MIMBARMAKASSAR – Pernyataan Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut dana sekitar Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan diduga mengalir ke partai politik dan politikus direspon Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Senator asal Jawa Timur itu mendesak agar masalah tersebut diusut tuntas. Apalagi, dana tersebut disebut akan digunakan untuk pembiayaan Pemilu dan Pilpres 2024.
“Saya mendesak agar dugaan tersebut segera diusut tuntas. Jika terbukti, bongkar hingga ke akar-akarnya. Ini penting, agar jangan sampai rakyat yang kembali dikorbankan,” tegas LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/3/2023).
LaNyalla menegaskan, dugaan dana kejahatan yang mengalir ke partai politik dan politikus itu menciderai demokrasi.
“Sistem demokrasi kita semakin transaksional dan amburadul. Ini adalah imbas implementasi demokrasi liberal ala barat yang kita copy paste sejak reformasi,” kata LaNyalla.
Menurut LaNyalla, peredaran dana gelap yang diduga hasil pencucian tindak kejahatan tersebut membuktikan semakin kokohnya oligarki dalam sistem politik nasional. Sementara demokrasi tidak mampu menciptakan sistem yang adil untuk seluruh rakyat.
“Sebab, pembiayaan politik yang mahal mendorong pejabat yang terpilih semakin tidak peduli pada rakyat,” ujar LaNyalla.
LaNyalla meminta agar PPATK lebih transparan lagi terkait dengan aliran dana tersebut agar rakyat tidak salah memilih pemimpinnya. Pada saat yang sama, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menilai hal ini harus dijadikan momentum untuk kembali kepada demokrasi Pancasila.
“Amanat reformasi untuk menghilangkan KKN telah gagal total. Indeks korupsi Indonesia malah semakin tinggi dan memburuk. Karena itu, sistem bernegara ala liberal ini tidak bisa kita teruskan. Wajib kita koreksi,” urainya.
Kita harus kembali kepada sistem bernegara yang diatur di UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya kita perbaiki dan sempurnakan kelemahannya dengan Amandemen melalui teknik addendum. Sehingga tidak menghilangkan konstruksi aslinya.
“Demokrasi Pancasila adalah sistem asli yang sesuai dengan kebutuhan bangsa yang super majemuk ini. Karena semua elemen bangsa berada di lembaga tertinggi yang mengatur presiden sebagai mandataris rakyat, sehingga rakyat penentu arah perjalanan bangsa ini. Bukan hanya Parpol dan Presiden,” pungkasnya.
(***)
MIMBARKARIMUN – – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) melakukan penyesuaian jadwal kapal untuk mempercepat evakuasi wisatan yang terjebak di Pulau Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, akibat cuaca buruk. KM Kelimutu, kapal penumpang milik PT PELNI, direncanakan tiba pukul 17.00 WIB di Karimun Jawa, Selasa (27/12), empat hari lebih cepat dari jadwal semula.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI Opik Taupik menginformasikan bahwa KM Kelimutu yang akan diberangkatkan dari Sampit, Kalimantan Tengah, awalnya akan menuju Semarang dan dijadwalkan tiba di Karimun Jawa pada Sabtu (31/12).
“Namun sesuai permintaan Bupati Jepara, Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menugaskan PT PELNI untuk mempercepat kedatangan kapal PELNI ke Karimun Jawa. Kami telah menerbitkan jadwal KM Kelimutu yang baru, dan kapal akan tiba lebih cepat dari jadwal semula,” terang Opik.
KM Kelimutu merupakan kapal penumpang berkapasitas 1000 pax. Rute regular kapal tersebut yaitu Surabaya – Sampit – Semarang – Kumai – Semarang – Karimun Jawa (PP). Tercatat sebanyak 926 penumpang yang naik dari Sampit pada Senin (26/12) ini. “Dan data sementara yang kami dapatkan, jumlah penumpang yang naik dari Karimun Jawa sebanyak 329 orang,” tambah Opik.
Sesuai standar keselamatan internasional, seluruh kapal PELNI telah dilengkapi dengan sejumlah alat keselamatan. Khusus untuk KM Kelimutu, kapal buatan galangan kapal Jos L. Meyer, Papenburg, Jerman ini memiliki delapan sekoci dengan total kapasitas 756 orang, 34 rakit penyelamat dengan total kapasitas 850 orang dan 1.852 jaket penyelamat dewasa dan 106 jaket penyelamat ukuran anak.
Opik menegaskan bahwa seluruh kapal PELNI telah menjalani perawatan berkala. “Seluruh armada dalam kondisi prima dan tentu, keselamatan penumpang dan kru kapal merupakan prioritas pertama kami. Kami berharap cuaca segera mereda dan penugasan evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh wisatawan dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing,” ungkap Opik.
PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 26 Kapal Penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 76 pelabuhan.
Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 44 trayek Kapal Perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, di mana Kapal Perintis menyinggahi 281 pelabuhan dengan total 3.695 ruas. PELNI juga mengoperasikan sebanyak 16 Kapal Rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PELNI mengoperasikan 10 trayek Tol Laut serta 1 trayek khusus untuk Kapal Ternak.
**
WAKATOBI – Dalam rangka mendukung kelancaran acara peringatan Hari Nusantara yang jatuh setiap tanggal 13 Desember yang kali ini digelar di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan beberapa kegiatan guna mendukung kesuksesan acara tersebut.
Salah satunya dengan mengerahkan Kapal Negara Patroli KN.P.353 untuk berpartisipasi dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2022.
Kapal patroli milik Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau tersebut disiagakan sejak H-3 sebelum puncak peringatan Hari Nusantara dilaksanakan. Hal ini guna mengikuti persiapan bersama seluruh unsur yang terlibat dalam acara tersebut.
“Kapal Patroli KN.P.353 kami siagakan sebagai salah satu peserta parade kapal (sailing pass) untuk memeriahkan dan menyukseskan peringatan Hari Nusantara di Wakatobi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt. Mugen S. Sartoto sesaat setelah pelaksanaan upacara puncak Hari Nusantara di Dermaga Marina Togo Mowondu Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12).
Disamping itu, kata Dia, guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat maupun para peserta peringatan Hari Nusantara, Ditjen Hubla bersama dengan PT. Pelni juga mengerahkan 1 (satu) unit Kapal PSO Penumpang yang memiliki kapasitas 554 orang dan 115 kendaraan kecil atau 345 motor.
“Kami juga menyiapkan 3 unit Kapal Perintis dengan kapasitas 1.199 penumpang, 4 unit kapal swasta nasional dengan kapasitas 1.126 penumpang dan 10 unit Kapal Pelra dengan kapasitas 864 penumpang,” ungkap Capt. Mugen.
Selain armada kapal, Ditjen Hubla juga menyediakan Pelabuhan Panggulubelo Wakatobi yang digunakan oleh semua unsur yang terlibat untuk upacara puncak peringatan Hari Nusantara.
“Pelabuhan Panggulubelo juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Wakatobi yang ingin naik ke kapal KRI Suharso untuk melakukan pelayanan kesehatan maupun sekedar berwisata menikmati fasilitas kapal tersebut,” ujar Capt. Mugen.
Selanjutnya, Ia menjelaskan bahwa peringatan Hari Nusantara bertujuan untuk menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional serta menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Capt. Mugen juga berkesempatan untuk menanam mangrove secara simbolis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang rencananya ditargetkan akan ditanam sebanyak 10.000-15.000 bibit mangrove. “Kegiatan ini bertujuan untuk terus membudidayakan tanaman mangrove dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, khususnya wilayah pesisir,” tuturnya.
Setelah itu, guna menambah perspektif masyarakat tentang arti dan aksi nyata pelestarian satwa liar yang dilindungi, Capt. Mugen beserta para stakeholder terkait juga diberikan kesempatan untuk melepas 100 ekor tukik.
Pada kesempatan yang sama, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi dan seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi, Bupati Wakatobi Haliana menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak Kementerian/Lembaga dan tentu khususnya kepada TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri yang telah mendukung dan tentu banyak sekali acara-acara yang disuguhkan.
Ia mengatakan Kabupaten Wakatobi memiliki luas ±1.390.000 hektar dimana 97%-nya merupakan lautan. “Maka tentu akan sangat merugikan dan tentu akan sangat terbuang percuma harapan hidup kami bila saja laut kami tinggalkan atau justru kami abaikan, sehingga penanaman mangrove disamping untuk mengembalikan fungsi ekologi sebagai penyumbang oksigen tetapi di Wakatobi juga harapan kami adalah ini dapat menumbuhkan rasa kepada seluruh masyarakat kami akan pentingnya perlindungan ekosistem laut kami di Kabupaten Wakatobi,” ucap Haliana.
Adapun seluruh rangkaian acara peringatan Hari Nusantara Tahun 2022 yang digelar di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara antara lain kegiatan bersih laut, operasi katarak, khitanan massal, pelayanan kesehatan umum, gigi dan mulut, pelayanan KB, vaksinasi massal, pembagian sembako, kampanye gemar makan ikan, lomba kuliner nusantara, forum investasi, panggung hiburan rakyat, promosi kesehatan stunting, Deklarasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), panen raya rumput laut, demonstrasi paramotor, sailing pass, parade 1000 perahu, free fall dan flying pass.
Selain itu, terdapat juga Expo dimana tersedia 50 booth yang terdiri atas 24 Kementerian/Lembaga dan 16 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan Expo dilaksanakan sebagai sarana mempromosikan produk-produk usaha UMKM serta memperkenalkan berbagai layanan dari Kementerian/Lembaga kepada masyarakat Pasar rakyat akan menampilkan pameran UMKM Sultra dan Wakatobi, pameran inovasi, dan pelayanan umum bagi pengusaha dan masyarakat Wakatobi dan sekitarnya.
Sebagai informasi, sejarah Nusantara diawali sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, dimana luas wilayah Indonesia berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO), yaitu sebesar 2.027.087 km2 dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.
Deklarasi Djuanda kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara, yang menyatakan bahwa luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 km2 setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai.
Wawasan Nusantara telah diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
Turut hadir dalam peringatan Hari Nusantara tahun 2022 di Wakatobi antara lain Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut Mayjen TNI Marinir Nur Alamsyah, Pangdam XIV Hasanudin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wanci Kabupaten Wakatobi Anwar Karim dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea Arman Saleh.(hbl/emb)
MIMBARSUBANG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan kepada para pelaku usaha asal Denmark untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.
Pada Jumat (16/9), Menhub mengajak Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars Bo Larsen, bersama jajaran perusahaan shipping line asal Denmark Maersk Line, untuk melihat langsung aktivitas yang ada di Pelabuhan Patimban.
“Kami tawarkan Maersk Line dan beberapa investor dari sejumlah negara, untuk bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Patimban International (PPI) yang telah ditunjuk sebagai satu entitas swasta untuk mengembangkan Pelabuhan Patimban. Kita ingin pelabuhan ini berkembang dengan pesat,” ujar Menhub.
Menhub menjelaskan, kerja sama dengan Maersk Line sangat potensial, karena perusahaan ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia yang memiliki potensi pengangkutan dari Asia menuju ke Eropa, Amerika Serikat, maupun Timur Tengah.
Lebih lanjut, Menhub meyakinkan kepada calon investor bahwa kinerja Patimban hingga saat ini cukup menggembirakan. “Tahun ini sudah berjalan dan hasilnya di atas apa yang kita rencanakan. Tadinya ditargetkan dapat mengangkut 160.000 unit kendaraan, tetapi saat ini sudah mengangkut 200.000 unit kendaraan. Ini menunjukkan Pelabuhan Patimban sangat potensial,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Denmark Lars Bo Larsen menyambut baik tawaran Pemerintah Indonesia dan terkesan dengan kinerja dari Pelabuhan Patimban.
Menurutnya, Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat kuat kedepannya terutama di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah. “Transportasi laut menjadi satu elemen penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Indonesia,” katanya.
Dalam tinjauannya, Menhub mengajak Dubes Denmark Lars Bo Larsen untuk memantau aktivitas pengangkutan sebanyak 2.025 unit mobil oleh Kapal MV. Siem Curie di Pelabuhan Patimban yang datang dari Singapura untuk menuju ke Batangas/Luzon, Filipina.
Pembangunan Pelabuhan Patimban terdiri dari tiga tahap. Untuk tahap 1 terdiri dari dua bagian yaitu Tahap 1-1 dan Tahap 1-2. Untuk Tahap 1-1 pembangunannya telah diselesaikan dan saat ini akan dilanjutkan pembangunannya ke Tahap 1-2 pada Oktober 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025.
Pelabuhan Patimban ditargetkan akan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Priok yakni sebesar 7,5 juta TEUs peti kemas atau kontainer dan 600 ribu kendaraan per tahun pada 2027 nanti.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha, perwakilan Maersk Line, dan PT. Pelabuhan Patimban International. (hbl/embe)
MIMBARJAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila sebagai Identitas Konstitusi.
“Penghilangan Pancasila itu dilakukan bangsa ini secara ‘malu-malu tapi mau’, atau ‘malu-malu kucing’. Sehingga kita menjadi bangsa yang memalukan, karena terhina untuk selalu meminta-minta pinjaman dan utang,” kata LaNyalla secara virtual dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) di Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Menurut LaNyalla, Pancasila sudah tidak digunakan lagi dalam berbangsa dan bernegara sejak tahun 2002. Atau sejak penggantian Konstitusi tuntas dikerjakan oleh MPR.
“Meminjam istilah Profesor Kaelan dari UGM, sejak saat itu kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945,” papar dia.
Menurut LaNyalla, sangat jelas cita-cita dan tujuan nasional di dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal di dalam Konstitusi.
Bahkan, Naskah Penjelasan UUD 1945 yang sangat terang benderang menjelaskan bagaimana mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional negara ini resmi dihapus total sejak tahun 2002.
“Ini bisa kita baca di Aturan Tambahan UUD Hasil Amandemen 1999-2002 di Pasal II, yang tertulis; ‘Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal,” tukas Senator asal Jawa Timur itu.
Belum lagi di masa Reformasi, tepatnya tanggal 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan (TAP) MPR Nomor. XVIII/MPR/1998 telah mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4.
Pertimbangannya materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Ini artinya materi P4 yang merupakan penjabaran nilai-nilai dan butir-butir Pancasila di tataran fraksis dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.
“Jadi kalau hari ini kita melakukan refleksi 77 Tahun Indonesia merdeka, dengan tonggak Proklamasi 17 Agustus 1945, menjadi tidak nyambung lagi. Karena negara Proklamasi sudah bubar, sejak tahun 2002,” kata LaNyalla dalam diskusi bertema Refleksi 77 Tahun Indonesia Merdeka, Membangun Ekonomi, Politik dan Hukum yang Beradab itu.
“Penggantian Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999-2002 telah memenuhi unsur-unsur pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dimana nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia dan nilai Proklamasi sebagai suatu kelahiran baru suatu negara sudah ditiadakan. Juga dokumen nasional yang mengandung suatu perjanjian luhur bangsa, sebagai identitas nasional dan lambang persatuan sudah dihilangkan,” imbuhnya.
Dari situlah, awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staatsfundamentalnorm. Juga menjadi awal persoalan bangsa semakin kompleks karena ketidakadilan dan kemiskinan struktural terjadi.
Ditambahkannya, saat ini bangsa Indonesia sedang dalam proses pencaplokan oleh bukan orang Indonesia asli dan mereka ingin menguasai tiga sektor kunci. Yaitu sistem politik, perekonomian dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. Dan UUD 2002 membuka peluang untuk itu terjadi. Karena Pasal 6 UUD 1945 naskah asli yang menyebutkan: Presiden ialah Orang Indonesia Asli telah diganti
dengan menghapus kata ‘Asli’.
“Jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka Anda semua akan bisa apa? Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena Anda miskin. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang dilanggengkan,” beber dia lagi.
Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm. Agar Indonesia kembali dengan sistemnya sendiri, seperti diucapkan oleh H.O.S Cokroaminoto yaitu; Zelfbestuur.
“Mari kita kembali ke sistem yang paling cocok dengan watak bangsa yang super majemuk dan bangsa kepulauan yang terpisah oleh lautan,” katanya.
Semua elemen bangsa ini, katanya, harus berpikir dalam kerangka Negarawan. Memikirkan masa depan anak cucu kita. Karena negeri ini sebenarnya kaya-raya dengan kekayaan alam dan iklim serta berada di garis katulistiwa. Negeri yang sungguh bisa besar dan menjadi adi daya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan
biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati.
“Jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Mereka menyabung nyawa dengan semboyan: “Merdeka atau Mati” sebuah semboyan yang kini mungkin terasa absurd di ruangan ber-AC ini. Tetapi itu semua mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air, dan demi satu harapan mulia; agar tumbuh generasi yang lebih sempurna,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan itu Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran, Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Pengamat Politik, Rocky Gerung, Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy dan Pengamat Hukum, Ahmad Yani.(hmsdepede/embe)
MIMBARACEH – Anggota DPR RI asal Aceh, Rafli menanggapi penemuan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil, bagian dari Harbour Energy Company, operator blok Andaman II yang terletak 150 kilometer lepas pantai Aceh yang berhasil menemukan cadangan minyak dan gas (migas).
Rafli menyebut, penemuan migas itu menjadi gairah baru gairah baru dan harapan kemakmuran masa depan bagi masyarakat Aceh.
Selain itu, kata anggota Komisi VI DPR RI ini, hal tersebut juga bakal menarik perhatian para investor.
“Fokus kita, bagaimana agar Pemerintah Aceh terlibat dan mengawal semua aktivitas yang dilakukan, karena kewenangan di atas 12 Mil Laut, berada pada SKK Migas, bukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” kata Rafli dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Juli 2022.
Berdasarkan riset, migas lepas pantai yang tengah terjadi di Aceh, kondisi geologi yang begitu kompleks dan menarik, ada banyak banyak potensi migas di sejumlah wilayah dalam Provinsi Aceh layak di eksplorasi.
Lapisan karbonat di cekungan Andaman, Megui, dan pantai barat Sumatra terutama Offshore diprediksi potensial untuk eksplorasi hingga masa-masa mendatang.
“Sebagai Rakyat Aceh kita perlu segera siapkan SDM yang mampu bangun industri migas. Pihak Pemerintah Aceh juga sudah harus punya langkah konkret agar pengelolaan migas, betul-betul kemanfaatannya di rasakan oleh Rakyat Aceh,” ujarnya.
“Mari kita jadikan kekayaan alam ini sebagai modal pembangunan Aceh kembali. Dengan saling bergandengan tangan, kita semua akan mampu menjadikan ini asbab kebangkitan Ekonomi Aceh,” ucap Rafli menambahkan.
Sebelumnya diberitakan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Premier Oil, anak usaha Harbour Energy company sekaligus operator di Blok Andaman II menemukan cadangan minyak dan gas bumi atau migas usai menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1.
Pengeboran dilakukan pada kedalaman air 4.245 kaki, dengan sumur bor secara vertikal pada kedalaman 13.818 kaki di bawah laut Blok Andaman II, yang berada di 150 km lepas pantai Aceh.
Berdasarkan pengujian, sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 1.884 barel kondensat per hari (BOPD).
Premier Oil Andaman Ltd akan segera melakukan studi evaluasi post drill untuk menentukan langkah eksplorasi lanjutan sebagai upaya mengkomersialisasikan penemuan di lepas pantai cekungan Sumatra Utara.
Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Benny Lubiantara menyampaikan apresiasi kepada jajaran SKK Migas dan Premier Oil atas sinergi yang dilakukan sehingga berhasil menemukan cadangan migas di Blok Andaman II.
“Penemuan ini tidak hanya kabar yang menggembirakan bagi Premier Oil sebagai operator, tetapi juga bagi industri hulu migas secara keseluruhan,” kata Benny dalam keterangannya, Senin, 11 Juli 2022.[]
MIMBARJAKARTA – Bertepatan dengan hari raya idul adha dan bulan haji 2022, DAMRI melayani pemberangkatan Angkutan Haji dengan proses keberangkatan dari beberapa kantor cabang DAMRI._
Sampai dengan hari ini, DAMRI telah melayani sebanyak 66.396 calon jamaah haji yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya embarkasi yang dilayani oleh cabang Bandara Soekarno Hatta, Aceh, Padang, Jakarta, Makassar, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Surabaya, dan Medan, dengan total perjalanan mencapai 3.683 rit.
Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri mengatakan bahwa DAMRI sangat antusias dalam berkontribusi mengantar calon Jamaah Haji sampai proses embarkasi. Harapannya calon Jamaah Haji dapat menikmati fasilitas yang aman dan prima saat melakukan perjalanan bersama DAMRI.
“148 unit armada bus besar dikerahkan DAMRI pada Angkutan Haji ini, terdapat penambahan 3 unit jika dibandingkan dengan pemberangkatan pada awal Juni lalu, yaitu 145 unit armada,” tambahnya.
Saat ini terdapat daerah yang dilayani oleh Angkutan Haji DAMRI, yaitu cabang Aceh yang melayani calon Jamaah Haji dari Daerah Istimewa Banda Aceh, cabang Medan melayani calon Jamaah Haji dari Sumatera Utara, cabang Padang melayani calon Jamaah haji dari Sumatera Barat dan sekitarnya.
Selanjutnya Angkutan Haji DAMRI juga hadir di cabang Jakarta, yakni melayani calon Jamaah Haji dari Banten dan DKI Jakarta. Hadir pula di cabang Yogyakarta, yang melayani calon Jamaah haji dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kemudian dari cabang Samarinda melayani calon Jamaah Haji dari daerah Balikpapan dan Samarinda, sedangkan cabang Banjarmasin melayani calon Jamaah Haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Lalu cabang Makassar melayani calon Jamaah Haji dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.
Hadir juga di cabang Mataram, yakni melayani calon Jamaah Haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian, cabang Bandara Soekarno Hatta melayani calon Jamaah Haji dari Jawa Barat, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Terakhir adalah cabang Surabaya melayani Jamaah Haji provinsi Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
“DAMRI bersama seluruh stakeholders terus berusaha memaksimalkan layanan Angkutan Haji. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memastikan penumpang calon Jamaah Haji mendapatkan fasilitas yang aman, nyaman, dan selamat sesuai standar keselamatan transportasi. Selain itu DAMRI juga terbuka akan masukan dan saran demi menunjang kinerja yang lebih baik kedepannya,” ucap Fikri.
“Manajemen DAMRI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan menggunakan armada DAMRI untuk melakukan Ibadah Haji tahun ini, harapannya tahun-tahun mendatang DAMRI juga mampu hadir dalam memberikan pelayanan Angkutan Haji yang aman dan prima kepada seluruh masyarakat Indonesia.” tandasnya. (dmr/mb)
