MIMBARBERITA.COM – Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (PENGDA JMSI) Maluku Utara, Minggu 27 Agustus 2023 menggelar pertemuan silaturrahmi pengurus menyusul terbit SK Perubahan kepengurusan yang baru periode 2023-2028.

Pertemuan yang berlangsung di Kediaman Ketua Dewan Pembina JMSI Maluku Utara Haji Supardi Abdullah itu, dihadirii Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus.

Dalam silaturrahmi itu Ketua Pengda JMSI Malut Drs.Syed Faiz Albaar, didampingi Sekretaris Junaedi Abdul Rasyid, ST Bersama pengurus lainnya.

Silaturrahmi itu mendapat sambutan hangat dari Ketua Dewan Pembina Haji Supardi Abdullah yang didampingi Anggota Dewan Pembina Haji Faisal Abdul Aziz.

Dalam kesempatan itu Ketua JMSI Malut Drs.Syed Faiz Albaar, menyampaikan bahwa saat ini JMSI Malut sedang melakukan konsolidasi organisasi untuk memperkuat organisasi JMSI.

“Saat ini anggota JMSI Malut sudah ada lebih dari 10 perusahaan media, diharapkan kedepan banyak Perusahaan media siber yang berdomisili di Malut bisa bergabung dengan JMSI sehingga JMSI menjadi wadah berhimpun Perusahaan media siber yang kuat di Malut,” Ujar Mantan Pemilik Media Cetak terbesar Mimbar Kieraha itu.

Penanggungjawab Media Siber Malutnews.com itu menguraikan sejumlah kesiapan program JMSI Malut yang bakal dijalankan.

Namun demikian kata mantan reporter TPI ini, program dan kegiatan tersebut didahului dengan focus membenahi internal organisasi guna menyamakan persepsi antar anggota JMSI.

JMSI lanjutnya, merupakan organisasi Perusahaan media siber yang kini telah menjadi salah satu konstituen Dewan Pers.

Dengan begitu, Faiz bilang keberadaa JMSI telah diakui dan dilegitimasi oleh Dewan Pers sehingga JMSI mengajak para pemilik Perusahaan media siber untuk bergabung untuk melakukan terobosan dibidang media siber.

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Nomor : 106/PP/SK/JMSI/VIII/2023, Tentang Perubahan Pengurus Daerah JMSI Maluku Utara, periode 2023-2028 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum Teguh Santosa dan Sekretaris Jenderal Eko Pamuji adalah sebagai berikut :

DEWAN PEMBINA
1. H. Faisal Abdul Aziz
2.Drs. H. Supardi Abdullah

DEWAN PAKAR
1. Ir. Mahmud Daya
2. Azwar Eko

DEWAN PENGURUS
Ketua : Drs. Faiz Albaar.
Wakil Ketua : Abjan AB Ahmad
Sekretaris : Djunaidi Abdul Rasyid, ST
Wakil Sekretaris : Risno Rasai, S.IKom
Bendahara : Idhar Abd Rahman, S.IP
Bidang Organisasi dan Keanggotaan :
Hairil Y, S.Sos.
Bidang Kerjasama Antar Lembagan :
Sudirman Damopolii
Bidang Diklat dan Literasi :
R.Yakub Djumadil, S.IP
Bidang Hukum dan Advokasi :
Agus Suprinto, S.Sos
Bidang Pengembangan Potensi Daerah :
Yamin A Hasan, S.Pi
Bidang Koordinasi Program :
Zulfikar Mahdi, ST
Bidang Penelitian dan Pengembangan :
Husen Hamid, S.Pd
Bidang Kesekretariatan dan Pendataan Anggota : Ir. Arif Yuliawan.(embe)

MIMBARBERITA.COM – Pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan dengan menyerap aspirasi daerah-daerah perbatasan. Pasalnya, persoalan dan kebutuhan di masing-masing daerah perbatasan berbeda satu dengan lainnya. Upaya ini dilakukan agar pembangunan berjalanan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.

Pesan tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada Rapat Konsultasi DPR RI dengan Pemerintah dengan Agenda Evaluasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023-2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (10/7/2023).

“Ini kita belanja masalah dari daerah secara bottom up, untuk daerah-daerah provinsi yang 15 dan kabupaten, nanti kita perlu mungkin bertanya kepada mereka, yang mereka perlukan itu apa?” terang Mendagri.

Langkah tersebut kemudian dikolaborasi dengan program nasional, baik dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, maupun pihak terkait lainnya. Dengan begitu, pemerintah memiliki desain program yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah perbatasan. Dengan data tersebut, jumlah anggaran yang dibutuhkan juga dapat disesuaikan dengan masalah yang dihadapi.

Mendagri mengatakan, anggaran tersebut selanjutnya bisa didistribusikan kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait dan programnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing K/L juga dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan daerah perbatasan.

Selain itu, pendekatan secara top down dapat dilakukan khususnya dalam konteks pertahanan dan keamanan. Hal lainnya yakni berupaya membangun kerja sama dengan negara tetangga seperti yang dilakukan Presiden Jokowi yang belum lama ini berkunjung ke Papua Nugini. Kunjungan tersebut untuk memperkuat pembangunan ekonomi di daerah perbatasan seperti di Papua Selatan dan Papua Tengah.

Di lain sisi, Mendagri menegaskan, Presiden Jokowi menginginkan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya menyangkut dimensi kedaulatan negara, tetapi juga kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan dan keadilan. “Beliau menangkap peluang, yaitu untuk mendapatkan income dari perdagangan lintas batas,” ujarnya.

Karena itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga dilengkapi dengan sentra industri atau kawasan ekonomi misalnya berupa pasar. Dengan begitu, produk daerah perbatasan dapat tersebar ke negara tetangga. “Sehingga pembangunan perbatasan ini memiliki dampak yang luas,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

MIMBARBERITA.COM – Penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di media siber dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keamanan data dan privasi.

Demikian terungkap dalam FGD “Peluang & Tantangan Industri Bisnis Media Siber di Era Artificial Intelligence (AI)” dan Rapat Kerja (Raker) Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jatim di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jatim, Jum’at (23/6/2023).

“Oleh karena itu, perusahaan media siber harus memperhatikan masalah ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko yang muncul,” ujar Wijayanto, Pimred radarsurabaya.jawapos.com yang menjadi narasumber pada FGD tersebut.

Untuk memenangkan persaingan di era artificial intelligence, menurut Wijayanto, inovasi dan kreativitas juga menjadi faktor penting. Bisnis media siber harus terus berinovasi dan menciptakan konten yang menarik serta relevan dengan audiens.

Kegiatan dibuka Sekjen JMSI Pusat, DR Eko Pamuji M.Ikom. “Kami mengapresiasi kegiatan ini. Luar biasa, pengurus JMSI Jatim kompak,” ujarnya. Seraya meminta kekompakan ini terus dijaga untuk memberikan kemanfaatan kepada semua pihak.

Eko Pamuji juga meminta JMSI Jatim memperkuat organisasi dengan membentuk Cabang JMSI Kabupaten dan Kota dengan memenuhi persyaratan kualifikasi yang bagus.

Ketua JMSI Provinsi Jatim Syaiful Anam mengemukakan, kegiatan ini dilakukan untuk menentukan arah dan langkah organisasi yang muaranya adalah peningkatan kualitas.

“Media yang ingin bergabung dengan JMSI Jatim terus bertambah. Tidak semuanya professional, karena itu perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan,” ungkapnya. Demikian juga usulan pembentukan Cabang JMSI di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur terus bermunculan.

Disatu sisi pertumbuhan dan pertambahan itu menunjukkan gairah yang baik. “Tapi bukan hanya jumlah banyak. Namun kualitas harus diutamakan, yang sesuai UU Pers, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Syaiful Anam.

Ia juga menyatakan rasa syukurnya setelah pelantikan Pengurus JMSI Jatim yang disaksikan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, membentuk JMSI Kabupaten/Kota, kini menggelar Rapat Kerja.

Sebagai informasi, FGD “Peluang & Tantangan Industri Bisnis Media Siber di Era Artificial Intelligence (AI)” dan Raker Pengurus JMSI Provinsi Jatim ini didukung oleh Bank Jatim danBPSDM Pemprov Jatim. “Terrimakasih kepada Bank Jatim dan Ketua Dewan Pembina JMSI Jatim Aries Agung Paewai S.STP., MM yang mendukung kegiatan ini,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Dewan Pembina JMSI Jatim, Aries Agung Paewai S.STP., MM mengatakan, akan selalu mendukung kegiatan yang diselenggarakan JMSI Jatim. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi kegiatan FGD dan Raker Pengurus JMSI Jatim.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan JMSI Jatim, untuk peningkatan kompetensi media siber dan pers di Jatim. Saya berharap program-program yang dibuat JMSI Jatim bisa sejalan dengan Pemprov Jatim,” ujar Aries. (**)

MIMBARBERITA.COM – Bupati Halsel Usman Sidik Berikan bonus 50 Juta Rupiah Kepada Asri Udin Tapalaola Atlit Tinju Prestasi Perahi Medali Perak pada Ajang Sea Games Kamboja 2023.

Pemberian Bonus pada Asri Udin karna telah membawa nama harum Kabupaten Halmahera Selatan pada ajang Internasional Sea Games Kamboja beberapa waktu lalu.

“Mendengar informasi ini saya langsung perintahkan sekda untuk undang atlit tersebut untuk kita berikan bonus sebagai atlit berprestasi” kata Usman sidik saat diwawancarai sejumlah media di kediaman Bupati Rabu, (21/6/23).

Bupati juga menyampaikan, pemberian bonus akan lebih besar jika atlit tinju ini bisa merahi medali emas nanti.

“iya saya akan berikan 500 juta jika dia bisa merahi medali emas”ungkap

Usman Berharap bagi putra-putri yang berkompitisi pada bidang olahraga dan berprestasi kita akan mensport.

“iya bukan cuma tinju samua atlit yang berprestasi kita dukung karna ini membwa nama baik daerah,”

Diketahui Asri Udin menempuh karir sebagai petinju sejak usia 16 tahun di Ternate.

Asri Udin Tapalaola lahir di Makian, 1 April 2022 dan menempuh pendidikan akhir di SMA Negeri Ragunan Jakarta Selatan khusus Olahragawan.

Berbagai prestasi dirahi antara lain ditingkat Nasional ia rahi Medali Emas Kejurnas PPLP 2018, Medali Emas Kejurnas Bogor jabar 2018, Medali Emas Kejurnas Medan 2019, Medali Emas Kejurnas Elit Medan 2022.

Sementara pada ajang ditingkat Internasional ia rahi Medali Emas Thailand Sport School Games. ***

MIMBARBERITA.COM – Air bersih dan penerangan lampu listrik bagai dua belahan dalam satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pokok mahluk sosial.

Bupati Halsel, Usman Sidik dengan komunikasi dan terobosan yang baik mampu menghasilkan penerangan listrik dan air bersih di Wilayah Halmahera Selatan.

Menurut Staf Khusus Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yunus Najar bahwa terobosan yang di lakukan oleh Bupati menyangkut dengan kebutuhan dasar masyarakat yaitu penerangan listrik PLN dan Air bersih yang terbagi pada wilayah kecamatan Halmahera Selatan, dan yang sudah dilakukan pemasangan beberapa hari lalu adalah di kecamatan Kayoa dan Kayoa Selatan.

“Alhamdulillah sudah terpasang di kecamatan Kayoa dan Kayoa Selatan minggu lalu dan ini akan bertahap menyentuh di kecamatan dan desa di Halmahera Selatan”,ucapnya di media ini Kamis (15/06/2023) kemarin.

Sementara itu Kabag Tehnik PDAM Kab Halsel, Fadel Taif saat di temui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa Pemasangan jaringan pipa air bersih yang bersumber dari lokasi penampungan Logas Desa Guraping melintasi Desa Laluin yang dialirkan melalui jaringan bawah laut menuju desa Ori Makurunga telah selesai 100% dialirkan ke pemukiman masyarakat.

“Sedangkan untuk penerangan lampu PLN pasca kordinasi dan komunikasi oleh Bupati Halmahera Selatan Hi. Usman Sidik ke PLN bulan lalu telah dilakukan pemasangan jaringan kabel maupun gardu dan telah rampung”,ujarnya.

Sekedar diketahui untuk jalur jaringan PLN dari Logas ke Desa Guruaping sudah mulai di uji coba dari dua hari lalu.Hasil Terobosan Bupati, Jaringan dan Gardu Listrik Pusat Air Bersih Wilayah Kayoa dan Kayoa Selatan Mulai di Nikmati Masyarakat.

MIMBARBERITA.COM – Bupati Halsel Usman Sidik Hadiri Pertemuan City Sanitiation Summit XXI Tahun 2023 di Bandung.

Bertempat di Dome Bale Rame, Gedung Budaya Soreang yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Pusat, Ketua dan Pengurus AKKOPSI yaitu para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Kabag Ptokoler dan Momunikasi Pimpinan Asriyadi Said menyampaikan, Kegiatan di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) selama dua hari.

“Iya kegiatan Gala dinner malam Rabu, pembukaan Kamis pagi jadi, selama dua hari,” Kata Kabag Asriyadi Said saat dikonfirmasi via telvon Sabtu (15/6/23).

Berdasarkan rilis yang kirim ke Mimbarberita.com, menjelaskan Pada pembukaan kegiatan CSS XXI ini, Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna selaku Tuan rumah dari kegiatan tersebut menyampaikan selamat datang dan Apresiasi setinggi-tingginya kepada Para Pejabat Pemerintah Pusat, Ketua dan Pengurus dan anggota AKKOPSI yaitu para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia serta tamu undangan yang sempat hadir pada ajang Tahunan ini.

“Saya ucapkan selamat datang dan Apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang menjadi Anggota AKKOPSI, para pemangku kepentingan, termasuk para ahli, akademisi, organisasi non pemerintah, dan masyarakat umum yang peduli terhadap sanitasi. dan merupakan suatu kehormatan bagi kabupaten Bandung yang menjadi tuan rumah perhelatan yang sangat strategis untuk kepedulian terhadap sanitasi”

Terpisah Bupati Halsel,Usman Sidik saat di wawancara menyampaikan bahwa Kegiatan City Sanitation Summit adalah ajang pertemuan selain tamu undangan lain, juga para Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yang terbentuk dalam wadah Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dengan tujuan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang upaya advokasi dan promosi keberhasilan, hambatan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam membangun sanitasi yang aman.

Bupati Usman sidik juga menambahkan, sanitasi bisa berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan masyarakat yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, terjadi masalah diare dan Stunting pada balita, turunnya daya saing maupun citra kabupaten/Kota dan juga penurunan perekonomian Kabupaten/Kota.

Perlu dijelaskan Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang perlu mendapat perhatian lebih besar dan menjadi prioritas pembangunan terutama di tingkat Pemerintah Daerah.

Hal ini terindikasi kondisi Sanitasi Indonesia yang masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya.

MIMBARBERITA.COM – Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba didampingi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melakukan Kegiatan Grebek Stunting di 5 Kecamatan (Zona Obi) , Halsel. Kegiatan yang dilaksanakan Tanggal 14-16 Juni 2023 semata-mata untuk melaksanakan amanah presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Wabup Halsel dalam sambutan menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, mengatur tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting di Indonesia, maka sesuai program kami di Halmahera Selatan, Obi menjadi Target Tim TPPS untuk grebek Stanting.

“Tanggal 14 – 16 sesuai program TPPS Kabupaten Halmahera Selatan, kami Semu Tim melakukan kegiatan Grebek Stunting yang mana sudah terlaksana di Desa Sum kecamatan Obi Timur, Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan, Desa laiwui Kecamatan Obi, Desa Madopolo Kecamatan Obi Utara” ucap Wabup.

Lanjut Wabup, dari data yang kami peroleh Pulau Obi Secara Keseluruhan terdapat angka kasus Stunting dan Data ibu hamil kurang energi kronik (KEK) bervariasi setelah dilakukan Pendataan.

“Angka Stunting kecamatan Obi selatan berjumlah 64, Kecamatan Obi Timur 1 , Kecamatan Obi Barat 12, Kecamatan Obi Utara 13, Kecamatan Obi = 0 Kasus atau Zero Case. Selain itu Data ibu hamil kurang energi kronik (KEK) se Kecamatan Obi Tahun 2023 , Obi timur 1 orang, Obi selatan 6 Orang, Obi barat 7 orang, Kecamatan Obi 3 orang, Kecamatan Obi Utara 3 Orang. Ucap Wabup.

Kegiatan Sosialiasi, pemberian tablet tambah darah (zat besi) untuk Rematri atau Remaja Putri, Pemberian sembako untuk Bumil kekurangan energy kronik (KEK), Pengukuran Balita Stanting menjadi Agenda Kegiatan dalam Grebek Stanting di Zona Obi.

Diakhir penyampaiannya, Wabup Halsel berharap adanya Kolaborasi dari semua Stakeholder, baik pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, maupun Pemerintah Desa. Sehingga untuk menekan Angka Stanting dapat terealisasiterealisasi sesuai amanah Presiden RI diatas.

“Saya berharap, kepada semua stakeholder mari kita berkolaborasi, Bekerjasama menekan angka Stanting sehingga tidak ada lagi kasus Stanting di Halmahera Selatan”,tutupnya.

MIMBARBERITA.COM – Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, kembali mendapatkan piagam penghargaan.

Kali ini, politis PKB itu diberi piagam penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen (Pol) Petrus R Golose.

Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Halmhera Selatan Asriadi Said mengatakan, penghargaan yang didapatkan itu merupakan partisipasi Bupati terhadap peran aktif dalam fasilitas pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dibProvinsi Maluku Utar.

“Piagam penggargaannya diberikan pada Rabu kemarin. Itu dari Kepala BNN RI,” katanya kepada TribunTernate.com, Rabu (14/6/2023).

Menurutnya, Bupati Usman Sidik dalam fasilitas P4GN tersebut, menghibahkan lahan seluas 5 ribu meter persegi untuk pembangunan Kantor BNN Kabupaten di Halmahera Selatan yang berlokasi di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan.

“Jadi ini bagian dari upaya Pak Bupati untuk ikut serta memerangi narkoba di Halmahera Selatan,” tutup Asriadi.

MIMBARBERITA.COM –  Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi dan Dirjen Bina Pembangunan Desa (Pemdes) Eko Prasetyanto Purnomo Putro memaparkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para penjabat (Pj.) kepala daerah.

Hal itu diungkapkan keduanya saat menjadi narasumber dalam panel kedua Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Teguh menjelaskan terkait pelayanan Dukcapil. Dia mengatakan, urusan administrasi kependudukan (Adminduk) meski bukan jenis pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dari semua pelayanan publik.

Apalagi pada zaman yang serba digital, data dari Dukcapil menjadi tulang punggung (backbone) dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kalau berbicara terkait layanan Dukcapil, itu tidak hanya sekadar KTP-el, ada 24 layanan induk, Adminduk. Ibaratnya dari orang lahir, mengalami kehidupan, sampai orang meninggal, di situlah ada pelayanan Adminduk,” katanya.

Dia mengungkapkan, data kependudukan tak hanya menjadi basis data dari pelayanan publik, tetapi juga digunakan dalam perencanaan pembangunan. Sebab penduduk merupakan variabel dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi anggaran, termasuk pemilu/pilkada, penegakan hukum, maupun pencegahan kriminal.

Layanan kependudukan itu dipermudah dengan adanya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang bisa digunakan untuk pelayanan Dukcapil termasuk mencetak kartu, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian, inovasi terbaru yang tengah dikembangkan oleh pemerintah yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang hanya dengan satu klik akan terhubung ke berbagai jenis layanan publik.

“Kami harapkan, untuk semua jajaran ASN paling tidak pertama-tama harus sudah pakai ID digital. Tidak seketika akan menggantikan peran KTP secara konvensional, tapi ini nanti ke depan semuanya akan berbasis IKD,” ujarnya.

Di sisi lain, Dirjen Bina Pembangunan Desa (Pemdes) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan, saat ini terjadi peningkatan jumlah desa di Indonesia, yakni sebanyak 75.265 desa. Dia melanjutkan, isu strategis yang bermunculan di pemerintahan desa saat ini di antaranya terkait dengan masalah kelembagaan. Saat ini ada dua lembaga yang mengampu desa, yaitu Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Saya berharap Bapak dan Ibu, kita benar-benar memahami mengenai PP 47/2015, di sini sudah dijelaskan seperti apa (dan) berbuat apa. Artinya, ini sebenarnya tidak menjadi persoalan bagi kita, kalau kita memahami PP 47 Tahun 2015,” katanya.

Berdasarkan regulasi tersebut, meskipun di lapangan ada yang tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan Kemendagri dan Kemendes PDTT, maka batasannya bisa dipahami dalam PP Nomor 47 Tahun 2015. Dengan regulasi itu, aparatur desa tahu apa yang perlu dilakukan.

Isu strategis berikutnya, lanjut Eko, terkait dengan pengelolaan keuangan. Saat ini ada tujuh sumber pendapatan di pemerintahan desa, terdiri dari PADes (Pendapatan Asli Desa), Dana Desa, pajak daerah dan restribusi, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan dari provinsi atau kabupaten/kota, hibah, dan pendapatan lain yang sah.

“Kita perlu evaluasi, kalau kita perhatikan, yang menjadi persoalan saat ini, isu saat ini adalah kecilnya PADes. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana mungkin PAD kita akan meningkat di daerah kalau PADes-nya kecil juga,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, para Pj. kepala daerah bisa mencari cara dan melakukan inovasi dalam peningkatan PADes, sehingga Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dapat berjalan dengan baik.

Puspen Kemendagri

MIMBARBERITA.COM – Pemda Halsel lepas 30 peserta Kafila Seleksi Tilawatil Quran (STQ) dan Hadit ke 27 tingkat provinsi maluku utara tahun 2023.

Pelepasan dihadiri oleh Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba didampingi PLT. Sekretaris Daerah Safiun Radjulan bertempat di Canga Matau, Tomori Kecematan Bacan pada senin, (12/6/23).

Ketua Kafilah Mustafa A.H.Ruhama saat sambutan menyampaikan, STQ dan Hadits ke-27 tingkat provinsi maluku utara ini mulai pada hari kamis tanggal 15 juni sampai dengan selasa tanggal 19 juni tahun 2023 bertempat di Maba Kabupaten Halmahera Selatan.

Sebanyak 30 orang yang kita lepas hari ini dengan jumlah peserta sebanyak 14 orang, Official 3 orang, Pelatih 3 orang dan pe damping 6 orang

Cabang tilawa qur’an anak-anak, putra 1 orang dan putri 1 orang sedangkan Dewasa putra 1 orang putri 1 orang.

Cabang Hifzil Qur’an terdiri golongan 1 Juz putra 1 orang dan putri 1 orang. golongan 5 juz putra 1 orang dan putri 1 orang. golongan 10 Juz putra 1 orang. golongan 20 Juz putra 1 orang. golongan 10 Juz putri 1 orang.

Sementara cabang Hadits Qur’an terdiri dari golongan hafalan hadits 100 putra 1 orang dan putri 1 orang dan golongan Hafalan Hadit 500 putra 1 orang.

Saat Sambutan Wakil Bupati menyampaikan, Hari ini merupakan suatu kebahagian bagi saya, bisa hadir secara langsung untuk melepaskan keikutsertaan kafila Kabupaten Halmahera Selatan pada seleksi tilawatil Qur’an dan Hadits ke 27 Tahun 2023 tingkat prvinsi maluku utar di kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.

“kepada para kafila saya berpesan, saudara semua berangkat dalam ajang seleksi tilawatil qur’an dan hadits ini membaaa nama kabupaten Halmahera Selatan. mohon jaga diri baik-baik tunjukan bahwa Halsel mampu bersaing dan berprestasi”

Bassam berpesan pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten Halmahera Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yabg setinggi-tingginya atas desikasi para official pelatih dan pendamping bersama seluruh pihak terkait sehingga halsel dapat berpartisipasi dalam ajang STQ tingkat provinsi malut ini.

“kepada seluruh kafila jagalah nama baik daerah dan perlihatkanlah akhlaqul karimah dalam pergaulan sehari-hari sesuai dengan tuntunan al-qur’an”, tutupnya