan tersebut, di Sanur, Bali, Minggu (26/6).

Menurut UNESCO pada tahun 2018 bahwa setiap dua minggu ada satu bahasa daerah yang punah. “Kepunahan bahasa terjadi terutama karena para penuturnya tidak lagi menggunakan dan/atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya,” ungkap Hafidz Muksin.

Menguatkan hal tersebut, pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan, Fahturahman, mengatakan revitalisasi bahasa daerah perlu dilakukan mengingat 718 bahasa daerah di Indonesia, sebagian besar kondisinya terancam punah dan kritis. “Revitalisasi bahasa daerah menjadi perhatian Kemendikbudristek, dan tahun ini jumlah bahasa daerah yang akan menjadi objek revitalisasi di 12 provinsi, yakni Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Kita alokasikan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan revitalisasi tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah, Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, menyampaikan apresiasi atas inisiasi Kemendikbudristek melakukan revitalisasi bahasa daerah. “Penyelenggaraan pelatihan sejalan dengan pemerintrah Bali, menuju Bali Era Baru yang menitikberatkan tata kehidupan Bali yakni Alam Bali, Krama Bali, dan Budaya Bali,” terangnya.

Ia mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan Pelatihan Revitalisasi Bahasa Daerah Bagi Guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Tunas Bahasa Ibu di Provinsi Bali. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali kami ucapkan terima kasih, dan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan pelatihan ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Jadikan ajang tukar pikir dan pengetahuan maksimal serta tularkan kepada peserta didik masing-masing. Jadilah bangga menjadi orang Bali,” pesan I Gede Indra Dewa Putra.

*Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah*

Hafidz menyampaikan pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah bertujuan untuk 1) menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah, 2) menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya, serta 3) menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah.

Menurutnya, guna mewujudkan tujuan tersebut tentu perlu strategi yang tepat dengan melakukan beberapa strategi seperti 1) melibatkan setiap elemen pemangku kepentingan; 2) melaksanakan revitalisasi bahasa daerah yang terintergrasi dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan media digital; serta 3) memberi fleksibilitas bagi tiap daerah untuk mengimplementasikan program revitalisasi bahasa daerah sesuai karakteristik wilayahnya.

Lebih lanjut Hafidz menyampaikan bahwa sesuai amanah regulasi UU Nomor 24 Tahun 2009, bahwa pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. ”Sedangkan Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia,” ungkap Hafidz

Dalam mengimplementasikan revitalisasi bahasa daerah, Balai Bahasa Provinsi Bali menggandeng dinas pendidikan kabupaten/kota se-provinsi Bali, Dinas Kebudayaan, para pakar/maestro, dan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa daerah, dan Kelompok Kerja Guru (KKG) bahasa daerah. Hafidz berharap antar pemangku kepentingan dapat saling bersinergi, berbagi strategi, dan inspirasi dalam menarik minat kaum muda untuk mempelajari bahasa daerah.

Sementara itu, Kepala Balai Badan Bahasa Provinsi Bali, Herawati, mangemukakan program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan salah satu program pelindungan bahasa daerah yang bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat tuturnya dan juga untuk meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah. Pewarisan bahasa dan sastra daerah mutlak dilakukan, terutama kepada para generasi milenial agar mereka tidak tercabut dari akar budaya bangsa yang begitu luhur.

“Generasi muda diutamakan menjadi sasaran pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah agar kekayaan bahasa, sastra, dan budaya lokal kita yang begitu beragam, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tumbuh dan berkembang dalam 718 bahasa daerah, dapat terus terpelihara dan diwariskan agar tetap lestari,” tuturnya

Pewarisan bahasa, sastra, dan budaya akan turut membentuk karakter dan budi pekerti generasi muda yang sesuai dengan identitas Keindonesiaan yang ber-bhinneka tunggal ika. Kita berbeda tetapi satu dalam harmoni keindonesiaan yang tangguh.

Menurut Herawati, pelindungan bahasa daerah yang dikemas dalam kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah sejatinya mencakupi delapan tahap kegiatan. Agenda setelah rakor ialah Training of Trainers (ToT) yang diikuti para guru utama, pembelajaran bagi guru/komunitas oleh guru utama, pembelajaran di kelas/komunitas, pemantauan, Festival Bahasa Ibu Tingkat Kabupaten/Kota, Festival Bahasa Ibu Tingkat Provinsi, dan publikasi.(dkbd/emb)

MIMBARJAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan bandara internasional sebagai gerbang masuk ke Indonesia harus menjadi panggung tetap bagi para seniman dan budayawan lokal untuk mementaskan karya seni dan budaya nusantara.

Dengan demikian, tak hanya kelestariannya terjaga, tapi juga menjamin penghidupan dan kesejahteraan para pelaku seni dan budaya itu sendiri.

“Terus kita dorong airport kita menjadi etalase kebudayaan, kesenian dan musik Indonesia. Hari ini festival budaya sudah mulai bergulir di Airport di Soekarno – Hatta, setelah sebelumnya di Bali dan Jogjakarta dengan frekuensi yang akan ditingkatkan 3-4 kali dalam sebulan.

Selain itu juga akan menambah pemasukan bagi pelaku seni sehingga kesejahteraannya meningkat,” ujar Erick Thohir di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (26/6).

Erick yang hadir menyaksikan parade budaya “Langgam Pancarona, Dahayu Nusantara” di Bandara Soetta itu didampingi Direktur Marketing InJourney, Maya Watono dan President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin. Tak hanya itu, Erick bahkan ikut berjoget Maumere bersama para penampil dan disambut meriah oleh para calon penumpang yang menonton Menteri BUMN membaur di tengah parade.

“Ini momentum bagus. Coba lihat, masyarakat Indonesia, wisatawan asing, para komunitas pekerja di airport bersuka cita di festival budaya hari ini. Selain mengakselerasi pemulihan sektor pariwisata yang membaik karena arus penumpang di Bandara terus naik, juga sejalan dengan visi perkembangan ekonomi dan industri kreatif dengan membesarkan pop culture berciri khas Indonesia,” lanjut Erick.

Dalam parade budaya yang menghadirkan Tari Maumere dari Papua, juga ditampilkan Tari Sigeh Pengunten (Lampung), Tari Kancet Papatai (Kalimantan Timur), Tari Topeng dan alat musik Angklung Mang Udjo (Jawa Barat), Tari Kipas Pakarena (Sulawesi Selatan) dan Tari Cakalele (Maluku).

Sejak awal tahun, tren kedatangan dan keberangkatan penumpang di berbagai bandara terus meningkat. Di Bandara Ngurah Rai, Bali, wisatawan nusantara yang datang naik 70% dan asal mancanegara bertambah 30%. Sedangkan di Bandara Soetta, rata-rata jumlah pergerakan penumpang pada Juni 2022 mencapai 120.000 orang/hari atau meningkat dibandingkan Desember 2021 yang sekitar 80.000 orang/hari.(bumn/emb)

MIMBRJAKARTA – Sebagian besar perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia saat ini masih memiliki kualitas di bawah perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut data klasterisasi kualitas pendidikan tinggi 2020 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tidak ada satu pun PTS masuk klaster 1 (terbaik), dan hanya beberapa PTS masuk dalam klaster 2, dan lainnya tersebar di klaster 3 hingga 5.

Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP- PTSI) sebagai organisasi yang mewadahi penyelenggara PTS di tanah air, terus berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas PTS dengan kolaborasi dan inovasi.

“Sebagai mitra pemerintah, saya meminta agar ABP-PTSI bisa mendorong kemajuan PTS yang berkualitas, serta menjadi wadah bagi PTS untuk lebih banyak berkolaborasi dan berinovasi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tidak hanya di tingkat nasional namun juga secara global,” pesan Wapres saat menerima jajaran pengurus ABP-PTSI secara virtual di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (07/06/2022).

Dengan demikian, lanjut Wapres, hal tersebut diharapkan selain akan meningkatkan kualitas PTS-PTS di tanah air, juga akan semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas.

“Kita ingin supaya PTS-PTS ini klasternya naik, dari yang sekarang belum bisa masuk klaster 1, saya harapkan nanti ke depan akan masuk,” harapnya.

Lebih jauh, Wapres mengingatkan bahwa baik PTN maupun PTS memiliki andil besar yang sama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter kebangsaan yang kuat.

“Tugas perguruan tinggi adalah untuk mewujudkan program nasional kita yakni mencetak SDM Indonesia yang unggul, yang bisa bersaing bukan saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat global,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum ABP-PTSI Thomas Suyatno melaporkan bahwa ABP-PTSI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-5 pada 21 – 22 Juli 2022 di Surabaya. Untuk itu, ia mengharapkan kesediaan Wapres membuka Munas tersebut.

“Kami mohon dengan hormat Bapak Wapres berkenan membuka secara resmi Munas dimaksud sebagaimana Munas-munas sebelumnya yang juga dibuka oleh Wapres,” ujarnya.

Adapun Munas Ke-5 ABP-PTSI ini, tutur Thomas, akan membahas berbagai problematika pendidikan tinggi di tanah air.

“Munas ini akan dihadiri oleh sekitar 500 pengurus dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, suatu kehormatan besar bagi kami jika Bapak Wapres berkenan hadir,” harapnya.

Menanggapi permohonan ini, Wapres pun menyampaikan bahwa dirinya akan hadir untuk membuka Munas ABP-PTSI tersebut. Namun, terkait teknis kehadiran secara langsung atau virtual, Wapres akan menyesuaikan dengan situasi dan agenda kepresidenan yang lain.

“Saya berharap melalui penyelenggaraan Munas kelima ini, ABP-PTSI supaya menyiapkan langkah-langkah strategis dalam konsolidasi organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dan merumuskan rekomendasi program untuk peningkatan kualitas PTS untuk kemajuan pendidikan tinggi di tanah air,” pesannya.

Sebagai informasi, ABP-PTSI merupakan suatu wadah organisasi yang menaungi seluruh badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. ABP-PTSI didirikan pada 2003 oleh 1.160 badan penyelenggara, yayasan, dan perkumpulan PTS. Hingga kini, kepengurusan ABP-PTSI telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Selain Ketua Umum ABP-PTSI, hadir pula dalam audiensi virtual kali ini Wakil Ketua Umum ABP-PTSI Rr. Iswahyu Dhaniarti dan Sekretaris Jenderal ABP-PTSI M. Arief.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.(setwapres/embe))

MIMBARJAKARTA — Pemerintah kembali membuka pengadaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 20 Tahun 2022, tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022.

“Yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru PPPK tahun 2022 adalah guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun 2021,” terang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, di Jakarta, Senin (6/6).

Prioritas tersebut tertuang dalam PermenPANRB Pasal 5, Ayat 2, tentang pelamar prioritas I.

Pada seleksi ASN PPPK tahun 2021, kata Menteri Nadiem, terdapat 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi yang akan menjadi prioritas pada seleksi ASN PPPK tahun 2022. “Pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi ASN PPPK tahun ini,” terang Mendikbudristek.

Diterangkan pada Pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dahulu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril, mengatakan, “Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki,” Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 33 ayat 1. “Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya,” lanjut Iwan.

“Pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru ASN PPPK,” tambah Iwan.

Mendikbudristek menambahkan pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. “Terus bersemangat, manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk menjadi sosok guru lebih baik,” pesan Mendikbudristek.(kmndkbud/embe)

MIMBARJAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku sangat prihatin dengan masalah yang melilit pensiunan guru Suwarti (61).

Pensiunan guru agama yang telah 35 tahun mengajar di Sragen itu tidak diakui sebagai PNS. Ia bahkan diminta mengembalikan gaji sebesar Rp 160 juta.

“Ibu Suwarti tidak seharusnya menderita akibat hal tersebut. Karena, kesalahan tersebut bukan dia yang menyebabkan. Justru dinas terkait yang harusnya lebih teliti terhadap semua berkas kepegawaian,” kata LaNyalla di Jakarta, Senin (6/6/2022).

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, Suwarti telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk mendidik anak-anak.

“Tidak seharusnya masalah ini muncul jika pihak-pihak terkait lebih teliti. Akibat masalah ini, ibu Suwarti bukan hanya tidak menerima pensiun, tapi malah diminta mengembalikan gaji yang ia terima,” katanya.

LaNyalla berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan sesegera mungkin agar tidak muncul persepsi buruk di masyarakat.

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Saya juga berharap Ibu Suwarti tidak menanggung kesalahan yang bukan ia bikin,” harap LaNyalla.

Suwarti diketahui sebagai pensiunan guru agama di SDN 2 Jetis, Sambirejo, Sragen. Ia memasuki masa pensiun pada 1 Juli 2021 lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapat surat keputusan (SK) pensiun.

Pada 2014, Suwarti diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan diangkat menjadi PNS pada 2016 dengan penempatan di SDN 2 Jetis, Sambirejo, sampai pensiun di usia 60 tahun.

Berkas pengajuan pensiun pun sudah diajukan ke BKD [Badan Kepegawaian Daerah, sekarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM] dan dilanjutkan ke BKN [Badan Kepegawaian Negara].

Oleh BKN berkas Suwarti dikembalikan karena dinilai hanya lulusan PGA [pendidikan guru agama]. PGA dianggap setara SMA dan bukan seorang guru, tetapi tenaga kependidikan.

Dengan status sebagai tenaga kependidikan itu, maka masa kerjanya hanya 58 tahun. Artinya ada kelebihan masa kerja Suwarti dua tahun. Dia mengungkapkan pada saat usianya 58 tahun itu masa kerjanya terhitung lima tahun kurang tiga bulan.

Untuk mendapatkan hak gaji pensiun minimal harus memiliki masa kerja lima tahun.

Suwarti sendiri telah memiliki ijazah S1 lengkap dengan ijazah Akta IV. Ketika ijazah turun, maka disusulkan untuk melengkapi administrasi pemberkasan CPNS. Bahkan saat proses diangkat menjadi PNS, ijazah S1 dan Akta IV itu pun disertakan lagi. Tetapi oleh pihak BKPSDM tetap tidak dimasukkan dalam berkas PNS. (hmsdps/emb)

*

MIMBARJAKARTA – Perguruan tinggi menjadi bagian dari pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di samping itu, perguruan tinggi merupakan salah satu lumbung pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Atas dasar itu, Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa ingin mengambil peran untuk turut serta dalam mencetak SDM Indonesia yang tangguh dan inovatif.

Hal ini sejalan dengan cita-cita dari STIH dalam membangun peradaban melalui ilmu hukum. “Inilah yang menjadikan STIH Adhyaksa akan selalu memberikan upaya nyata dalam mencapai kehidupan bangsa yang cerdas,” ujar Ketua Yayasan STIH Adhyaksa Reda Manthovani.

Ketua Yayasan STIH Adhyaksa mengatakan bahwa dalam menghadapi globalisasi dan disrupsi teknologi informasi saat ini, peran perguruan tinggi menjadi strategis untuk menghasilkan SDM yang berintelektual, berilmu, kreatif dan inovatif. Khususnya STIH Adhyaksa yang berupaya dalam menguatkan kemampuan melakukan penilaian untuk memecahkan masalah-masalah hukum.
“Di sisi lain, kami juga berupaya untuk menciptakan mahasiswa yang berbudi luhur, terampil, serta berkompeten yang mampu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Ketua Yayasan STIH Adhyaksa.

Ketua Yayasan STIH Adhyaksa mengatakan bahwa keberadaan perguruan tinggi pada dasarnya membantu negara untuk mengatasi tantangan pembangunan terutama dalam globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini. Oleh sebab itu, terutama di Indonesia dikenal sebuah konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Ketua Yayasan STIH Adhyaksa menyampaikan keberadaan STIH Adhyaksa sejalan dengan konsep tersebut khususnya dalam pengembangan keilmuan bidang hukum yang diharapkan dapat memberi masukan atau rekomendasi dalam rangka merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Dengan demikian, pengetahuan baru ilmu hukum tersebut bermanfaat untuk pembangunan nasional yang meliputi perbaikan ekonomi, politik dan sosial.
“Perguruan tinggi khususnya STIH Adhyaksa merupakan institusi yang kuat untuk mengembangkan dan menghasilkan mahasiswa serta lulusannya yang relevan dengan kondisi saat ini, serta mempersiapkan generasi ilmuwan di bidang hukum dan profesi lainnya,” kata Ketua Yayasan STIH Adhyaksa.

Ketua Yayasan STIH Adhyaksa melanjutkan, terlebih dengan didukung oleh para dosen yang juga praktisi di bidang hukum, maka sudah tentu akan membantu mahasiswa dalam belajar teori dan praktik beracara pidana maupun perdata.

Sebagai informasi, STIH Adhyaksa berdiri sejak 26 Januari 2022 dan merupakan sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa. Perguruan tinggi ini memiliki cita-cita mulia dalam membangun peradaban melalui ilmu hukum sebagai upaya nyata dalam mencapai kehidupan bangsa yang cerdas.

Saat ini, kampus sementara STIH Adhyaksa berlokasi di Lantai 3 Gedung Adhyaksa Loka, Jalan Mabes Hankam, Nomor 60 Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan kampus permanen direncanakan akan dibangun di Kabupaten Tangerang, Banten.

Adapun Dr. Reda Manthovani, S.H. LLM selaku Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Dr. R. Narendra Jatna, S.H. LLM sebagai Wakil Ketua, Suci Wijayanti, S.H. selaku Sekretaris, Yana Maulana, S.H. dan Maya Miranda Ambarsari, S.H. sebagai Bendahara. (hmskjagung/ embe)