MIMBARLABUHA – Ikatan Dai Indonesia Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara melaksankan Pawai menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 H Sabtu 19 Maret 2023.
Kegiatan yang digelar di Lapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan di lepas oleh Ketua MUI Halmahera Selatan, yang diwakili oleh Ustad Sagaf Kasuba, MAg.
Pawai Ramadhan ini diikuti sebanyak 2000 peserta dari 32 lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Bacan dan sekitarnya. Peserta pawai mengelilingi jalan Ousman Sadik Labuha sampai ke Kupal Kecamatan Bacan Selatan.
Ketua Ikatan Dai Halamahera Selatan KH. Asep Sofyan, Lc, M. Pdi kepada Mimbar Berita menyampaikan, Pelaksanaan Pawai Ramadhan dalam rangkah mengingatkan kepada Umat Islam agar bersiap-siap menghadapi Bulan Suci Ramadhan yang penuh dengan suka cita.
Siapkan perangkat sholat agar dapat melaksanakan sholat lima waktu dan sholat tarawi, siapkan sodakah agar dapat berbagi makan buka puasa bagi sesama muslim, siapkan alquran agar bisa tadarus sepanjang Bulan suci ramadhan dan siapkan lahir batin kita agar dapat menjaga semua yang membatalkan puasa pada bulan ramadhan.
Ketua IKADI Asep Sofyan juga menambahkan, Pada Bulan Ramadhan kita akan kedatangan seh dari palestina untuk mengisi imam di mesjid yang ada di Bacan dan Obi. Kemudian kita akan menyebarkan imam imam dan hafis qur’an di mesjid yang bisa di jangkau serta berbagai sembako dan bazar murah.
Harapannya semoga dengan kegiatan ini semua elemen masyarakat bisa bekerja sama untuk memeriakan bulan suci Ramadhan dengan iman dan taqwa.
Diketahui peserta yang mengikuti Pawai Ramadhan yakni: yayasan Insan kamil, Darasusallam, alkafi, Darul Qur’an dan semua pesantren yang ada di Bacan serta seluruh sekolah dari TK SD dan SMA.(emb)
MIMBARENGGANO – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (14/1), melakukan tinjauan ke salah satu pulau terluar di Indonesia yaitu Pulau Enggano, yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Menhub mengatakan, Pulau Enggano dapat diakses melalui udara dan laut. Enggano memiliki dua pelabuhan yaitu: Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Penyeberangan Kahyapu, dan satu bandara yaitu Bandara Enggano.
Menhub meminta agar pelabuhan dan bandara yang ada di Pulau Enggano terus dikembangkan, untuk memperlancar pergerakan masyarakat
maupun distribusi logistik. “Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun dengan paradigma Indonesia sentris. Kita ingin Enggano dapat terhubung dengan baik seperti daerah lainnya,” ujar Menhub.
Saat ini, sejumlah pembangunan dan pengembangan tengah dilakukan, diantaranya yaitu: penambahan panjang dermaga Pelabuhan Malakoni dari 70m menjadi 100m, yang ditargetkan selesai pada tahun 2023. Dengan penambahan dermaga, pelabuhan ini mampu disandari kapal dengan ukuran yang lebih besar hingga 3.000 gross ton (GT).
Sementara itu, Bandara Enggano yang telah selesai dibangun pada 2014 lalu, juga telah dilakukan sejumlah pengembangan seperti: penambahan fasilitas sisi udara maupun sisi darat, akses jalan, peningkatan fasilitas keselamatan dan lain sebagainya.
Selain itu, Kemenhub setiap tahunnya memberikan subsidi penerbangan perintis untuk rute Enggano – Bengkulu PP yang dilayani oleh maskapai Susi Air. Dengan adanya subsidi, tarif penerbangan rute Bengkulu-Enggano menjadi cukup terjangkau yaitu sebesar Rp. 306.920. Sementara, untuk rute Enggano-Bengkulu Rp. 255.320.
“Kami bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi di Enggano,” ujar Menhub.
Untuk menuju Enggano melalui udara, dapat dilakukan melalui Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menuju Bandara Enggano dengan waktu tempuh sekitar 45 menit menggunakan maskapai Susi Air. Layanan penerbangan ini tersedia dua kali dalam seminggu, yakni tiap Selasa dan Kamis.
Sementara itu, akses melalui transportasi laut dapat dilakukan melalui pelabuhan Pulau Bau Bengkulu – ke Pelabuhan Malakoni dan Dari Pulau Bay Bengkulu ke Pelabuhan Kahyapu, berjarak sekitar 90 mil dengan waktu tempuh 12 jam. Pelabuhan Malakoni melayani penyeberangan setiap Senin hingga Jumat, sementara Pelabuhan Kahyapu melayani penyeberangan rutin empat kali dalam seminggu.
Selain angkutan penumpang, layanan angkutan barang juga dilakukan melalui KM. Sabuk Nusantara 52 yang dioperatori oleh Pelni, mengangkut sejumlah komoditas seperti buah-buahan, sayur, dan bahan pokok lainnya. Tarif tiket untuk kapal penumpang sebesar Rp. 13.000 dan biaya pengangkutan barang/logistik per ton-nya sebesar Rp.10.000.
Dalam tinjauannya, Menhub juga menyapa dan berdiskusi dengan beberapa masyarakat setempat. Masyarakat Enggano berharap, pelabuhan dan bandara dapat terus dikembangkan dan ditambah pelayanannya. Dengan semakin mudahnya aksesibilitas, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat di Pulau Enggano, serta mendukung potensi wisata yang ada seperti wisata alam, bahari, budaya, sejarah, dan wisata berburu.
Turut hadir dalam tinjauan, Sekda Provinsi Bengkulu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, dan Sekda Kabupaten Bengkulu Utara dan jajaran Dinas Perhubungan setempat. (hbl/embe)
#MenghubungkanIndonesia
MIMBARBANDUNG – Di Bandung, khususnya di daerah braga telah hadir cafe dan resto yang kekinian, yang baru saja Launching dan Grand Opening. Sangat cocok untuk kalangan milenial maupun bapak-bapak dan ibu-ibu untuk nongkrong dan bersantai. Nama tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah Elldoda Caffe and Eatry Braga 82 Bandung.
Grand Opening Elldoda Caffe and Eatry Braga 82 dihadiri oleh banyak kalangan mulai dari para muda mudi hingga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut memeriahkan acara Grand Opening.
Pada kesempatan Grand Opening Elldoda Caffe and Eatry Keluarga Besar Brigjen Budi Setiawan menggunting pita tanda telah dibukanya Elldoda Cafe and Eatry.
Dalam acara Grand Opening tersebut Brigjen Budi selaku orang tua dari Ellsa, Ridho dan Daviq turut berbangga dengan anak-anaknya yang pantang menyerah dalam mewujudkan Caffe ini.
“Bapak dan Ibu menjadi saksi bagaimana kalian mulai merencanakan, menyusun konsep dan kemudian mewujudkan hingga saat ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara Grand Opening yang keren ini” Ucap Brigjen Budi dalam acara Grand Opening Elldoda.
Budi juga mengatakan bahwa nama caffe Elldoda adalah dari putra putrinya yaitu Ellsa, Ridho dan Daviq. “Ya nama caffe ini nama mereka yaitu Ellsa Ridho Daviq disingkkat Elldoda karena semua ide dan gagasannya dari putra putri saya” ungkap Budi.
Brigjen Budi sangat merasa bangga terhadap milenial-milenial yang tidak putus ide dan gagasan dalam mewujudkan mimpinya walaupun sempat terkena dampak pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan ini.
“Kita semua merasakan dampak pandemi Covid-19 di dunia, bagaimana ekonomi sangat melambat namun kalian anak-anak milenial mampu bertahan dan bangkit untuk memulai usaha”. Pesannya dalam acara Grand Opening(07/09)
“Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT, Bapak dan Ibu mendukung kalian anak-anak muda Bandung khususnya untuk maju dan berkembang sebagai pelaku usaha yang tangguh” Tambahnya.(red/mb)
MIMBARMARUNDA – Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Marunda menyelenggarakan padat karya selama 3 (tiga) hari melibatkan 45 orang warga sekitar.
Kegiatan Padat Karya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pemulihan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan akan memberikan perluasan kesempatan kerja dan serta menjaga daya beli masyarakat lapis bawah di tengah pandemi Covid-19.
Acara pembukaan Padat Karya dihadiri oleh Anggota DPD Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris yang turut menyaksikan pekerjaan program Padat Karya hari pertama.
Kepala KSOP Marunda Patrick Pardede mengatakan kegiatan padat karya ini merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kegiatan percepatan mengatasi masalah perekonomian masyarakat karena pandemi Covid-19.
” Kegiatan ini dilaksanakan melalui swakelola sehingga melibatkan warga sekitar. Dan kegiatannya diantaranya melakukan pengecatan kantor, penataan halaman, dan pengecatan pos kerja Muara Tawar,” ujarnya, Rabu (6/7).
Melalui kegiatan padat karya ini, juga diharapkan dapat membantu menekan jumlah pengangguran, mewujudkan peningkatan akses masyarakat lapis bawah kepada pelayanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja, sehingga manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat terutama warga sekitar.
Patrick mengungkapkan peserta Padat Karya dibagi 2 (dua) loksai pengerjaan. Sebanyak 40 orang bekerja di kantor KSOP Marunda dan 5 (lima) orang di Pos Kerja Muara Tawar dan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
” Pekerjaan menggunakan peralatan kerja sederhana dan material dari UMKM setempat, pembayaran tunai kepada pekerja,” ujarnya.
Patrick mengungkapkan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat melalui kolaborasi dengan pihak terkait akan terus dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap warga sekitar.
Anggota DPD Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan Padat Karya tersebut. “Atas kegiatan padat karya ini merasa bangga dengan Kementerian Perhubungan, karena kegiatan yang terkait dengan kemasyarakatan terus berlanjut di unit pelaksana teknis yang ada di DKI Jakarta. Setiap saya ketemu dengan pekerja, mereka bersyukur atas kegiatan padat karya, karena mereka memperoleh pendapatan,” tutupnya.(hbl/mb)
MIMBARJATENG — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) gencar menggalakkan revitalisasi bahasa daerah, setelah sebelumnya diluncurkan pada Merdeka Belajar Episode ke 17 lalu.
Jawa Tengah yang menjadi salah satu provinsi target revitalisasi, langsung mengambil langkah awal, dengan melakukan penyelarasan dengan pemangku kebijakan terkait.
Digawangi Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, penyelarasan tersebut dilakukan guna menyamakan persepsi tentang kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Hal ini penting dilakukan agar program Merdeka Belajar lebih ‘membumi’ di kalangan masyarakat, dan program kerja antara pusat dan daerah dapat berjalan berkesinambungan.
“Penyelarasan ini perlu dilakukan bersama, karena kepunahan bahasa terjadi terutama karena para penuturnya tidak lagi menggunakan dan/atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya,” ungkap Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa Kemendikbudristek, Iwa Lukmana dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Tengah, Jumat (24/6), dalam Rapat Koordinasi Pakar, Calon Pengajar, dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah.
Menyambut kebijakan revitalisasi bahasa daerah ini, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Harimansyah, menuturkan bahwa pemda perlu mendorong gotong royong antarpemangku kepentingan dalam pelestarian dan pelindungan bahasa daerah.
“Kita sebagai perwakilan pemerintah pusat (harus) memfasilitasi dan mengoordinasikan kebijakan itu,” tuturnya.
Ganjar mengatakan, setiap elemen pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam strategi implementasi revitalisasi bahasa daerah. Ia menyebut, peran pemda dalam melestarikan bahasa daerah selama ini masih kurang.
“Bukan hanya dari perhatian saja yang kurang, dari segi anggaran juga tidak ada,” lanjut Ganjar.
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menyampaikan bahwa melalui rakor ini, pihaknya memfasilitasi para narasumber dan pakar yang akan dilibatkan menjadi pengajar/guru utama bahasa Jawa.
“Kita juga memfasilitasi para kepala dinas, para kepala bidang yang menangani pengembangan dan pembinaan guru serta para pakar yang berkaitan langsung dengan pengajaran bahasa Jawa,” urainya.
Ganjar mengatakan, selain rapat koordinasi dengan pakar, calon pengajar, dan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Tengah, Balai Bahasa Provinsi Jateng juga melakukan pelatihan kepada para guru utama Bahasa Jawa (_training of trainer_ guru utama) sebagai perwakilan dari setiap kabupaten/kota. Mereka dilatih untuk dapat menerapkan pembelajaran bahasa daerah dengan kurikulum Merdeka Belajar agar selanjutnya dapat mendesiminasikan pembelajaran kepada guru-guru lainnya.
Program berikutnya, kata Ganjar, adalah Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yaitu perlombaan dengan sasaran peserta didik dan tenaga pendidikan bahasa Jawa yang mengikuti pelatihan Training of Trainer (ToT) guru bahasa Jawa. “Melalui kegiatan ini diharapkan, pelindungan dan pelestarian bahasa Jawa dapat berjalan berkesinambungan, berkelanjutan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemda, guru maupun budayawan,” tuturnya.
Mengutip hasil penelitian di tahun 2011, Budayawan Jawa, KRAT. Supardjo Dwijo Hadinagiri menyebut, pengguna bahasa Jawa kala itu masih tinggi, yakni sekitar 73 juta penutur aktif. Akan tetapi, pada tahun 2019, penelitian menunjukkan bahwa penutur aktif Bahasa Jawa menurun cukup signifikan yakni menjadi sekitar 70 juta.
“Walaupun bahasa Jawa banyak penggunanya tapi kategori itu bisa dikatakan rawan, kritis untuk kehidupan ke depannya. Berangkat dari keprihatinan balai bahasa dalam memandang dan menyikapi perkembangan kehidupan bahasa Jawa yang sekarang ini sedang berlangsung,” ujar Djiwo.
Oleh karena itu, Djiwo menyambut baik kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Ia mengapresiasi program tersebut dan berharap supaya generasi muda tidak hanya sekadar mengenal tapi betul-betul senang dan memakai lagi bahasa daerahnya sebagai bahasa ibu. “Karena selama ini anak-anak bahasa ibunya bukan bahasa Jawa lagi, kebanyakan sudah bahasa Indonesia,” ungkapnya.
Acara puncak dalam rakor ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kemendikbudristek yang diwakilkan oleh Kepala Pusat Penguatan dan Pengembangan Bahasa dengan pemangku kebijakan terkait yakni Kepala Balai Bahasa Provinsi Jateng; Gubernur Provinsi Jateng yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jateng, Uswatun Hasanah; serta 22 Pimpinan Kabupaten/Kota.
Pentingnya kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17 ini dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan terutama adalah agar generasi muda dapat menjadi penutur aktif bahasa daerah. Dengan demikian, pada gilirannya mereka memiliki kemauan dan semangat untuk mempelajari bahasa daerah melalui media yang mereka sukai.
Revitalisasi Bahasa daerah bertujuan untuk 1) menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah, 2) menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya, serta 3) menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah.
Dalam upaya merevitalisasi bahasa daerah, Kemendikbudristek melakukan beberapa strategi seperti 1) melibatkan setiap elemen pemangku kepentingan; 2) melaksanakan revitalisasi bahasa daerah yang terintergrasi dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; mengoptimalkan pemanfaatan media digital; serta 3) memberi fleksibilitas bagi tiap daerah untuk mengimplementasikan program revitalisasi bahasa daerah sesuai karakteristik wilayahnya.
Praktik baik yang dilakukan oleh salah satu peserta dalam merevitalisasi bahasa daerah khususnya Bahasa Jawa berupa kegiatan digitalisasi naskah untuk menyelamatkan ribuan judul naskah dari tulisan huruf Jawa yang dialihaksarakan ke huruf latin. Termasuk alih media dari citra yang berhuruf Jawa menjadi alih media dalam bentuk VDF yang dialihaksarakan dari huruf jawa ke huruf latin.(dkbd/mb)
MIMBARBROMO – Sektor pariwisata dipercaya menjadi salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional. Hal ini terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana pada 2021 terjadi peningkatan devisa pariwisata sebesar 4% dibandingkan tahun 2020.
Mendukung hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata khususnya di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan secara terpadu untuk menunjang pengembangan kawasan strategis nasional, termasuk pariwisata, lumbung pangan, industri, perdesaan dan perkotaan metropolitan
“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki.
Salah satu infrastruktur penunjang pariwisata yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR melalui Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur, Bintekjatan, Ditjen Bina Marga adalah Jembatan Kaca Seruni Point di KSPN Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur. Jembatan ini merupakan jembatan kaca pertama di Indonesia.
Jembatan kaca untuk pejalan kaki ini membentang sepanjang 120 meter dengan lebar 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter pada bagian awal dan tengah bentang, berada di atas jurang dengan kedalaman sekitar 80 meter. Sistem struktur lantai/deck jembatan gantung berupa kaca pengaman berlapis (_laminated glass_) yang terdiri dari dua lembar kaca atau lebih, yang direkatkan satu sama lain dengan menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi (_interlayer_) dengan total ketebalan 25,55 mm. Struktur jembatan ini dilengkapi _double protection steel_ berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat.
Jembatan yang dibangun dengan tipe _suspended cable_ ini mulai dikerjakan pada akhir September 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir September 2022. Hingga saat ini progres fisik pekerjaan sudah mencapai kurang lebih 50%. Pembangunannya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena melintasi kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan.
Kehadiran jembatan kaca ini menjadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan Shuttle Area dengan pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru. Dengan demikian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke KSPN Bromo-Tengger-Semeru.
“Kami akan berupaya agar pembangunan jembatan kaca dapat selesai sesuai waktu rencana. Kedepannya, tata kelola operasional jembatan kaca akan dilakukan oleh Kementerian LHK dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga dapat mendongkrak jumlah wisatawan ke Bromi dan dapat meningkatkan perputaran roda perekonomian terutama meningkatkan kesejahteraan warga sekitar,” jelas Kepala Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur Fahmi Aldiamar.
Fahmi menambahkah jembatan kaca ini dibangun dengan perhitungan perencanaan yang komprehensif sesuai standar dan melalui proses uji laboratorium sehingga jembatan ini akan aman untuk difungsikan bagi wisatawan. (pupr/mb)
MIMBARKALTARA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) di Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan hasil inventarisasi aset desa.
Hal itu disampaikan Yusharto saat menutup kegiatan Asistensi dan Supervisi Inventarisasi Aset Desa Wilayah Kaltara yang berlangsung di Kota Tarakan, Kamis (23/6/2022).
Dirinya mengatakan, dari 4 kabupaten di Provinsi Kaltara, baru Kabupaten Tana Tidung yang melaporkan hasil inventarisasi aset desa kepada Kemendagri. Tana Tidung melaporkan sebanyak 32 desa yang memiliki nilai aset sebesar Rp 142.780.084.995.
“Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Tana Tidung yang telah melaporkan laporan aset desa kepada Kementerian Dalam Negeri,” ujar Yusharto.
Yusharto berharap, ke depan Pemkab di Kaltara yang belum melaporkan hasil inventarisasi aset desa, dapat segera melaporkannya kepada Kemendagri. Sebab, setiap bulannya akan dilakukan pembaruan data secara berkala.
“Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan penertiban aset desa sebagai bentuk pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset desa, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan aset desa yang tertib administrasi dan tertib fisik,” tutur Yusharto.
Menurut Yusharto, aset desa tidak hanya diinventarisasi, melainkan dapat dimanfaatkan untuk dikelola oleh pemerintah desa. Berkaitan dengan itu, beberapa desa dinilai telah mampu meningkatkan pendapatan desa melalui aset yang dimiliki. Desa tersebut yakni Desa Ara di Kabupaten Bulukumba, serta Desa Sambirejo Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Desa Ara merupakan daerah yang dikenal sangat indah karena aset wisatanya. Aset tersebut berupa tebing karang yang dikelola pemerintah desa untuk menarik pengunjung wisata. Sementara Desa Sambirejo DIY memanfaatkan aset berupa lahan bekas tambang dan dinyatakan ilegal. Lahan tersebut akhirnya dikelola desa dan kini telah mampu menambah Pendapatan Asli Desa (PADesa).
“Aset desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaan aset tersebut dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PADesa. Sehingga desa dapat melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Yusharto.
Yusharto menjelaskan, aset merupakan semua hak yang dapat digunakan dalam operasional suatu entitas seperti tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Aset dapat menjadi sumber ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi suatu entitas di kemudian hari.
Adapun kebijakan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri dalam rangka pelaksanaan inventarisasi aset desa, yakni membuat Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Pemdes atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada bupati/wali kota seluruh Indonesia. SE tersebut memuat hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inventarisasi aset desa.
Berkaitan dengan asistensi dan supervisi inventariasi aset desa di wilayah Kaltara, upaya tersebut dinilai penting dan diharapkan memberikan pemahaman bagi pemerintah, baik di desa, kabupaten, maupun provinsi di Kaltara. Mereka diharapkan dapat memahami regulasi yang ada berkaitan dengan aset desa, serta dapat menyadari arti penting pengelolaan aset desa sebagaimana Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Adapun kegiatan Asistensi dan Supervisi tersebut telah digelar sejak 22 hingga 24 Juni 2022. Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas PMD Provinsi, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota, serta kepala desa dan aparatur pemerintah desa terpilih.
Yusharto mengatakan, kegiatan ini digagas untuk membangun pemahaman terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, upaya ini sebagai bentuk asistensi dan supervisi secara teknis kepada pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi aset desa sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.(kmdgr/emb)
MIMBARJAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mendukung penuh langkah-langkah pengendalian dan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Komitmen tersebut disampaikan Teguh dalam Rapat Koordinasi Terbatas Penanganan PMK pada Hewan Ternak yang berlangsung secara daring, Minggu (19/6/2022).
“Perlu mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas Penanganan PMK dan Otoritas Veteriner Daerah, urgensi pengawasan secara optimal dimulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta mencermati pendanaan melalui APBD untuk pengendalian dan penanggulangan wabah,” ujar Teguh.
Selain itu, Teguh menegaskan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kurban. Daerah juga harus melaporkan status penanganan dan pengendalian wabah PMK secara reguler.
Sebagai dukungan penanganan wabah PMK, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2530/SJ tanggal 12 Mei 2022 tentang Dukungan dan Antisipasi Wabah PMK pada Ternak.
Edaran tersebut berisi imbauan kepada Gubernur Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terkait penanganan wabah.
Tak hanya itu, Kemendagri juga menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah PMK serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H. Inmendagri tersebut menginstruksikan 18 gubernur dan 192 bupati/wali kota, untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah dengan tepat, serta cermat sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri), Kepala Badan Pangan Nasional, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kepala Satuan Tugas Pangan, serta sejumlah kepala daerah yang terkena dampak wabah PMK.(kmdgr/emb)
MIMBARBANGKALAN – Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan siap bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk segera mencari solusi cepat dalam mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mewabahi ternak sapi di Pulau Madura dan Jawa Timur.
Di daerah yang mengandalkan peternakan sapi sebagai sumber perekonomian rakyat, Erick menjanjikan masalah ini akan segera diselesaikan sehingga beban masyarakat menjadi lebih ringan.
“Senin saya akan bicarakan langsung dengan Menteri Pertanian, dan bersama BUMN terkait di sektor peternakan ini, kami akan cari solusi yang cepat dan segera bisa diterapkan untuk atasi wabah PMK. BUMN adalah korporasi, jadi kita harus berkolaborasi dengan kementerian pertanian agar masyarakat Madura dan Jawa Timur yang andalkan ternak sapi untuk memutar roda ekonomi bisa kembali tenang,” ujar Erick Thohir di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (18/6).
Dalam kunjungan kerja di Madura yang diselingi kegiatan menyaksikan lomba karapan sapi itu, Erick meminta kepada seluruh masyarakat Madura agar tetap tertib menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari.
“Meski pandemi sudah turun, dan kita semua senang bisa kembali menggelar karapan sapi, namun harus tetap tertib dan jaga prokes. Sebagai orang yang senang dan menikmati pertunjukan budaya Indonesia, saya ingin terus wisata-wisata budaya lokal seperti karapan sapi ini terus digelar agar masyarakat senang dan turis lokal, serta mancanegara juga bisa menikmati kekayaan budaya Indonesia,” tambahnya.
Di Pulau Madura, Erick juga menyempatkan diri hadir dalam pertemuan dan silaturahmi dengan Kadin dan Kepala Daerah se-Madura Raya. Dalam acara yang dihadiri pebisnis lokal dan juga para pimpinan daerah, antara lain Wakil Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep dan Ketua Kadin Bangkalan, Farhat Saleh, Menteri BUMN menekankan bahwa sebanyak 22 BUMN sudah menjalankan program “Madura Moljeh Asreh”, sebagai wujud berkolaborasi untuk mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura.
