MIMBARBERITA.COM –  Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar kegiatan Vaksinasi Booster Kedua bagi pegawai UPT se DKI Jakarta dan PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok berjumlah kurang lebih 1000 pegawai. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama 

Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Andi Hartono menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap situasi epidemologi kasus covid-19 dan adanya varian baru, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang vaksinasi covid-19 dosis booster kedua bagi kelompok masyarakat umum.

“Kegiatan vaksinasi ini berlangsung selama 2 (dua) hari Senin – Selasa (20-21) februari 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Andi, Rabu (22/2).

Tenaga medis pada kegiatan vaksinasi ini di dukung oleh Tenaga medis Dinas Kesehatan Kolinlamil, Tenaga medis Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan, Tenaga Medis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

“Kepada bapak Panglima Kolinlamil yang telah memfasilitasi segala bentuk dukungan sehingga terselenggaranya acara ini, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih,” ujar Andi.

Andi juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada GM PT. Pelindo regional 2 Tanjung Priok yang telah memfasilitasi ruangan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Booster kedua.

Kegiatan vaksinasi booster kedua ini turut dihadiri oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer
Laksamana Muda Yayan Sofian, ST, M.Si, CHRMP beserta seluruh jajaranya, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tg. Priok, Para kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Wilayah DKI Jakarta, dan Deputy General Manager Keuangan dan Manager PT Pelindo Regional 2 cabang Tg. Priok serta para pimpinan stakeholder di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagai informasi kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh:
1. Pegawai kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok
2. Pegawai KSOP Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok
3. Pegawai Pangkalan PLP Kelas I Tg. Priok
4. Pegawai KSOP Kelas III Sunda Kelapa
5. Pegawai BTKP
6. Pegawai BKKP
7. Pegawai KSOP kelas IV Marunda
8. Pegawai KSOP Kelas IV Pulau Seribu
9. Pegawai KSOP Kelas IV Muara Baru
10. Karyawan PT. Pelindo regional 2 cabang Tanjung Priok bersama anak perusahaan Berjumlah kurang lebih 1000 pegawai(djhbl/emb)
 
 
 

MIMBARSUBANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengedepankan konsep green natural recycle. Prinsip-prinsip infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan diterapkan pada pembangunan Bendungan Sadawarna mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan terus didorong guna menciptakan nilai tambah dan pembangunan berkelanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan generasi mendatang.

“Dalam upaya meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara cermat daya dukung lingkungan serta mengoptimalkan pengembangan seluruh potensi wilayah yang tersedia seperti bagaimana memanfaatkan material lokal, sehingga dapat mengurangi konsumsi karbon,” kata Menteri Basuki.

Dalam pembangunan Bendungan Sadawarna, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengoptimalkan potensi fungsi bendungan dengan mengedepankan 7 konsep green natural recycle. Pertama, selama tahap konstruksi bendungan Sadawarna memiliki laboratorium mekanika tanah dan geoteknik secara mandiri sehingga mengurangi waktu pengetesan laboratorium, karena di Indonesia hanya ada 2 (dua) laboratorium untuk pengetesan parameter timbunan yang biasa digunakan.

Kedua, Bendungan Sadawarna akan dioptimalkan fungsinya sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya (solar panel) sehingga tidak hanya memiliki manfaat ketahanan pangan, tetapi juga kemandirian energi untuk operasional. bendungan yang telah selesai konstruksi, dihitung dengan asumsi maksimal luas genangan bendungan yang dapat digunakan untuk PLTS adalah 5%, dan 1 hektare dapat menghasilkan potensi listrik sebesar 1 Mega Watt (MW). Lokasi digenangan nantinya akan dikaji dan dipilih lokasinya.

“Saat ini tengah dihitung kebutuhan solar sell-nya. Kebetulan untuk pemanfaatan saat ini sebagai suplai operasional sekitar 70 ribu Watt, tetapi ke depan tidak hanya internal namun juga eksternal,” kata Kepala BBWS Citarum Kementerian PUPR Bastari.

Bendungan Sadawarna membendung Daerah Aliran Sungai Cipunagara yang memiliki panjang 137 km mengalir dari Gunung Bukit Tunggul di Pegunungan Bandung Utara dan bermuara ke Laut Jawa, tepatnya di wilayah utara Jawa Barat. Dengan luas genangan 695,61 hektare, aliran bendungan ini juga berpotensi menggerakkan turbin yang diubah menjadi energi listrik sebesar 2 MW.

Ketiga, Bendungan Sadawarna akan dilengkapi embung kecil sebagai sistem pengelolaan air limpasan dengan mengadopsi konsep natural pond for water treatment. Natural pond ini nantinya akan mencukupi kebutuhan air di lingkungan fasilitas untuk UPB bendungan dengan treatment pengelolaan air secara natural menggunakan chamber – chamber untuk menangkap air limpasan untuk disaring dan diendapkan secara biologis kemudian didasar kolam menggunakan under gravel treatment. Air yang di dalam kolam nantinya akan dipompa naik ke dalam tower air diketinggian 7 meter untuk dapat disalurkan ke dalam gedung-gedung dan rumah secara gravitasi dan air limpasan akan kembali ke chamber dan kolam.

Keempat, pada timbunan main dam Bendungan Sadawarna akan dilengkapi geomet dan ditanam gebalan rumput untuk penanganan hilir bendungan sehingga lebih natural. Bendungan yang berada di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang ini didesain memiliki tinggi bendungan 40 meter dengan panjang 933 meter dan lebar puncak 10 meter.

Kelima, dukungan dalam mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan juga dilakukan dengan menyiapkan koridor-koridor sabuk hijau di sepanjang akses jalan lingkar yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dalam wadah komunitas peduli bendungan dan sebagai pengarah dri IPPU dan perijinan serta persetujuan dri BBWS Citarum Kementerian PUPR sepanjang 21,3 km untuk dapat di tanam tanaman keras produktif agar panennya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu juga dilakukan penanaman pohon di kawasan lansekap seperti pohon baobab, abar, moringa, gayami bodhi, jengkol, kecapi, mangga seluruh jenis yg ada di indonesia.

Jadi fungsi sabuk hijau bukan sekadar mempercantik dari sisi estetika dan lansekap, tetapi juga menyerap karbon. Selanjutnya juga dilakukan keterpaduan pengelolaan green belt sebagai upaya konservasi sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi utama bendungan sebagai tampungan air. Area green belt yang disiapkan seluas 93 hektare dengan penanaman pohon yang bernilai ekonomis di antaranya mangga, nangka, alpukat, matoa, petai, duku, lengkeng, sirsak dan jengkol.

Konsep green natural recycle keenam dan ketujuh berupa pembangunan ornamen spillway dan bangunan pendukung bendungan dengan mengedepankan ornamen seni budaya lokal, seperti kujang, julang ngapak dan rumah leuit batu curie di Beberapa fasilitas pendukung bendungan di antaranya kantor pengelola, gudang material, rumah genset, rumah ibadah, area parkir, plaza, rumah dinas, gardu pandang, rumah bibit, gerbang utama, Tugu Kujang, dan dermaga.

Bendungan Sadawarna dibangun sejak dimulainya kontrak pada November 2018 dengan total biaya APBN sebesar Rp 2 triliun. Pembangunannya dibagi dalam dua paket yakni Paket pertama dikerjakan Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Wijaya Karya – PT Daya Mulia Turangga – PT Barata Indonesia dengan progres pengerjaan hingga 4 Juli 2022 sebesar 93,76% dan Paket II dikerjakan KSO PT. Nindya Karya – PT Adhi Karya dengan progres mencapai 87,50%.

Dengan kapasitas tampung efektif 41,03 jta m3, bendungan ini berpotensi mereduksi banjir debit kala ulang Q25 sebesar 535m3/det menjadi 202 m3/det yang dilalui DAS Cipunagara dg tampungan banjir 26,90 jt m3. Fungsi tampungan air juga dipersiapkan untuk memasok air baku sebesar 1,20 m3/detik untuk Kabupaten Subang, Indramayu, dan Sumedang.

Bendungan Sadawarna juga berpotensi untuk mensuplai irigasi seluas 4.284 hektare di Kabupaten Subang (2.517 ha) dan Indramayu (1.767 ha). Diharapkan suplai air irigasi dari Bendungan Sadawarna dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun. (puper/embe)

MIMBARLOMBOK – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (28/6/2022).

Menteri Basuki menekankan bahwa pembangunan bendungan harus dilakukan secara tertib dan tepat dengan tetap menjaga kondisi lingkungan sekitar.

“Pembangunan Bendungan Meninting jangan sampai merusak lingkungan di sekitarnya. Hindari menebang pohon jika tidak perlu ditebang agar bukit-bukitnya tidak rusak. Untuk itu metode konstruksi harus disusun secara cermat dan hati-hati,” kata Menteri Basuki.

Selain itu, Menteri Basuki juga berpesan agar pengawasan pekerjaan konstruksi lebih ditingkatkan agar Bendungan Meninting dapat diselesaikan dengan kualitas yang terbaik. “Peran Konsultan pengawas sangat penting karena bertindak sebagai wakil owner dan menentukan kualitas pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.

Bendungan Meninting merupakan bendungan yang termasuk dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan bendungan ini dikerjakan sejak tahun 2019 dengan biaya sebesar Rp1.410 miliar. Bertindak sebagai kontraktor utama PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya, serta konsultan pengawas PT. Indra Karya. Progres keseluruhan pembangunan Bendungan Meninting saat ini sebesar 30,49% dengan target rampung tahun 2023.

Kehadiran Bendungan Meninting yang berkapasitas tampung 12 juta m3 ini berpotensi memberikan manfaat mengairi daerah irigasi seluas 1.559,3 Ha, memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Lombok Barat bagian Utara sebesar 0,15 m3/detik khususnya di wilayah Senggigi, menyediakan energi listrik sebesar 0,8 MW, reduksi banjir sebesar 36 m3/detik, dan sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB Hendra Ahyadi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB Indra Cahya Kusuma, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB Ika Sri Rejeki, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTB Rini Dyah Mawardy. (kmpupr/mb))

MIMBARKRUKUT – Memanfaatkan waktu libur akhir pekan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan lapangan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Krukut, di Setiabudi, Jakarta, Sabtu (25/6/2022).

IPAL Krukut yang dibangun dan dikelola oleh Perumda Paljaya merupakan IPAL skala perkotaan yang melayani zona 0 DKI Jakarta, meliputi kawasan Rasuna Said, Mega Kuningan, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Senayan, Gatot Subroto, Manggarai, Guntur, dan Setiabudi. Bersama IPAL Setiabudi yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kedua IPAL ini melayani kawasan perkantoran Sudirman – Kuningan atau ekivalen sekitar 2.7 juta jiwa.

“Air limbah baik black water maupun grey water, yang dihasilkan dari aktivitas domestik perlu diolah terlebih dahulu di IPAL sebelum air efluen dari IPAL tersebut dialirkan ke badan air penerima,” kata Menteri Basuki.

IPAL Krukut berkapasitas 8.600 m3/hari dan mulai beroperasi pada Agustus 2021. Teknologinya menggunakan Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), yaitu air limbah diolah dengan menggunakan sistem aerasi dan media yang nantinya air hasil olahannya sudah aman untuk dikembalikan ke lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. 68 Tahun 2016. Teknologi ini sama seperti IPAL Setiabudi. Nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD) diturunkan dari 150 – 200 mg/liter menjadi dibawah 30 mg/liter, sehingga memenuhi baku mutu dan aman bagi lingkungan.

Dari total hasil olahan IPAL Krukut, 30% volume airnya diolah kembali untuk dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air non-konsumsi seperti campuran semen untuk konstruksi, penyiraman tanaman dan flushing.

Pengelolaan IPAL secara biologis seperti MBBR ini pasti menghasilkan lumpur. Lumpur yang dihasilkan IPAL Krukut ini akan diolah lebih lanjut di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pulo Gebang.

IPAL Krukut dibangun di atas lahan Stasiun Pompa Setiabudi seluas 1.200 m2. Semula lahan ini hanya berfungsi untuk memompa aliran air limbah dari perkantoran dan permukiman di zona 0. Di lokasi ini juga dibangun ruang edutainment untuk air limbah domestik serta rooftop cafe.

Menteri Basuki berharap dengan dikembangkannya IPAL skala perkotaan seperti IPAL Krukut ini, pencemaran badan air akibat air limbah domestik yg tidak terolah dapat dicegah, serta memberikan nilai tambah berupa air bersih untuk penyiraman taman-taman dan ruang publik kota.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa teknologi MBBR untuk pengolahan limbah domestik yang digunakan di IPAL Krukut akan menjadi salahsatu referensi bagi Kementerian PUPR dalam penentuan jenis teknologi pengolahan air limbah di Kawasan IKN Nusantara. Selain mengurangi pencemaran, air yang sudah diolah dengan menurunkan nilai BOD, Nitrogen dan Phospor dapat ditampung dalam embung-embung untuk menunjang lansekap Kawasan IKN Nusantara.

Turut hadir mendampingi menteri Basuki Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kasubdit Rentek Direktorat Sanitasi Marsaulina Pasaribu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DKI Jakarta Albert Reinaldo dan Direktur Teknik dan Usaha Perumda PAL Jaya Asri Indiyani. (pupr/mb)

MIMBARYOGYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan.

LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan.

“Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,” kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022).

Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut.

“Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,” tutur LaNyalla.

Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi.

“Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi.

“Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,” papar LaNyalla.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu.

“Cuti yang panjang dikhawatirkan malah
menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,” urai LaNyalla.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA.

Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh.(***)

MIMBARJAKARTA – Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), Thedros Adanom Ghebreyesus, telah tiba di Yogyakarta untuk menghadiri pertemuan pertama Menteri Kesehatan G20 (The 1st G20 Health Ministers Meeting) pada 21 Juni 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, yang mengawali pertemuan dengan Thedros mengucapkan terima kasih atas kedatangan orang nomor satu di WHO tersebut.

Menurutnya, kedatangan Thedros pada helatan 1st G20 HMM menaruh harapan besar untuk mendukung pemulihan sistem kesehatan global yang lebih kuat dan tangguh pasca pandemi COVID-19.

“Dukungan dari WHO sangat luar bisa. Dengan beliau datang, harapan kami untuk Presidensi G20 bidang kesehatan bisa tercapai termasuk output dan outcomenya,” kata Sekjen.

Sekjen Kunta mengungkapkan Thedros dijadwalkan hadir pada pembukaan HMM pukul 09.00 WIB.

Lebih lanjut, Sekjen menjelaskan bahwa pertemuan HMM akan dilanjutkan dengan diskusi untuk membahas lebih intens 3 agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.

Diskusi turut melibatkan negara undangan khusus serta organisasi undangan khusus seperti CEO CEPI, Sekjen OECD, perwakilan World Bank, perwakilan GAVI, dan Direktur Eksekutif Global Fund dan GISAID.

Pertemuan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin.

“Sebagai pimpinan Presidensi G20 bidang kesehatan, kita akan membahas 3 isu prioritas yakni resiliensi sistem kesehatan global, harmonisasi protokol kesehatan, pendanaan penanganan pandemi, dan sharing jejaring lab untuk genome sequensing,” ungkap Sekjen Kunta.

Melalui pertemuan HMM, Sekjen ingin tiga gagasan Indonesia untuk memperkuat arsitektur kesehatan global yang tangguh kuat dapat mendapatkan hasil yang baik untuk selanjutnya dibawa ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi.

“Harapan kita, outcome dari presidensi G20 Indonesia terutama Kelompok Kerja Bidang Kesehatan bisa tercapai” pungkasnya.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id. (kmks/emb)

MIMBARSUKOHARJO – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memimpin Vaksinasi Perdana dan Apel Siaga Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Tengah.

Langkah ini menjadi salah satu upaya Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pengendalian penyakit yang menyerang ternak sapi saat ini.

“Hari ini kita ada di Kabupaten Sukoharjo memastikan upaya – upaya vaksinasi dalam rangka pencegahan PMK. Kita berharap dengan segala kemampuan yang kita miliki bersama antar Kementerian Pertanian, jajaran pemerintah Provinsi, jajaran pemerintah kabupaten dan bersama semua stakeholder kita bisa kendalikan PMK dengan baik,” demikian dikatakan Mentan Syahrul saat meninjau vaksinasi PMK di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, Sabtu(18/6/22).

Ia menegaskan penyelenggaraan Apel Siaga PMK bertujuan untuk memberikan sugesti dan semangat kepada semua stakeholder untuk sama-sama membantu peternak atau mengakselerasi tindakan penanganan PMK. Pengendalian PMK harus dilakukan dengan serius dan berusaha sekuat-kuatnya agar wabah PMK tereliminasi dan bahkan hilang di Indonesia.

“Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan dalam gelar apel siaga dan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Tengah yang akan kita laksanakan perdana. Sebenarnya tanpa apel ini kita terus bekerja tapi apel ini akan memberikan sugesti minimal kepada peternak kita,” tegasnya.

*Upaya Pengendalian PMK*

SYL menegaskan selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya pengetatan lalu lintas hewan khususnya dari zona merah dan kuning. Kementan juga sudah membentuk Gugus Tugas penanganan penyakit mulu dan kuku (PMK) untuk memitigasi penyebaran virus pada ternak.

“Selain vaksin, kita juga memperketat lalu lintas hewan. Boleh keluar dari tempat yang ditentukan tetapi pakai sertifikat atau surat kesehatan hewan tapi khusus zona merah di desa dan kecamatan yang tertular PMK tidak boleh keluar hewan hidup,” tegas SYL.

Lebih lanjut SYL menerangkan penguatan Posko dan Gugus Tugas dalam penanganan PMK di tingkat nasional/provinsi/kabupaten juga terus dipantau dan terus melakukan pelaporan secara rutin. Data pelaporan perkembangan terkini PMK di Indonesia sampai dengan 17 Juni 2022, mencatat PMK telah terdeteksi di 18 Provinsi.

“Hari ini kita bersyukur sejak beberapa hari lalu vaksin sudah ada dan kita berharap vaksin perdana yang bertotal 800 ribu akan kita coba dengan berbagai upaya dan nanti kita akan kita akan evaluasi,” terangnya.

Di kegiatan vaksinasi ini, Dosen Universitas Gajah Mada (UGM), Arif Haryanto mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementan siap berkontribusi dalam penanganan PMK baik dalam pengecekan hewan ternak hingga memantau hasil vaksinasi. Guna mempercepat penanganan PMK, kerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Jawa Tengah pun dilakukan dengan optimal.

“Kami sepenuhnya siap memback up kegiatan Kementan dalam pengendalian PMK. Kami memiliki sumber daya dalam penanganan hewan. Saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan seluruh dokter hewan di Jawa Tengah yang siap turun langsung,” ucap Arif.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah, Agus Wariyanto mengatakan vaksinasi PMK menjadi vaksin perdana di Jawa Tengah dan secara bertahap akan terus dilakukan di lokasi lain. Karena itu, sangat berterima kasih atas perhatian dan gerak cepat Kementan untuk pengendalian PMK di Jawa Tengah.

“Kita sudah mendapatkan vaksin dan Jawa Tengah memang sudah terdapat suspect PMK dan kita sedang upaya untuk bisa memberikan pengobatan yang cepat,” ucap Agus.

Agus menyebutkan pertanggal hari ini, sapi di Jawa Tengah yang terkonfirmasi PMK sebanyak 21 ribu, sembuh 4000. Upaya pengendalian melibatkan petani, penyuluh, perguruan tinggi bahwa pihak swasta terus ditingkatkan.

“Kita juga menyiapkan kajian-kajian terminologi bersama perguruan tinggi. Dan kita upayakan penyebaran bisa kita pantau dan kendalikan sehingga kawasan yang terdampak bisa fokus kita lakukan pengobatan,” ungkap Agus.

Sebelum meninjau vaksinasi PMK, Mentan SYL yang didampingi jajaran eselon 1 Kementan melakukan Apel Siaga PMK bertempat di Kantor Bupati Sukoharjo. Apel siaga ini bersama petugas Karantina seluruh Indonesia, petugas veteriner dan inseminator.

Pada kesempatan ini, Mentan SYL menyerahkan langsung bantuan vaksin kepada Bupati Sukoharjo. Adapun total bantuan vaksin yang disalurkan Kementam untuk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 125 ribu dosis.(kmtn/mb)

MIMBARJAKARTA – Lomba Karya Musik Anak Komunitas (KAMU AKU 2022) menjadi ruang kreasi komunitas musik tanah air untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja_

 Lomba “Karya Musik Anak Komunitas (KAMU AKU) 2022” yang digelar Kemenparekraf/Baparekraf memasuki tahapan penjurian untuk menjaring 15 finalis terbaik.

Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari Astrid Lea (Musisi); Budi Dalton (Akademisi Musik); Mia Ismi (Musisi); Ivan Nestorman (Musisi); serta Mohammad Amin (Etnomusikolog/Direktur Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan Kemenparekraf/Baparekraf).

Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf/Baparekraf Dessy Ruhati saat membuka kegiatan penjurian “15 Besar KAMU AKU 2022” di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta, Kamis (9/6/2022), mengatakan, lomba “Karya Musik Anak Komunitas (KAMU AKU)” merupakan agenda tahunan Kemenparekraf/Baparekraf sebagai wadah bagi komunitas musisi daerah untuk menunjukkan potensi, bakat, dan kemampuan dalam berkarya.

“KAMU AKU” merupakan _signature_ event Kemenparekraf/Baparekraf sebagai upaya membangkitkan semangat insan musik tanah air khususnya komunitas musik tanah air di tengah pandemi COVID-19 sehingga diharapkan dapat mendukung kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Kegiatan ini menjadi hal yang sangat penting bagi Kemenparekraf dalam memberikan ruang bagi komunitas musik tanah air dalam mengaktualisasikan diri untuk berkarya bagi bangsa dan negara,” kata Dessy Ruhati.

Lomba “KAMU AKU 2022” diikuti lebih dari 700 anggota komunitas. Setelah melalui tahapan seleksi dan penilaian awal, terpilih 50 karya komunitas yang hari ini diseleksi menjadi 15 karya terbaik. Dari 15 karya tersebut akan ditentukan 5 finalis yang berhak tampil di acara puncak “KAMU AKU 2022” pada akhir Juni 2022.

Kriteria penjurian akan meliputi sejumlah faktor, yakni intro, harmonisasi melodi dan syair lagu, harmonisasi instrumen tradisional dan modern, kreativitas aransemen musik dinamika lagu, serta keunikan karya.

Dessy mengatakan, Indonesia dianugerahi keanekaragaman budaya dan seni yang dapat menjadi inspirasi berkarya para komunitas musisi daerah.

Sesuai dengan tema dari “KAMU AKU 2022” yang mengusung “Musik untuk Kebangkitan Indonesia Baru”, dimana tema tersebut diharapkan bisa mendorong karya-karya musik tanah air dengan kearifan lokal kolaborasi dari instrumen etnik dan modern agar mampu membangkitkan industri musik dari seluruh pelosok daerah di Indonesia.

“Dengan kekompakan dan ketelitian dewan juri kami berharap karya-karya terbaik akan terpilih dan tampil di acara puncak. Dengan pengalaman dan kompetensi para dewan juri, tentunya proses pemilihan dari 50 karya terbaik ini benar-benar akan menghasilkan 15 karya terbaik,” kata Dessy Ruhati.

Mohammad Amin selaku perwakilan dewan juri mengungkapkan, terdapat peningkatan kualitas dari karya-karya peserta KAMU AKU 2022, terutama dari kualitas sound (produksi suara/mixing). Namun di sisi lain, ia menilai ada kecenderungan keseragaman struktur dari karya-karya yang dikirimkan para komunitas.

“Apa yang terjadi saat ini kecenderungannya adalah patronisasi dari karya pemenang tahun lalu. Mulai dari komposisi, struktur, bagaimana membuat dinamika, keras dan lembut (suara), perubahan tempo, semua cenderung diikuti,” kata Mohammad Amin.

Hal ini dikatakan Mohammad Amin sebagai hal yang biasa terjadi dalam dinamika kebudayaan, terlebih dalam kegiatan lomba. Karenanya ia menilai penting untuk dilakukan pengembangan sistem “KAMU AKU” mulai dari _pra event_, _on event_, dan _pasca event_ dengan menguatkan kolaborasi berbagai pihak.

“Kita sudah merencanakan untuk membuat road to KAMU AKU ke daerah-daerah, menemui komunitas dan memberikan _workshop_ dalam membuat karya,” kata Mohammad Amin.

Sehingga akan menjadikan “KAMU AKU” sebagai ekosistem yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif berbasis digital, urban, dan akademik dengan pelaku ekonomi kreatif berbasis rural, komunal, dan tradisi.

“Yang kita harapkan adalah lokalitas karya, jadi kemampuan dia (komunitas/peserta) untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan potensi lokalnya dan lokus di mana dia berada, itu yang mau kita cari. Referensi boleh, tapi jangan imitasi. Karena letak dari ekonomi kreatif itu salah satunya diferensiasi, bagaimana kita berbeda dengan menunjukkan kearifan lokal masing-masing,” kata Mohammad Amin. (kmnpar/embe)

MIMBARJOMBANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjardowo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dari semula menggunakan sistem penimbunan sampah terbuka (open dumping) menjadi sistem sanitary landfill.

Pengoperasian TPA dengan sistem sanitary landfill akan meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penanganan masalah sampah dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persampahan dan non struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan dinilai efektif untuk volume sampah yang tidak terlalu besar, sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Dukungan pemerintah kabupaten atau kota juga diperlukan terutama dalam penyediaan lahan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, Pengembangan TPA Banjardowo merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemerintah Jerman dalam Program Emission Reduction in Cities–Solid Waste Management (ERIC-SWM). Dukungan pembangunan Kementerian PUPR mencakup penyusunan desain TPA sampah dan fasilitas pendukungnya, pekerjaan konstruksi TPA sampah dan fasilitas pendukungnya, serta pengadaan alat berat pendukung. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Adhi Karya.

“Terdapat 4 kota/kabupaten lain yang menjadi pilot dalam program tersebut, yakni Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang. Di Jombang ini adalah pengembangan TPA yang terakhir tengah diselesaikan lewat program ERIC-SWM.

Program ERIC-SWM dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan strategi perubahan iklim di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan melalui investasi fasilitas pengolahan sampah rumah tangga secara ramah lingkungan dan higienis,” kata Diana.

Diana mengatakan, penyelesaian pengembangan TPA Banjardowo ditargetkan dapat selesai di pertengahan Juli 2022 dan langsung dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jombang untuk pengelolaan sampah. Berdasarkan data, progres fisik pengembangan TPA tersebut sudah 94,99%. “Segera dilakukan pelatihan kepada petugas dari Pemda Jombang untuk mengoperasikan TPA ini, karena banyak sekali alat-alat pengolahan sampah yang harus bisa dioperasikan oleh Pemda,” ujanya.

Pengembangan sistem sanitary landfill TPA Banjardowo dikerjakan sejak Juni 2020 dengan anggaran Rp 185 miliar. TPA ini memiliki kapasitas 110 ton/hari untuk melayani sampah rumah tangga penduduk Kota Jombang sebanyak 895.000 jiwa. “Dengan kapasitas tersebut sudah cukup memadai untuk mengelola hasilan sampah di Jombang yang berdasarkan data sebesar 120 ton/hari,” ujarnya.

Diana mengatakan, keistimewaan dari pengembangan TPA melalui program ERIC-SWM ini adalah sampah yang masuk ke TPA akan dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian diolah ulang (_recycle_). “Sampah yang masuk dipilah, untuk sampah plastik akan diolah ulang menjadi briket dan sebagainya, sementara sampah lainnya diolah untuk menjadi produk seperti humus yang dikenal sebagai kompos. Jadi ini pengolahan sampah terpadu, air lindi juga diolah sehinggga buangan airnya tidak mencemari kondisi air,” terangnya.

Sistem sanitary landfill dibangun dengan melakukan pelapisan lahan pembuangan (sel aktif) TPA menggunakan 3 lapis perlindungan lingkungan. Pertama, di atas tanah asli yang telah dipadatkan dipasang lapisan kedap paling bawah berupa geosynthetic clay liner bahan gel sintetis (geo tekstil) setebal 1 cm yang akan menahan kebocoran air lindi agar tidak mencemari tanah. Lapisan kedua dan ketiga adalah lapisan geomembran setebal 2 mm berupa lapisan impermiabel dan geotextile setebal 1,2 cm berupa karpet sintetis berserat kasar yang khusus didatangkan dari Jerman.

Selanjutnya karpet sintetis ini dilapisi batu koral dengan diameter 2 cm tertumpuk rata setinggi 50 cm sebagai bahan penyaring air lindi. Kemudian sampah ditumpuk, diratakan, dan ditimbun tanah pada setiap ketinggian tanah 1–2 meter agar tidak dihinggapi lalat dan juga mencegah terjadinya kebakaran dari gas metan yang dihasilkan sampah. Terakhir air lindi ditampung dan disalurkan ke kolam penampungan IPL (Instalasi Pengolahan Lindi) dengan sistem pemurnian bertahap dan dilengkapi bak kontrol. Output dari pembangunan TPA ini adalah mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan mengurangi aroma tidak sedap dan limbah yang dibuang telah memenuhi standar. (pupr/emb)

MIMBARSURABAYA – Seiring dengan perjalanan dan kemajuan bangsa Indonesia, kiprah warga lanjut usia (Lansia) di negeri ini tak bisa diabaikan begitu saja. Atas dasar itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan dan meminta agar seluruh masyarakat belajar serta menghargai jasa warga Lansia dengan tidak menempatkannya menjadi warga kelas dua. Sikap itu juga merupakan cermin sebagai bangsa yang beradab.

Hal itu ditekankan Erick Thohir pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/6).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari BKKS Pusat, Ikatan Istri Dokter Indonesia, Dharma Wanita Jawa Timur, dan Gerakan Organisasi Wanita (GOW).

“Salah satu cermin kita bangsa beradab adalah bagaimana kita merawat para Lansia yang telah berkontribusi besar buat negara ini. Oleh karenanya, kita jangan sekali-kali menempatkan mereka sebagai warga kelas dua atau inferior. Justru di usia senja, kita harus terus membantu dan memberi perhatian agar tetap berdaya sesuai dengan kapasitasnya sehingga mereka produktif, sehat, dan tetap memberi sumbangsihnya,” ujar Erick Thohir.

Ia menambahkan telah memerintahkan BUMN yang mempunyai misi meningkatkan perekonomian rakyat bekerjasama dengan beberapa pemerintah daerah, termasuk di Jawa Timur dalam melibatkan para lansia di beberapa program pemberdayaan, salah satunya program UMKM Meekaar.

Tak hanya itu, BUMN melalui PLN dan Pemda serta jaringan Dharma Wanita menginisiasi gerakan literasi energi dan penyetaraan akses energi bagi Lansia berupa pemberian bantuan kompor listrik yang sudah lulus Sertifikat Laik Operasional (SLO), khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

“Pemerataan akses energi, termasuk bagi warga Lansia, merupakan isu yang sangat krusial. Hal ini merupakan amanah bagi kami, BUMN, melalui PLN untuk memastikan akses energi yang inklusif bagi setiap lapisan masyarakat. Hal ini merupakan wujud dari tugas PLN yang jauh lebih besar besar dibanding mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pengadaan kompor listrik yang terjamin keamanan penggunaan energi listrik bagi Lansia merupakan wujud bakti kita pada warga senior,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga memberikan jaminan akses listrik dan energi di Panti dan Karang Wreda warga Lansia yang disediakan oleh PLN. Denga demikian, para warga senior tidak sulit lagi mendapatkan akses listrik untuk mengisi hari-hari dengan berkarya, menyalurkan hobi, dan aktivitas produktif lainnya. Direncanakan, BUMN juga akan memberikan fasilitas-fasilitas lainnya, seperti kesehatan dan olahraga bagi warga Lansia agar mereka selalu sehat, bahagia, dan sejahtera menjalani hari-hari tua.(red/emb)