MIMBARJAKARTA – Untuk mendukung kelancaran transportasi dan distribusi logistik di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memperbaiki Jembatan Benanain yang rusak akibat diterjang banjir pada awal April 2021 lalu. Saat ini penanganan dilakukan berupa pembangunan jembatan sementara yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan agar seluruh Balai Kementerian PUPR di daerah-daerah selalu siap siaga terhadap bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. “Terlebih saat Pandemi COVID-19, kondisi jalan dan jembatan harus terus kita jaga agar jalur logistik tidak terputus,” kata Menteri Basuki.
Jembatan sementara yang berada di Dusun Kotafoun, Desa Haitimuk, Kecamatan Weliman dibangun dengan panjang 100 m dan lebar 4 m. Konstruksi jembatan Ini terdiri dari kombinasi jembatan bailey bentang 30 m dan bronjong aramco/uditch sepanjang 70 m. Jembatan sementara ini ditargetkan selesai pada awal Juni 2021.
Selanjutnya untuk perbaikan permanen Jembatan Benanain ini dilakukan secara paralel bersamaan dengan penanganan sementara. Penanganan permanen jembatan yang akan dilaksanakan yakni pembongkaran segmen Jembatan Benanain yang rusak, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi jembatan.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Muktar Napitupulu mengungkapkan, rencana perbaikan permanen Jembatan Benanain akan dilakukan penggantian pada tiga bentang dan tiga pilar, yakni Bentang 2-3-4 dan Pilar 2-3-4.
“Kita akan ganti dengan perkuatan struktur baru terutama penggantian pilar yang semula berupa fondasi setempat menjadi fondasi borepile sehingga diharapkan akan lebih kuat untuk menahan arus sungai ketika terjadi banjir lagi,” tutur Muktar.
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melakukan penanganan darurat dengan menyiapkan jembatan sementara dari kayu sebagai jalur alternatif agar arus kendaraan roda dua dan pejalan kaki bisa melintas. Jembatan ini dibangun dengan panjang 100 m dan lebar 2 m.
Pembangunan Jembatan Benanain baik sementara maupun permanen dikerjakan oleh PT Wijaya Karya. Biaya pembangunan jembatan dua jembatan sementara Rp 5,1 miliar dari total penanganan klaster Benanain Cs Rp 103,6 miliar yang meliputi penggantian Jembatan Benanain permanen, perbaikan 5 oprit jembatan dan penanganan 6 lokasi longsoran.
Jembatan Benanain dibangun sejak tahun 1982 dan pernah direhabilitasi oleh Kementerian PUPR pada tahun 2000 usai terjadi banjir besar. Akibat banjir awal April 2021 lalu bagian struktur jembatan lama yang dibangun pada 1982 mengalami kemiringan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan bertonase besar. Sementara bagian jembatan yang pernah direhabilitasi tidak rusak.
Dibangunnya jembatan sementara ini diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik dari arah Betun menuju Kupang atau sebaliknya, serta dari Malaka Barat dan sekitarnya menuju Betun. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi
MIMBARRIAU- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung konektivitas Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar sebagai wilayah pendukung yang terus berkembang dari sisi jumlah penduduk maupun aktivitas perekonomiannya. Dukungan tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan 3 duplikasi jembatan yang masing-masing berada di ruas jalan nasional Kota Pekanbaru dengan Kota Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Konstruksi ketiga duplikasi jembatan telah selesai 100% dan sudah dalam tahap diserahterimakan sementara/Provisional Hand Over (PHO) pada Maret 2021 yakni Jembatan Sei Poro, Jembatan Sei Bakan, dan Jembatan Sei Belanti. Pembangunan jembatan dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Ditjen Bina Marga sejak tanggal kontrak 23 Januari 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp 25 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan dan jembatan memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam pengembangan konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik di Indonesia.
“Konektivitas yang semakin lancar akan mengurangi biaya angkut kendaraan logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Menteri Basuki.
Kehadiran duplikasi jembatan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat karena akan mengurangi kemacetan akibat tingginya volume lalu lintas harian sekaligus akses angkutan logistik dari dan menuju Provinsi Riau dengan Sumatera Barat (Sumbar). Masing-masing konstruksi duplikasi jembatan berada di samping jembatan eksisting untuk mengurangi beban lalu lintas jembatan lama yang tetap difungsikan dua lajur, sehingga total terdapat empat lajur dengan jembatan lama.
Pembangunan duplikasi jembatan dilaksanakan oleh kontraktor lokal PT Bangun Mitra Abadi dengan masing-masing memiliki panjang berbeda yakni Jembatan Sei Poro sepanjang 30 meter, Sei Bakan sepanjang 35.8 meter, dan Sei Belanti sepanjang 25 meter, sementara untuk lebar jembatan sama 7,6 meter.
Salah satu pengguna jalan, Agus Wahono, warga Kampar, mengatakan kehadiran jembatan duplikasi dapat mengurai kepadatan arus lalu lintas menuju kawasan pariwisata di Kabupaten Kampar yang kerap terjadi saat akhir pekan atau libur panjang.
“Dulu biasanya macet saat liburan, banyak kendaraan dari Pekanbaru liburan ke Kampar menuju wisata Candi Muara Takus, terus ada Ulu Kasok terkenal dengan sebutan Raja Ampat Riau. Sekarang adanya jembatan jadi lebih lancar, karena jalan sudah lebar, jembatan juga lebar, kendaraan bisa terbagi,” kata Agus Wahono. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRsiapmelayani
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
#PUPRBangkitMelawanKorupsi
MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus meningkatkan kemantapan jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa sepanjang 1.604 km yang membentang dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur. Saat ini tengah dilakukan peningkatan kualitas layanan Jalur Pansela Jawa sepanjang 99,6 km yang terdiri dari 9 ruas/seksi yaitu ruas/seksi 1 dan 2 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) sepanjang 10,65 Km dan seksi 3, 4, 5 di wilayah D.I Yogyakarta sepanjang 17,32 Km dan seksi 6, 7, 8, 9 di wilayah Jawa Timur (Jatim) sepanjang 71,69 Km.
Peningkatan kondisi jalan Pansela Jawa diharapkan dapat menjadi jalur wisata wilayah pesisir pantai selatan serta memperlancar konektivitas Pulau Jawa bagian selatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan dengan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang potensi ekonominya lebih maju. Penanganannya melalui program Regional Road Development Project (RRDP) yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB) dengan masa pelaksanaan Agustus 2019-Februari 2023.
“Kita terus promosikan jalur Pansela Jawa, supaya orang tertarik lewat selatan. Karena tidak hanya jalannya yang bagus namun juga memiliki pemandangan yang indah (panoramic road) dan terdapat banyak obyek wisata,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Khusus mengenai penanganan jalur Pansela Jatim, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Kementerian PUPR Achmad Subki mengatakan, di wilayah Jatim, pembangunan Jalan Pansela terbagi menjadi empat seksi yakni seksi 6 Ruas Prigi – Batas. Kabupaten Tulungagung – Kretek – Brumbun sepanjang 17,78 Km, seksi 7 Ruas Batas. Kabupaten Tulungagung – Serang – Batas Malang sepanjang 12,85 Km, seksi 8 Ruas Jarit – Puger sepanjang 23,18 Km dan seksi 9 ruas Simpang Balekambang – Kedungsalam sepanjang 17,87 Km.
Achmad Subki menyatakan, untuk progres konstruksi di seksi 6 hingga pekan kedua Mei 2021 sudah mencapai 31,63 %. “Meskipun di kontrak paket pekerjaan tersebut dijadwalkan selesai pada April 2023, namun pihaknya tengah bekerja keras agar dapat rampung pada akhir Desember 2022,” ujarnya.
Subki mengatakan bahwa untuk seksi 6 sendiri merupakan area perbukitan yang secara medan luar biasa topografinya. “Seksi 6 ini merupakan penghubung dua objek wisata yang cukup besar yaitu pantai Gemah dan pantai Prigi. Tantangan untuk seksi 6 yaitu topografinya, karena bebatuannya luar biasa banyak sehingga perlu menggunakan teknologi khusus,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Subki menyatakan menggunakan teknologi metode “blasting” (peledakan) dikarenakan apabila menggunakan alat berat braker yang biasa digunakan untuk pemecah bebatuannya akan memakan waktu cukup lama.
“Untuk tipe peledakannya menggunakan skala kecil, kalau menggunakan skala yang besar ditakutkan mengganggu ekosistem sekitar. Sesuai Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan kawasan di Provinsi Jawa Timur, material hasil proses peledakan (blasting) tersebut akan digunakan sebagai rest area dan agropark,“ jelas Subki.
Selanjutnya untuk seksi 7, saat ini pekerjaan utamanya adalah tanah galian, timbunan dan jenis perkerasannya menggunakan aspal. Selain itu juga terdapat pembangunan dua jembatan yaitu Jembatan Kenongo dan Jembatan Watusewu dengan jenis rangka baja dan kombinasi girder.
“Untuk progress saat ini sudah mencapai 53,01 %. Ditargetkan akan rampung di Februari 2022. Tantangan untuk di seksi 7 sendiri yaitu saat dilakukan konstruksi ternyata sedikit berbeda dengan yang direncanakan,” tutur Subki. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJATENG – Sebagai upaya untuk mengembangkan Kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata prioritas di Tanah Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur permukiman yang serasi dengan upaya pelestarian kawasan Borobudur sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (World Heritage Site). Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengubah wajah kawasan Borobudur dan meningkatkan layanan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.
Dukungan infrastruktur direncanakan secara terpadu mulai dari konektivitas, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penataan kawasan DPSP Borobudur dan wilayah Joglosemar ini memerlukan penanganan berkelanjutan dengan memperhatikan rencana induk secara terpadu,” untuk itu diperlukan sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga diharapkan Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi pariwisata berkualitas,” katanya pada Rapat Koordinasi pengembangan DPSP Borobudur di Magelang, Kamis (20/5/2021).
Pada Rakor tersebut hadir juga Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin, dan Wagub Yogyakarta Sri Paku Alam baik yang hadi secara langsung maupun virtual.
Menurut Menko Luhut, penataan kawasan sekitar Candi Borobudur harus mencermikan nuansa kebudayaan Jawa,” Ini harus disesuaikan dengan arsitektur Jawa,” ungkapnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 3 (tiga) hal untuk mendukung kawasan sekitar Candi Borobudur yaitu pertama, akses jalan tol maupun non tol, sehingga akan mempermudah wisatawan menuju kawasan pariwisata Borobudur,” ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan,” terangnya.
Kedua kata Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah memberikan bantuan dengan membangun sebanyak 785 pondok wisata (homestay),” bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus mendorong pengembangan usaha,”ujarnya.
Selanjutnya ketiga, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun jaringan perpipaan untuk mendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Borobudur dengan kapasitas 30 liter/detik dan 300 Sambungan Rumah (SR), pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di 12 Desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan seluas 12,5 Hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional.
Untuk mendukung upaya pelestarian dengan memberikan penanda fisik pada titik strategis jalur masuk ke Kawasan Budaya Borobudur, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Cipta Karya membangun 4 gerbang yakni Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kembanglimus dari arah Purworejo, dan Gerbang Klangon dari arah Kulon Progo.
Selain itu dilakukan pemindahan area parkir dan pedagang dari Zona 2 di Kompleks Candi Borobudur seluas 8,4 Hektar ke Zona 3 di Lapangan Kujon seluas 10,74 Hektar. Pekerjaan pemindahan pedagang tercantum dalam Risalah Ratas Presiden No: R-0070/Seskab/DKK/9/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Destinasi Borobudur. Kawasan Pasar Seni Borobudur di Kujon akan dilengkapi dengan pelataran, kios cindera mata/kuliner, miltipurpose hall, galeri edukasi, taman batu, lansekap/hutan tanaman langka, ruang kreatif, feeder shuttle, area parkir, dan pendopo.
Turut mendampingi Menteri Basuki,
Jafung Perekayasa Utama Bidang SDA Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja,
Kepala Balai Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Cakra Nagara, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DIY Satrio Sugeng Prayitno. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegri
MIMBARKENDAL – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus memberikan dukungan infrastruktur bagi masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor perekonomian. Salah satunya diwujudkan dengan selesainya pembangunan Pasar Pagi Kaliwungu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tahun 2020.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penyediaan pasar tradisional sangat penting demi melancarkan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, ini juga bentuk hadirnya pemerintah bagi masyarakat. “Konsep pembangunan pasar disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan melibatkan Pemerintah Daerah,”tuturnya.
Pasar Pagi Kaliwungu yang berlokasi dekat perbatasan Kota Semarang ini telah beroperasi secara penuh sejak selesai direvitalisasi tahun lalu. Pasar yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32,57 miliar memiliki luas lahan 16 ribu m2 dan luas bangunan 9,9 ribu m2 dengan 2 lantai (hanya kantor pengelola), serta dapat menampung sebanyak 997 unit kios dan los pedagang dengan berbagai komoditi yang dijualnya.
Pasar yang sebelumnya sempat terbakar ini dibangun dengan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dengan sebuah kubah mesjid sebagai ciri khasnya. Design landmark tersebut menandakan bahwa Kendal sebagai salah satu kota santri di Provinsi Jawa Tengah. Dengan konsep tersebut diharapkan para pedagang yang sempat relokasi di perempatan Sekopek Kaliwungu merasa lebih nyaman dan bangga memilikinya ketika kembali ke sana.
Fasilitas pada pasar rakyat ini sudah sangat lengkap dan modern di antaranya, CCTV, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Ruang Laktasi, Taman Bermain Anak, Mushola, Kamar Mandi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Genset serta Hydrant Box Indoor maupun Outdoor.
“Pekerjaan ini seluruhnya telah diselesaikan pada Juni 2020 dan diserahkelolakan pemanfaatannya kepada Pemerintah Kabupaten Kendal pada Juli 2020 dan saat ini sudah terisi lebih dari 1.000 pedagang. Ini merupakan wujud dukungan Kementerian PUPR untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah masa pandemi COVID-19.” demikian dituturkan Iwan Suprijanto, Direktur Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Dalam proses konstruksinya, pasar ini dikerjakan oleh PT. Kokoh Prima Perkasa – PT.Artadinata Azzahra Sejahtera (KSO) sebagai Kontraktor Pelaksana, PT. Riau Multi Cipta Dimensi sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi serta CV. Ardi Permana Putra sebagai Konsultan Perencana.
Rehabilitasi pasar oleh Kementerian PUPR ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini Kementerian PUPR telah selesai melakukan rehabilitasi terhadap 7 (tujuh) pasar, dari target 14 pasar hingga tahun 2024. Termasuk Pasar Pagi Kaliwungu, tujuh pasar tersebut diantaranya, Pasar Klewer Timur Surakarta, Pasar Benteng Pancasila Mojokerto, Pasar PON Trenggalek, Pasar Legi Ponorogo, Pasar Renteng Lombok Tengah, dan Pasar Pariaman. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat. Pada TA 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT yang salah satu kegiatannya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah dengan anggaran Rp 2,46 triliun untuk 114.900 unit rumah di seluruh Indonesia
Di samping untuk memulihkan perekonomian masyarakat, program BSPS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat untuk terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19.
“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Program BSPS salah satunya disalurkan di
Provinsi Riau, dimana pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 28,1 miliar untuk membedah sekitar 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau.
Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp 2,5 juta.
“Untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp 28,1 M akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 M dan Padat Karya Tunai (PKT) upah kerja tukang sebesar Rp 3,5 M di Provinsi Riau,” jelas Khalawi.
Khalawi menambahkan, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dengan melaksanakan pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
“Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” ujar Khalawi.
Adapun sebaran Program BSPS berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit, dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit.
Selain itu juga dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit dan Kabupaten Siak 100 unit.
Untuk program BSPS di Provinsi Riau saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan Pandangan Presiden Joko Widodo atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR-RI di Jakarta, Senin (24/5/2021).
RUU Perubahan atas UU Jalan diharapkan dapat mewujudkan cita-cita dan komitmen Pemerintah bersama DPR RI dalam mengatur penyelenggaraan jalan sebagai fasilitas layanan publik bidang transportasi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya serta bentuk pemerataan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wilayah NKRI.
“Pengaturan dalam RUU Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan bertujuan antara lain untuk mewujudkan penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat distribusi logistik, dan memeratakan pembangunan. Kemudian mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing,” kata Menteri Basuki.
Hadir dalam rapat kerja, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar, dan Ketua Komisi V DPR-RI Lasarus.
Menteri Basuki melanjutkan Pemerintah menyambut baik atas inisiatif DPR-RI dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 guna mengakomodasi berbagai tuntutan perubahan baru dan mengikuti dinamika yang berkembang saat ini seperti, pengelolaan aset jalan dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan jalan yang baik.
Kedua pengelolaan infrastruktur jalan tol yang transparan, kompetitif, inovatif, dan modern. Ketiga pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keempat pengelolaan data dan informasi sebagai
bagian integral penyelenggaraan jalan, dan kelima penguatan pengawasan dalam penyelenggaraan jalan.
“Secara keseluruhan Pemerintah dapat memahami semangat, cita-cita, dan komitmen DPR-RI dalam penyelenggaraan jalan sebagaimana tertuang dalam RUU tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini,” tutur Menteri Basuki.
Pandangan Presiden Jokowi atas RUU Perubahan UU No 38 Tahun 2004 telah disampaikan oleh Ketua DPR RI kepada Presiden tertanggal 7 Desember 2020. Selanjutnya RUU tersebut akan dibicarakan dan dibahas bersama Komisi V DPR-RI dan mitra kerja guna memperoleh persetujuan bersama dan pada gilirannya nanti dapat disahkan menjadi Undang-Undang.
Dari sisi sistematika, draft awal RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang diterima Pemerintah terdiri dari 12 Bab dan 84 pasal. Setelah dilakukan pembahasan internal Pemerintah, sistematika draft RUU berubah menjadi 13 Bab dan 85 pasal.
Sementara dari sisi substansi, RUU tentang Perubahan atas UUD tentang Jalan mengatur penyelenggaraan jalan di Indonesia secara komprehensif, yang meliputi penegasan atas sistem, fungsi dan wewenang penyelenggaran jaringan jalan, azas pembantuan pelaksanaan dan pendanaan penyelenggaran jalan daerah, kententuan pengadaan tanah, sistem data dan informasi, partisipasi masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.
Rapat kerja ditutup dengan penyerahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Jalan oleh Komisi V DPR-RI kepada Pemerintah.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
MIMBARTANJUNGPINANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kepulauan Riau melakukan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) pada tahun 2021 di Kota Tanjungpinang. Optimalisasi dilakukan dengan penambahan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 577, sehingga cakupan pelayanan Kota Tanjungpinang bertambah dari sebelumnya 879 SR menjadi 1.456 SR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan.
Dengan tersedianya sarana air minum layak diharapkan akan meningkatkan pemahaman tentang hidup bersih untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus mengurangi risiko penyakit yang berdampak pada kesehatan serta memperkecil kasus gizi buruk dan stunting.
Kepala BPPW Kepulauan Riau Albert Reinaldo mengatakan, pembangunan Unit Sistem Produksi SPAM SWRO Tanjungpinang berkapasitas 2 x 25 liter/detik
dilaksanakan pada tahun 2012-2013 lalu dan dilanjutkan optimalisasi pada tahun 2021 untuk penyempurnaan baik penambahan jaringan maupun pergantian bagian-bagian elektrik mekanikal.
“Kementerian PUPR membangun SPAM SWRO ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air minum yang telah dilaksanakan PDAM Tirta Kepri. SPAM SWRO berkapasitas total 50 liter/detik ini merupakan terbesar di Indonesia yang mengolah air laut sehingga menjadi air tawar,” ujar Albert.
Selain SWRO yang dibangun Kementerian PUPR, akses air minum di Kota Tanjungpinang juga didukung oleh 2 lokasi instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh PDAM Tirta Kepri, yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sungai Pulai dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Waduk Gesek dengan masing-masing zona jaringan distribusi pelayanan.
Albert mengungkapkan, optimalisasi SPAM SWRO Tanjungpinang telah mulai dilaksanakan sejak 20 Januari 2021 dengan alokasi pembiayaan Rp 7,68 miliar. “Progres fisik yang sudah terlaksana sampai saat ini sebesar 39,08% dan ditargetkan untuk selesai pada 17 September 2021,” ujarnya.
Lingkup kegiatan optimalisasi yang dilakukan yaitu pekerjaan unit Dissolved Air Flotation (DAF), pekerjaan unit SWRO, pekerjaan unit instrumentasi, serta pekerjaan unit distribusi yang terdiri dari jaringan pipa distribusi (pipa HDPE) dan Sambungan Rumah (SR).
Priscilla (37), salah satu warga Kota Tanjungpinang mengakui bahwa terjadi peningkatan kualitas air minum setelah adanya SPAM SWRO yang dibangun Kementerian PUPR. “Dulu itu airnya kurang jernih dan airnya agak kekuning-kuningan. Selain itu juga, mengalir itu belum tentu setiap hari. Jadi terkadang 3 hari, 4 hari, kadang bisa satu minggu juga belum tentu mengalir. Jadi kesulitan air sangat lumayan dirasakan. Setelah ada SWRO saya rasakan sudah baik, kualitas airnya juga sangat jernih” ujarnya.
Lili, warga Kota Tanjungpinang lainnya juga mengaku senang dan puas dengan adanya pasokan air dari SPAM SWRO. “Sampai sekarang airnya sudah bersih, sudah tidak terasa asinnya juga. Sudah jernih betul” katanya. Keduanya berharap pengoperasian SPAM SWRO ke depannya tetap berjalan dengan baik dan kualitas air minum di daerahnya dapat ditingkatkan lagi. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
MIMBARJAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperkuat kerja sama internasional, termasuk dengan negara-negara di Benua Afrika. Berkaitan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menghadiri gelaran Africa Day 2021 sebagai Tamu Kehormatan di Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Menteri Basuki menyampaikan pentingnya hubungan antar negara-negara Afrika dan Indonesia. “Afrika adalah prioritas kami dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dengan berbagai upaya seperti bantuan pembangunan serta kolaboratif upaya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Afrika,” kata Menteri Basuki.
Ditambahkan Menteri Basuki hubungan dan persaudaraan Indonesia dengan negara-negara Afrika dimulai pada Konferensi Asia-Afrika yang diadakan pada tahun 1955 sebagai tonggak persatuan negara-negara Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme dan neo-kolonialisme, sekaligus membuka pintu kerjasama dalam bidang ekonomi dan budaya diantara negara-negara Asia dan Afrika.
Dalam acara ini Menteri Basuki menyampaikan selamat atas terselenggaranya African Day 2021. “Saya mewakili Rakyat dan Pemerintah Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat atas terselenggaranya Africa Day 2021 yang merupakan hari berdirinya Organization of Africa Unity (OAU) pada tahun 1962 dengan tujuan untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh Afrika,” ujar Menteri Basuki.
Duta Besar Aljazair untuk Indonesia dan Ketua Korps Diplomatik Negara-negara Afrika, Aziria Abdelkader menyampaikan bahwa Africa Day 2021 bertujuan untuk merekatkan komunitas Afrika di Indonesia. Selain itu, ia juga menyampaikan ketertarikan negara-negara Afrika dalam memperkuat hubungan diplomatik serta pengetahuan dalam bidang konstruksi. “Melalui Africa Day 2021, kami menyampaikan ketertarikan dan kesiapan negara-negara Afrika untuk bekerjasama dengan lebih baik lagi antara negara-negara Afrika dan Indonesia,” ungkapnya.
Africa Day 2021 turut dihadiri oleh Ketua BIN Budi Gunawan, Perwakilan Kementerian Luar Negeri Bagus IK, Deputi Gubernur DKI Jakarta Dadang Solihin, Divisi Keamanan Luar Negeri POLRI Johan Asadoma, dan Perwakilan negara-negara Benua Afrika. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Khoir Tebuireng VII Buyat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Fasilitas pendukung Ponpes ini dibangun 1 tower tipe barak dengan kapasitas untuk menampung sekitar 80 santri.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
“Dengan dibangunnya rusun ini diharapkan dapat membantu para santri untuk mendapatkan asrama yang layak selama proses belajar mengajar dan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.
Pembangunan Ponpes Miftahul Khoir Tebuireng VII Buyat ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR pada Mei 2021 dan ditargetkan selesai awal 2022. Saat ini progres pembangunan Rusun tahap pematangan lahan, mobilisasi material, dan peralatan. Unit hunian vertikal tersebut dibangun setinggi 2 lantai terdiri dari 4 barak dan telah dilengkapi dengan meubelair seperti tempat tidur susun dan lemari pakaian.
Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan Rusun Ponpes Miftahul Khoir Tebuireng VII Buyat bersumber dari APBN 2021 sebesar Rp 2,79 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender. Inovasi pembangunan hunian vertikal menjadi solusi bagi pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan.
“Keterbatasan lahan untuk perumahan semakin nyata dan rumah susun merupakan salah satu solusi agar pemanfaatan lahan yang ada bisa optimal,” ujar Khalawi Abdul Hamid.
Rusun santri umumnya memiliki 8-12 kamar tipe barak yang dapat menampung sekitar 216 santri/mahasiswa. Sedangkan rusun mahasiswa menggunakan kamar tipe 24 yang dapat dihuni 2 orang.
Lokasi Rusun Ponpes Miftahul Khoir Tebuireng VII Buyat berada di Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Tercatat pada TA 2021, Kementerian PUPR akan membangun sebanyak 86 rumah susun pondok pesantren tersebar di Indonesia dengan total 1780 unit. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
#PUPRSigapMembangunNegeri