MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian PUPR tengah mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi 12 unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga pada tahun 2021.
“Pencegahan korupsi tidak cukup dengan membangun sistemnya dan menangkap pelakunya, tetapi dibutuhkan akhlak dan perilaku yang baik dari diri kita masing-masing. Etika akhlakul karimah sangat dibutuhkan, sebab pelaku korupsi bukan orang yang tidak tahu hukum tetapi tidak punya etika akhlakul karimah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menteri Basuki pada tahun 2021 menargetkan sebanyak 50 unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR berpredikat WBK/WBBM. Untuk mencapai target tersebut, Ditjen Bina Marga mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 12 unit kerja, yakni Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur dan Bali, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTB, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, BBPJN Sumatera Selatan, BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat, BBPJN Jawa Tengah dan DIY, BBPJN Kalimantan Timur, BPJN Sulawesi Barat, Balai Bahan Jalan, Balai Jembatan, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur, dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
Pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di 12 unit kerja Ditjen Bina Marga tersebut ditandai dengan ditandatanganinnya Pakta Integritas oleh masing-masing pimpinan unit kerja disaksikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Bimo Adi Nursanthyasto di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pencanangan pembangunan ZI ini merupakan bentuk pernyataan unit kerja untuk siap dan berkomitmen menjadi percontohan dalam membangun zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. “Pencanangan Pembangunan ZI adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan pelayanan prima,” ujar Hedy.
Pencanangan tersebut dikatakan Hedy juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Untuk itu, Hedy menginstruksikan setelah pencanangan ini masing masing unit kerja segera melakukan langkah langkah untuk menyiapkan diri menuju WBK dan WBBM dengan membentuk tim, menyiapkan rencana aksi yang konkrit sesuai dengan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Hal ini harus untuk menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan zona integritas terutama dalam hal pelayanan yang pada akhirnya dampaknya dirasakan masyarakat karena orientasi kita adalah pelayanan masyarakat. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Inspektorat Jenderal atas dukungannya yang bertugas dalam satu tim,” ujar Hedy.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu. “Perubahan harus dimulai dari diri kita, dimulai dari yang paling bawah salah satunya satpam di lingkungan kantor yang menjadi ujung tombak pelayanan kita kepada masyarakat,” tuturnya.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PAN-RB Mohammad Averrouce mengatakan, tujuan dari pembangunan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah menciptakan Pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima. “Tiga aspek ini menjadi satu rangkaian yang utama untuk menciptakan budaya melayani, berkinerja dan integritas,” ujarnya. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARTANGSEL – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir didampingi Walikota Tangerang Selatan terpilih Benyamin Davnie, dan Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro melakukan _topping off_ atau pengecoran akhir atap Rumah Susun (Rusun) berbasis Transit Oriented Development (TOD) Tower Cattleya di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Sabtu (17/4/2021). Pembangunan Rusun berbasis TOD sebagai salah satu solusi terhadap isu penyediaan perumahan dan kemacetan di kota besar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, konsep TOD juga sejalan dengan Program Satu Juta Rumah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Di Stasiun Rawa Buntu akan ada dua tower khusus untuk MBR, sehingga tidak hanya untuk komersial,” kata Menteri Basuki,” ujar Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, Rusun berbasis TOD tidak hanya bertujuan pada integrasi moda transportasi, tetapi juga ke pengembangan kawasan dan kota (urban development) sekaligus untuk pengurangan kawasan kumuh perkotaan.
“Selalu saya promosikan bahwa jika anda beli Rusun TOD, maka beli rumah dapat kereta api, yakni diantar jemput kereta api. Terjamin transportasinya, apalagi PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sudah meningkat kualitas pelayanannya,” tutur Menteri Basuki.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, konsep Rusun TOD merupakan sinergi transportasi umum dan pemenuhan kebutuhan perumahan. “Tidak hanya mengurangi beban kemacetan, juga akan mengurangi beban emisi. Ini menjadi hal solutif yang baik, sekaligus untuk meningkatkan sosialisasi antar penghuni karena tersedianya fasilitas sosial terpadu seperti sarana olahraga,” katanya.
Menteri BUMN juga menyebutkan, pembangunan Rusun TOD merupakan salah satu langkah Perumnas memperbaiki model bisnisnya melalui sinergitas dengan BUMN lainnya, bahkan ke depan didorong kerja sama dengan swasta sebagai sebuah terobosan.
“Program ini harus berjalan dan tepat waktu, karena setiap tahun kita kekurangan pemenuhan rumah. Bagaimana tanah-tanah milik KAI dimanfaatkan untuk Rusun TOD, ini salah satu sinergitas yang sangat baik,” ujar Menteri Erick.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam laporannya mengatakan, Rusun TOD Rawa Buntu merupakan proyek sinergi BUMN, dimana penyediaan lahan dari PT. KAI dan pembangunannya oleh Perumnas dengan kontraktor PT. Adhi Karya. “Rusun ini akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga, sarana peribadatan, komunal space seperti jogging track,” ujarnya.
Pembangunan Rusun TOD Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan dilakukan oleh Perum Perumnas diatas lahan seluas 24.626 m2 sebanyak 6 tower dengan total hunian sebanyak 3.632 unit. Pada tahap pertama dibangun sebanyak 3 tower terdiri dari 1.816 unit terbagi menjadi 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto, Direktur Utama PT. KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama PT. Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan Bike Park (Taman Bersepeda) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ruang Terbuka Hijau yang dilengkapi dengan lintasan sepeda ini tidak hanya sebagai public space untuk mendorong kreativitas masyarakat dan menggairahkan semangat berolahraga, khususnya penggemar sepeda di NTB, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisatawan pada Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika-Lombok.
“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Penataan kawasan Taman Bersepeda yang berada di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar ini mulai dikerjakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada 15 Juli 2020 dan telah selesai pada April 2021. Pembangunan fasilitas yang ada menggunakan biaya APBN TA 2020-2021 senilai Rp 17 miliar dengan lingkup pekerjaan yakni track sepeda santai (track biru), talud kolam, plaza 1 dan 2, track BMX, track kayu dan beton, serta pagar keliling.
Kawasan Taman Bersepeda Meninting memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak produktif seluas 2,7 hektar diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Taman Kota, sehingga memberikan kontribusi terhadap konservasi air, tanah, dan perbaikan kualitas udara di Kabupaten Lombok Barat.
Manfaat lain dari kawasan ini adalah mendukung ekosistem pembinaan olahraga sepeda di NTB dan tujuan wisata yang representatif (sport tourism) di kawasan DPSP Mandalika-Lombok. Jarak tempuh menuju kawasan tersebut sekitar 80 menit melalui jalur darat dari Bandara Internasional Lombok (BIL).
Dukungan infrastruktur pada DPSP Mandalika – Lombok diharapkan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Sektor pariwisata diharapkan menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARNTB – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan rumah susun (Rusun) untuk mendukung pendidikan bagi generasi muda di Indonesia termasuk para santri di pondok pesantren (Ponpes). Untuk pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan untuk hunian vertikal, Kementerian PUPR melakukan inovasi pembangunan Rusun mini dengan spesifikasi ruangan yang memadai.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
“Dengan dibangunnya rusun tersebut diharapkan bisa membantu para mahasiswa untuk mendapatkan hunian yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak SDM yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan akan terus membantu peningkatan kualitas pendidikan di pondok pesantren dengan menyediakan hunian layak huni bagi para santri berupa rumah susun. “Pondok pesantren yang memiliki keterbatasan lahan kami bantu dengan pembangunan rumah susun tipe mini,” ujar Khalawi, Kamis (15/4/2021).
Salah satu pondok pesantren yang mendapatkan bantuan pembangunan Rusun tipe mini oleh pemerintah adalah Pondok Pesantren Usman Bin Affan yang berlokasi di desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Pembangunannya telah dimulai ditandai dengan proses peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Dompu Syahrul Parsan, Perwakilan Tim Sinergisitas Kementerian/Lembaga Kolonel Setyo Pranowo, Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Pudjiati Lestari mewakili Kementerian PUPR, dan Ketua Yayasan Ponpes Usman Bin Affan di NTB, Kamis, (15/4/2021).
Pembangunan Rusun untuk para santri di Ponpes Usman Bin Affan NTB ini merupakan hunian vertikal yang di desain khusus yakni berukuran mini. Rusun ini dibangun dengan tipe barak mini setinggi dua lantai yang memiliki empat unit barak.
Luas Bangunan bangunan Rusun secara keseluruhan hanya 537 meter persegi. Anggaran pembangunan Rusun ini sebesar Rp 3,4 miliar. Adapun fasilitas yang dimiliki yakni sebanyak empat unit barak yang dilengkapi dengan 42 unit tempat tidur susun dan 42 lemari pakaian serta empat kamar mandi komunal yang bersih untuk 84 santri.
Ketua Yayasan Ponpes Usman Bin Affan, Ustad Samsudin pada sambutannya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR karena harapannya setelah bertahun tahun terkabulkan dengan dibangunnya Rusun bagi para santrinya.
“Kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kami dari hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan bapak ibu menjadi ladang amal kebaikan diakhirat kelak,” katanya. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA ¬– Dalam menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung secara rutin dan teratur melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan kawasan bendungan, salah satunya bersih-bersih sampah daerah eksisting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengelolaan fungsi bendungan yang ditujukan untuk merawat, termasuk mengecek kondisi bendungan beserta waduknya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Waduk Jatigede dibangun untuk menambah volume tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional, khususnya di Provinsi Jawa Barat. “Keberadaan Waduk Jatigede bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Sumedang,” kata Menteri Basuki.
Aksi bersih-bersih sampah daerah eksisting Waduk Jatigede dimulai sejak 4 Februari 2021 lalu, di kawasan pesisir Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Kegiatan dilanjutkan pada 7 Februari bersama Pemerintah Daerah dan komunitas masyarakat berhasil membersihkan sampah dan limbah seluas 60 m3. Memasuki bulan Maret, BBWS Cimanuk Cisanggarung kembali mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah bersama unsur TNI-Polri, Pemda, dan masyarakat sekaligus mengkampanyekan Gerakan Siapapun Membuang Sampah – Kami Pilih Aksi Nyata atau dikenal dengan Gerakan SMS-KAPAN.
Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung Ismail Widadi mengatakan penanganan sampah kawasan perlu dipikirkan apabila Bendungan Jatigede didorong untuk tujuan pariwisata.
“Penanganan sampah di Waduk Jatigede tidak cukup melalui upaya teknis tetapi juga perlu mengubah budaya/mengedukasi masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan dan mendorong perilaku bersih dan sehat,” tegas Ismail Widadi.
Bendungan Jatigede merupakan bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur dengan kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta m3. Bendungan ini sudah beroperasi penuh dan manfaatnya telah banyak dirasakan masyarakat, khususnya petani karena dapat meningkatkan intensitas tanam. Areal persawahan yang mendapatkan jaminan pasokan air sudah mencapai potensi optimal untuk mengairi 90.000 hektar lahan sawah yang berada di Indramayu, Majalengka, dan Cirebon.
Selain untuk keperluan irigasi, Bendungan Jatigede juga untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 3.500 liter/detik, dan manfaat lainya seperti pengendali banjir di Indramayu dan Cirebon seluas 14.000 hektar, yakni dengan mengendalikan aliran Sungai Cimanuk, serta penghasil Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 110 megawatt (MW). (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARPALU – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan tengah melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap) tahap 1B sebanyak 1.005 unit di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa, rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak, tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali Kota Palu yang tangguh terhadap bencana. “Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama, terhadap bencana” kata Menteri Basuki.
Menurut Menteri Basuki, pembangunan huntap menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, mengingat telah 2 tahun lebih warga terdampak bencana menempati huntara, dan berharap dapat segera menempati permukiman yang layak huni,” untuk itu pelaksanaan pembangunannya harus dipercepat terutama di Kawasan Duyu, Pombewe, dan Tondo,” katanya pada Rapat Koordinasi Teknis III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah TA 2021, di Palu, Senin (19/4/2021)
Menurut Arie, selain hunian yang memenuhi standar, infrastruktur penunjang lainnya juga harus fungsional seperti penerangan jalan dan listrik, drainase, dan jalan lingkungan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT), pengolahan persampahan, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Sementara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Kementerian PUPR Suko Wiyono mengatakan, untuk tahap 1B sebanyak 1.005 unit dengan anggaran sebesar Rp 110,07 miliar di tiga Kabupaten/Kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya selaku kontaktor pelaksana. “Saat ini progresnya sudah mencapai 42 %,” terang Suko.
Pembangunan Huntap Tahap 1B tersebar di sembilan (9) lokasi yakni di Salua sebanyak 63 unit, Lambara 66 unit, Pombewe 205 unit, Lompio 300 unit, Ganti 94 unit, Tanjung Padang 116 unit, Wani Lumbupetigo 54 unit, Balaroa 58 unit, dan lokasi mandiri Palu 49 unit.
Menurut Suko, sebelumnya Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pembangunan Huntap tahap 1A sebanyak 630 unit di Duyu, Kota Palu dan Pombewe, Kabupaten Sigi,” tahap 1A telah selesai seluruhnya yakni Kelurahan Duyu, Kota Palu sebanyak 230 unit dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi sebanyak 400 unit melalui bantuan loan dari National Slum Upgrading Program – Contingency Emergency Response Component (NSUP-CERC) sebesar Rp 44,5 miliar, ” tuturnya.
Ismiani salah seorang warga yang sudah lebih dari dua pekan tinggal di Hunian Tetap Kelurahan Duyu, Kota Palu bersyukur dapat menerima fasilitas ini.
“Terima kasih untuk pemerintah. Tinggal di Huntap Duyu nyaman dan aman. Air bersihnya juga sudah lancar. Sebelumnya saya tinggal di tenda pengungsian beralaskan tikar karena rumah hancur akibat gempa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ika, menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah yang telah menyediakan hunian bagi korban bencana Gempa Sulawesi Tengah September 2018. “Alhamdulillah, air bersih dan listrik telah tersedia, bahkan kami sudah bisa berjualan di sini,” tandasnya. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Pemerintah Hongaria yang diwakili oleh Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN Judit Pach melakukan pertemuan untuk melaporkan pembentukan Indonesia – Hungary Investment Fund (IHIF) oleh Pemerintah Hongaria, Rabu (21/4/2021) di ruang rapat Menteri PUPR.
Menteri Basuki mengapresiasi inisiasi Pemerintah Hongaria dalam pembentukan IHIF sebagai salah satu bentuk kerja sama antara kedua negara. “Saya sangat mengapresiasi kehadiran IHIF dalam rangka mensukseskan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui dukungan finansial,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki menyetujui usulan Hongaria untuk mempercepat pembentukan IHIF dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Menteri Basuki menambahkan agar Working Group melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kedutaan Hongaria dan juga Indonesia Investment Authority (INA) “Kementerian PUPR fokus pada proyek infrastrukturnya, sementara untuk masalah keuangan kewenangannya berada di Kementerian Keuangan,” kata Menteri Basuki.
Pada 2020-2024 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar Rp 623 triliun. Namun, kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp 2.035 triliun. Untuk memenuhi kekurangan dana ini diperlukan skema investasi pembiayaan. Salah satu upayanya adalah melalui IHIF yang perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Hongaria pada 16 Februari 2021 lalu.
Pemerintah Hongaria telah menyiapkan dana sebesar 250 juta USD melalui pendanaan IHIF yang harus dialokasikan paling lambat pada 30 Juni 2021. “Tugas pokja adalah mempercepat proses pendanaan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penggunaan dananya,” tegas Menteri Basuki.
Judit Pach mengatakan Hongaria dapat menambahkan _on going project_ dalam IHIF serta menjanjikan produk yang berkualitas dan kompetitif terkait Hongarian _content_. “Hal ini akan diatur dalam _term of financing_ IHIF”, terangnya.
“Saya harap proyek-proyek yang didanai melalui IHIF lebih banyak kandungan lokalnya dan banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. _Term of financing_ yang terkait kandungan lokal ini juga harus dibahas oleh Pokja agar _clear_ dalam pelaksanaanya,” tutup Menteri Basuki.
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas dukungan jaringan jalan nasional yang terkoneksi dengan infrastruktur perhubungan dan kawasan industri, di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (22/4/2021). Sinergi antar kementerian bertujuan agar proyek pembangunan infrastruktur dapat segera dimanfaatkan paling lama tahun 2024.
Menteri Basuki mengatakan, pada prinsipnya Kementerian PUPR siap mendukung infrastruktur jalan sebagai akses pelabuhan, bandara dan jalur kereta api yang dibangun Kemenhub serta akses menuju kawasan industri oleh BKPM.
“Saya mendukung inisiasi ini dengan prinsip bahwa apa yang sudah kita bangun agar dapat segera dimanfaatkan, jangan sampai mangkrak,” kata Menteri Basuki.
Menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR memiliki misi pada tahun 2021 menyelesaikan infrastruktur strategis yang telah dilaksanakan serta sangat selektif melakukan pembangunan baru dengan prinsip OPOR, yaitu untuk optimalisasi, pemeliharaan, operasi, serta rehabilitasi.
“Optimalisasi ditujukan untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. Pemeliharaan bertujuan menjamin keberlangsungan fungsi dari infrastruktur agar tetap beroperasi sehingga kualitas layanannya tidak terganggu,” jelasnya.
Selanjutnya operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan. Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula.
“Kementerian PUPR juga meminta Kepala BKPM mendorong investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Banten dan Sei Mangkei, Sumatera Utara karena telah didukung oleh infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan pada 2020-2024 ingin infrastruktur yang dibangun seperti pelabuhan, bandara dan kereta api dapat terkonektivitas dengan baik seperti Pelabuhan Patimban 2, Pelabuhan New Ambon, Pelabuhan Tanjung Carat di Palembang serta lintasan sebidang kereta cepat Jakarta-Bandung dan jalur kereta api di Kota Solo.
Sebagai contoh, untuk lebih menghidupkan aktivitas Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat telah dibangun jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) dari Kota Bandung ke Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka sepanjang 60,47 km dan interchangenya. Kehadiran Tol Cisumdawu dapat mengurangi waktu tempuh dari Bandung yang saat ini ditempuh sekitar 3 jam menjadi 1 jam.
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
Menurut Bahlil Lahadalia, KIT Batang mulai bulan depan sudah siap menerima investor dan diharapkan akan banyak lagi membuka peluang investasi di KIT Batang. Selain itu juga perlu dukungan jalan sepanjang 30 km sebagai akses dari bandara menuju smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.
Turut mendampingi Menteri Basuki di antaranya Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#SigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Sebagai tindak lanjut atas usulan Nyak Sandang kepada Presiden Joko Widodo pada pertemuan Maret 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan Masjid Nyak Sandang di Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Pembangunan masjid merupakan bentuk penghargaan Negara kepada Nyak Sandang yang merupakan salah satu penyumbang pembelian pesawat pertama Republik Indonesia atau Seulawah RI-001.
“Pembangunan dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Nyak Sandang dengan memberikan fasilitas Ibadah yang lebih berkualitas,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pembangunan Masjid Nyak Sandang dimulai pada Oktober 2020 dan ditargetkan akan rampung pada Oktober 2021. Pelaksanaan pembangunan dikerjakan oleh kontraktor PT. Putra Nanggroe Aceh serta Konsultan Perencana oleh CV Target Consultant dengan biaya APBN sebesar Rp 34 miliar.
Pembangunan Masjid Nyak Sandang dibangun di atas lahan seluas 4.940 m2 terdiri dari bangunan utama, balai pengajian, perpustakaan, kantor pengurus, kios sovenir, menara, dan fasilitas pendukung lainnya dengan luas area bangunan masjid 2.518 m2. Saat ini progres pekerjaan fisik telah mencapai 42,18 %.
Masjid didesain dengan konsep Islam, Iman, dan Ihsan yang diharapkan dapat menampung sekitar 940 orang. Diharapkan dengan dibangunnya Mesjid Nyak Sandang selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi tujuan wisata religi di Aceh. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeriTwitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Jalan Raden Patah yang berlokasi di belakang Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau yang sering disebut Kampus Pattimura, merupakan salah satu kawasan kuliner kaki lima di Jakarta. Namun, kondisi kawasan ini tampak kumuh dan kurang nyaman. Untuk itu, Kementerian PUPR melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Higienis yang mengedepankan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan baik bagi para pedagang maupun pembelinya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan PKL Higienis ini merupakan ide dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. “Bapak Menteri PUPR ingin menyediakan tempat makan higienis bagi para karyawan Kementerian PUPR agar dapat mendapatkan makanan yang terjamin kebersihan dan kesehatannya. Di samping itu, sekaligus menata tempat PKL agar lebih bagus dan dapat menjadi percontohan di Jakarta. Desain PKL Higienis ini adalah hasil pemenang sayembara dikalangan PNS Muda Kementerian PUPR,” ujar Diana.
Penataan PKL Higienis ini dilakukan dengan membangun PKL di atas prasarana jalan agar fungsi jalur pejalan kaki dapat dipergunakan kembali sebagaimana mestinya. Penataan diawali dengan penyelenggaraan Sayembara Gagasan Desain PKL Higienis pada tahun 2019 dalam rangka mendapatkan konsep gagasan yang dapat diterapkan di lokasi.
Selanjutnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan penataan PKL Higienis yang dimulai pada 12 Oktober 2020 dengan target penyelesaian 8 Juni 2021. Pekerjaan dengan anggaran Rp 22,2 miliar ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Ganiko Adiperkasa, konsultan supervisi PT Sava Bintang Padang dan konsultan perencana tenaga ahli individual.
Luas total penataan PKL Higienis ini 1.652,57 m3 yang terbagi menjadi tiga kawasan. Kawasan utara dimulai dari Gerbang Bina Marga sampai Gerbang Raden Patah dengan panjang 126 meter seluas 717,01 m2, jembatan 46 meter seluas 92,97 m2 dan kawasan selatan dimulai dari Gerbang Raden Patah sampai Gerbang Sumber Daya Air sepanjang 156 meter dengan luas 842,59 m2. Progres fisik total saat ini mencapai 57,57%.
Lingkup pekerjaan penataan ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi bore pile, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan arsitektur dan pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP). Nantinya, setelah penataan ini selesai akan ada 69 pedagang yang menempati unit-unit yang telah disediakan di PKL Higienis ini.
Penataan PKL Higienis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan estetika, kenyamanan dan kebersihan kawasan kuliner. Namun juga dapat meningkatkan pendapatan para PKL yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro kecil menengah (UMKM). (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu
#PUPRBersatuAtasiCOVID-19
#InfrastrukturUntukIndonesiaMaju
#PUPRSigapMembangunNegeri