MIMBARMANADO — Beberapa hari ini beredar tangkapan layar berita yang berasal dari media daring dengan judul yang menarasikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas minta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.
Terkait hal ini, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/5), Kepala Kanwil Kemenag Sulut H. Anwar Abubakar mengungkapkan keprihatinannya atas upaya yang terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara-cara culas dan provokatif untuk mendiskreditkan Menteri Agama dan institusi Kementerian Agama melalui berita bohong dan fitnah.
“Kita sangat prihatin dengan beberapa upaya culas dan provokatif yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan Menteri Agama dan Kementerian Agama melalui hoax dan fitnah. Itu cara-cara yang tidak beradab dan tidak manusiawi”, tandas mantan Kakanwil Kemenag Sulsel ini.
Anwar Abubakar meminta kepada semua pihak untuk tetap waspada dan cerdas memilih, memilah dan mencerna sebuah berita atau informasi yang beredar dan berseliweran di media sosial, media online maupun media cetak.
“Semua pihak terutama umat dan masyarakat harus cerdas dan bijak dalam memilih dan membaca berita. Cerna dan pahami, saring dulu sebelum sharing sehingga keakuratan serta kebenaran berita dan sumber berita dapat dipercaya”, tegasnya.
Orang nomor satu di jajaran Kementerian Agama Sulut ini juga meminta kepada ASN dan Humas Kemenag untuk proaktif memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada umat dan masyarakat sehingga tidak terprovokasi dan tidak dibodohi dengan berita hoax dan fitnah yang beredar.
Mengakhiri sesi wawancara, Anwar Abubakar meminta aparat penegak hukum untuk tegas menindak pihak-pihak yang sengaja menyebar hoax dan fitnah untuk membuat kegaduhan dan merusak harmoni hidup di tengah umat dan masyarakat. ***
MIMBARJAKARTA – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut jika tidak ada kontribusi dari daerah, Indonesia sudah sejak lama mengalami kebangkrutan.
Hal itu dikatakan Anthony pada pertemuan ‘Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3’ yang diselenggarakan di Kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (7/5/2022).
Selain Anthony, ‘Executive Brief Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 1, 2 dan 3’ tersebut dihadiri pengamat ekonomi Faisal Basri dan Ichsanuddin Noorsy serta Analis Kebijakan di DPD RI, Reydonnyzar Moenek yang bertindak sebagai moderator.
Sementara Ketua DPD RI didampingi Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Sanherif Hutagaol.
Dikatakan Anthony, meski daerah memiliki peran besar untuk eksistensi Indonesia, faktanya pemerintah menjalankan pembangunan di daerah berbasis eksploitatif, melanggar kedaulatan daerah dan melanggar konstitusi.
Dahulu, dijelaskan Anthony, tak ada yang namanya Indonesia. Yang ada adalah Hindia Timur yang kemudian diakui sebagai Hindia Belanda.
“Lalu pada tahun 1928 para pemuda dari seluruh daerah menyatakan sumpah bersatu atas nama Indonesia. Puncaknya, pada tahun 1945 perwakilan daerah-daerah sepakat mendirikan Indonesia. Jadi, Indonesia ini didirikan oleh kumpulan daerah,” papar Anthony.
Tujuan dibentuknya Indonesia adalah untuk memajukan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia dan keadilan sosial.
Pada awal kemerdekaan dan ekonomi sulit, Anthony menyebut bahwa daerah merupakan penyandang dana bagi pembangunan Indonesia.
Pada tahun 1950-an, Anthony menyebut ekonomi Indonesia bergantung pada sektor perkebunan, khususnya karet. Saat itu, Indonesia merupakan produsen karet terbesar di dunia.
“Dari total ekspor, ekspor karet itu mencapai 60 persen. Sisanya merupakan ekspor komoditas mineral. Dari sana kita bisa lihat bahwa daerah-lah yang sesungguhnya membiayai kemerdekaan Indonesia,” ujar Anthony.
Saat itu, Sumatera bagian Selatan dan Timur merupakan daerah penghasil karet terbesar di Indonesia. Namun kejayaan karet tak berlangsung lama.
Pada dekade 1960-an harga karet alam anjlok dan Indonesia mengalami kebangkrutan.
“Cadangan devisa turun dari USD293,75 juta pada 1960 menjadi hanya USD2 juta pada 1967,” papar dia.
Selanjutnya, perekonomian Indonesia pulih dan kembali bangkit berkat minyak bumi dan gas alam. Ditopang keduanya, cadangan devisa kembali naik menjadi USD1.90,5 juta pada tahun 1974 dan menjadi USD5.014,2 juta pada 1981. Ekspor minyak bumi naik dari USD384 juta pada tahun 1969-1970 menjadi USD18.824 juta pada tahun 1981-1982 atau mencapai sekitar 82 persen dari total ekspor Indonesia.
“Penerimaan negara dan minyak bumi dan gas alam naik dari Rp65,8 miliar pada tahun 1969-1970 menjadi Rp8.627,8 miliar pada tahun 1981-1982 setara dengan 70,6 persen dari total penerimaan negara. Itu belum termasuk penerimaan negara dari mineral. Saat itu, hasil komoditas, migas dan mineral digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” papar Anthony.
Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar terbentang dari Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan hingga Maluku dan Papua.
Dijabarkan Anthony, penjualan migas dan mineral dari daerah digunakan untuk pembangunan Indonesia seperti prasarana dan sarana, pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan dan lain sebagainya.
“Daerah tampil sebagai pahlawan penyelamat keuangan negara, penyelamat Indonesia,” tegas Anthony.
Namun pada era Reformasi, yang terjadi justru bangkitnya oligarki dengan konsep pembangunan yang eksploitatif dan melanggar kedaulatan daerah. Saat itu, ekspor batubara melesat dari USD1,3 miliar pada tahun 1999 melesat menjadi USD25,5 miliar pada tahun 2011. Total ekspor batubara mencapai Rp245 miliar selama periode 2000-2019. Pun halnya dengan sawit yang naik dari USD1,1 miliar pada tahun 1999 menjadi USD17,3 miliar pada tahun 2011.
“Hasil kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut dinikmati segelintir pengusaha oligarki. Sedangkan daerah dan rakyat di daerah tidak mendapat manfaat ekonomi, malah mendapat bencana alam. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terbesar bagi daerah dan rakyat daerah,” tegas Anthony.
Padahal, kata Anthony, daerah telah menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kekayaan SDA-nya untuk membangun Indonesia. Tetapi banyak rakyat di daerah penghasil SDA masih hidup dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem,” papar Anthony.
Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Menurutnya, UU Minerba merupakan salah satu ujung pangkal masalahnya. Selain itu juga kebijakan pembangunan smelter yang hanya menguntungkan oligarki dan tidak membawa manfaat bagi daerah. “Harga mineral mentah anjlok akibat monopoli smelter. Tax holidays sektor Minerba memiskinkan daerah,” Anthony menjabarkan.
Saat ini, kata dia, politik anggaran berpihak kepada oligarki dan kontra terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah. Pun haknya dengan UU Perpajakan yang pro oligarki. Di sisi lain, kenaikan PPN memberatkan rakyat kebanyakan. “Penghapusan subsidi yang masih sangat diperlukan bagi kelompok tertentu meningkatkan kemiskinan,” ujarnya.
Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi daerah berbasis industri tak berjalan. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) disebutnya hanya ilusi dan memiskinkan daerah dalam jangka panjang.
“UU Cipta Kerja (Omnibus Law) memiskinkan daerah, eksploitatif kekayaan SDA daerah secara besar-besaran dan melanggar kedaulatan daerah secara terang-terangan,” papar dia.
Dikatakan, berdasarkan kedaulatan rakyat atau kedaulatan daerah, daerah mempunyai hak konstitusi mengganti rezim yang melanggar kesepakatan antardaerah yang dituangkan ke dalam konstitusi yakni mengganti rezim yang melanggar konstitusi.
“Daerah secara konstitusi mempunyai hak untuk berdiri sendiri apabila pemerintah pusat yang melanggar konstitusi dan kedaulatan daerah tak mau diganti, bahkan mempertahankan kekuasaannya secara represif,” ulas Anthony.
Dilihat dari apa yang telah terjadi, unsur tersebut menurut Anthony telah terpenuhi, di mana pemerintah saat ini sering melakukan pembohongan publik, mayoritas janji eksekutif tidak dipenuhi, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban eksekutif, berkolusi dengan legislatif dan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi penguasaan kekayaan oleh rezim oligarki, juga berkali-kali berbohong mengenai penggunaan dana APBN untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Jadi pertanyaannya, NKRI ini baik untuk siapa? Jawabannya untuk oligarki,” tutup Anthony.(**)
*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id
Akibat Tak Serius Garap Keunggulan Sektor Maritim
MIMBARJAKARTA – Ekonom senior, Faisal Basri, menilai telah terjadi disintegrasi perekonomian di daerah karena Indonesia tidak mengeksploitasi keunggulannya di bidang maritim.
Demikian disampaikan Faisal Basri dalam Executive Brief bertema ‘Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3’ yang dibuka Ketua DPR RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Jakarta, Sabtu (7/5/2022).
Selain Faisal Basri, hadir pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) dan analis kebijakan DPD RI Reydonnyzar Moenek yang bertindak sebagai moderator.
Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol.
Menurut Faisal Basri, di saat negara lain mengeksploitasi keunggulannya untuk memajukan perekonomian, Indonesia justru mencampakkan keunggulan yang dimiliki.
“Awal naik di tahun 2014 konsep Jokowi bagus. Gagasannya baru. Kita tak boleh lagi memunggungi laut, Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Itu tepat menurut saya. Tapi apa yang terjadi sekarang, semua bertolak belakang,” ujar Faisal Basri.
Dikatakannya tidak ada satu negara pun yang kondisi geografisnya mendekati Indonesia. Terdiri dari lebih 17 ribu pulau dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia. Keunggulan tersebut tidak dimaksimalkan.
“Kita secara tidak sadar mengikuti mainstream yang bukan identitas kita. Ilmu kontinental sementara basisnya kepulauan. Tentu model seperti Eropa, China dan Amerika itu tidak cocok diterapkan di Indonesia,” tegasnya.
Seharusnya, lanjut Faisal, Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Dimana kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit bertumpu pada kekuatan laut yang tak dimiliki negara lain.
“Faktanya apa yang mereka katakan beda dengan apa yang dilakukan. Sektor transportasi laut perannya turun terus. Harusnya ini yang diperkuat. Yang dibangun justru tol di darat, yang sebenarnya memerlukan cost tinggi. Ongkos transportasi darat itu 10 kali lebih besar daripada laut. Karena harus bebaskan lahan, material pembangunan dan lain-lain,” ujarnya.
Artinya bangsa ini semakin jauh dari jati diri kita sebagai negara maritim. Oleh karena itu kalau kondisi tersebut dibiarkan, dampaknya ekonomi Indonesia akan turun terus.
“Kenapa demikian? Syarat untuk menyejahterakan rakyat di negara ini seharusnya dengan merajut pulau ini, sambung-menyambung lewat laut. Laut bukan memisahkan pulau tapi merajut menjadi zamrud khatulistiwa. Itu yang hilang di era Jokowi karena tol darat melulu. Daerah semakin jauh dari pusat gravitasi sehingga disintegrasi perekonomian daerah. Daerah menjadi tidak bersatu sebab dalam ekonomi kelembagaan ada kendala yang mempersatukan yakni ongkos angkut,” ujar dia.
Faisal Basri mencontohkan ongkos angkut Jakarta-Papua tiga kali lebih mahal daripada Jakarta ke Shanghai. Jakarta ke Medan lebih mahal dua kali ketimbang Jakarta ke Singapura.
“Indonesia terintegrasi dengan dunia tapi tidak dengan daerahnya,” lanjut dia.
Dalam kasus ekspor-impor, dikatakan Faisal, sekitar 10 milyar USD habis setiap tahun. Inilah yang memicu terjadinya apa yang disebut net resources outflow dari daerah.
“Diambillah kekayaan dari daerah oleh makhluk oligarki yang domisilinya di Jawa. Proses pemiskinan daerah terjadi. Kompensasinya yang namanya bagi hasil, transfer dana ke daerah, dana desa, tetapi cuma kira-kira 10 persen dari total resources. Diambil 1000 yang balik cuma 100. Penerimaan negara yang diambil pemerintah pusat 2000 triliun, tetapi penerimaan provinsi hanya 200 triliun. Sangat timpang,” tukas dia.
Hal ini menunjukkan bukan pembangunan daerah, tapi pembangunan di daerah yang diatur pusat. Daerah tak punya kemampuan fiskal. Seluruh sumber pajak diambil pusat. Daerah tidak mendapatkan apa-apa kecuali jalan rusak, rakyat miskin dan penderitaan lainnya.
“Itu yang kita gugat pada reformasi. Maka penguatan ekonomi daerah menjadi agenda reformasi,” tuturnya.
Karena kalau model pembangunan yang searah dari pusat, tumpullah kebijakan ekonomi nasional untuk memberdayakan dan menyejahterakan daerah.
Begitu juga saat reformasi lahirlah DPD RI sebagai bentuk penguatan daerah dengan ada wakil. Tetapi yang terjadi kemudian DPD RI menjadi ancaman dalam struktur politik di Indonesia sehingga DPD RI dipinggirkan terus. Tak ada action plan yang membuat DPD RI bergigi mewujudkan kedaulatan daerah.
Dalam kesempatan itu Faisal juga menyarankan harus ada desain baru ekonomi indonesia. Ekonomi Indonesia menurutnya harus bertransformasi. Kalau tidak, pertumbuhan ekonomi negara ini akan terus menurun.
“Kecuali Jokowi insyaf, sadar akan kekeliruannya kemudian bertobat dan akan membuat konsep transformasi ekonomi Indonesia karena tak bisa menggunakan konsep yang sekarang,” papar dia.
Kalau hal itu tidak juga dilakukan, Faisal Basri menilai Indonesia akan menjadi negara gagal atau terperosok ke dalam negara middle income trap.
“Bappenas itu bilang kalau 2036 Indonesia akan jadi negara maju, melihat fakta yang ada mereka menunda katanya bisa maju di tahun 2043. Tapi kalau tidak dilakukan pembenahan besar bagaimana kita bisa menyusul Malaysia dan Filipina. Saya bilang mimpi. Jangan-jangan kita disusul Vietnam. Kita hanya lebih baik dari Laos,” ujarnya.(***)
*BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI LANYALLA*
www.lanyallacenter.id
MIMBARNGAWI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai penataan kawasan cagar budaya Benteng Van Den Bosch atau lebih dikenal dengan Benteng Pendem di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Penataan dilakukan sebagai tindak lanjut Direktif Presiden Joko Widodo usai meninjau bangunan bersejarah tersebut pada (1/2/2019) silam.
Rehabilitasi kawasan pusaka Benteng Pendem dilaksanakan dengan mengadopsi Adaptive Reuse Concept, yakni mengembalikan fungsi bangunan cagar budaya dengan fungsi baru serta seminimal mungkin mengubah bentuk bangunan lama dengan tetap menjaga nilai kultural (cultural significance). Prinsipnya tetap mempertahankan konsep bangunan lama dan dilakukan penguatan struktur dengan menggunakan konstruksi baja pada bagian dalam.
“Karena kawasan Benteng Pendem ini merupakan cagar budaya, penataannya harus dilakukan secara hati-hati agar nilai kulturalnya tetap terjaga,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat berkunjung ke Benteng Pendem beberapa waktu lalu.
Konsep revitalisasi Benteng Pendem disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal. Menteri Basuki juga menginstruksikan diperbanyak penghijauan di kawasan Benteng Pendem agar tidak terlihat gersang.
Rehabilitasi Benteng Pendem Ngawi mulai dikerjakan sejak 10 Desember 2020 dengan melibatkan Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Pekerjaan dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp113,7 miliar digunakan untuk merehabilitasi 13 bangunan di dalam kompleks Benteng serta penataan Kawasan Inti Benteng.
Ke-13 bangunan tersebut di antaranya bangunan barak tentara, mess perwira, dapur umum, kediaman dan kantor jenderal, bastion, dan gerbang. Kemudian dilakukan juga penataan lainnya diantaranya dengan membangun jalan, drainase, pedestrian, dan lansekap. Saat ini, progres konstruksi sudah mencapai 75%, diharapkan rehabilitasi ini dapat selesai tepat waktu pada Januari 2023.
Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Boby Ali Azhari mengatakan rehabilitasi Benteng Pendem dilakukan demi menjaga kelestarian bangunan cagar budaya yang dibangun tahun 1840-an sekaligus meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi. “Impresi orang pertama di pintu masuk, maka harus dipercantik dengan mengacu dokumentasi foto kuno. Namun tidak perlu dibangun jembatan yang penting aliran air jalan, bisa menggunakan buis beton di bawahnya” kata Boby.
Kawasan wisata Benteng Pendem berlokasi di Jalan Untung Surapati Kabupaten Ngawi berada di atas lahan seluas 42.181 m2 dengan luas kawasan inti sebesar 7.500 m2. Lokasi ini bisa menjadi destinasi wisata pilihan di Kabupaten Ngawi yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam dari Kota Surabaya via Tol Trans Jawa. Lokasinya berada sekitar 3 Km dari pusat kota Kabupaten Ngawi. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARJAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Program Mudik Gratis DKI Jakarta Tahun 2022 dengan tema Mudik Aman Mudik Sehat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk seluruh warga Jakarta dengan tujuan ke 17 kota dan kabupaten di 5 (lima) Provinsi (Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur).
Program Mudik Gratis DKI Jakarta Tahun 2022, mempunyai kuota sebanyak 19.680 peserta dengan pendaftaran maksimal 4 orang per KK (Kartu Keluarga) dan diperuntukan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Calon pemudik yang ingin mengikuti program ini diutamakan bagi mereka yang sudah menerima vaksin dosis 3 (booster), membawa sepeda motor, dan diutamakan yang akan melakukan perjalanan arus mudik serta arus balik ke DKI Jakarta.
Pada Program Mudik Gratis DKI Jakarta Tahun 2022 kali ini, para calon pemudik dihimbau wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.
Calon peserta dapat mendaftarakan diri melalui online dengan website www.mudikgratisdkijakarta.id atau melalui whatsapp chatbot ke nomor 08-123-188- 5758 yang sudah disediakan.
@aniesbaswedan
@arizapatria
@marullahmatali.real
@dkijakarta @syafrin.liputo
#mudikgratis2022
#mutisDishub
MIMBARJAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kamis,14/4 mengadakan Seri Webinar mengenai Kajian Jakarta ke Depan.
Kegiatan ini merupakan sarana penyampaian informasi serta penjaringan aspirasi dan kolaborasi dalam merancang Jakarta ke depan setelah tidak lagi sebagai Ibukota Negara. Demikian dikutip dari lamaf fb Pemprov DKI Jakarta.
Dalam webinar tersebut terdapat sejumlah Topik perdana diantaranya tentang Jakarta Berpendidikan, Aksesibilitas, Kualitas, dan Kesetaraan Kesempatan pendidikan.
Kajian virtual tersebut menampilkan sejumlah Narasumber yakni
1. Nahdiana, Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Niken Rarasati, Peneliti Senior The SMERU Research Institute
3. Ivan Ahda, Deputi Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan
#KajianIKN
#JakartakeDepan
#Webinar
#BiroPemerintahan #JakartaPublicPolicyCenter
MIMBARJOMBANG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah meresmikan Rumah Susun (Rusun) Yayasan Bhakti Bapak Emak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat (8/4/2022).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Rusun Yayasan Bhakti Bapak Emak merupakan bagian dari pengembangan Pondok Pesantren Bapak Emak.
“Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam cikal bakal pengembangan pondok pesantren (ponpes) ini. Mudah-mudahan selanjutnya kami masih bisa berkontribusi untuk pengembangan Ponpes ini,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki berharap lewat pembangunan rusun ponpes dapat menjadi amal jariyah bagi keluarga besar Kementerian PUPR. “Semoga para santri bisa memanfaatkan Rusun dan memeliharanya dengan baik,”ujarnya.
Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi Kementerian PUPR dalam membangun Rusun Yayasan Bhakti Bapak Emak.
Setelah meresmikan Rusun, Menteri Basuki bersama Anggota Komisi V DPR RI juga melakukan penanaman pohon mangga dan kelengkeng di sekitar Rusun guna penghijauan lingkungan sekitar.
Rusun senilai Rp6,8 miliar tersebut dibangun satu tower dengan tiga lantai 6 dan memiliki kapasitas hunian 128 santri lengkap dengan meubelair. Rusun tersebut di dukung oleh fasilitas penunjang berupa ruang pengelola, tempat wudhu, paving dan taman di sekitar bangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar para santri.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV Direktorat Jenderal Perumahan, Sultan Sidik Nasution
menerangkan, Rusun tersebut dibangun di Dusun Serning RT 026 RW 010 Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.
Rusun tersebut dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan melalui Satuan Kerja Perumahan Provinsi Jawa Timur Balai Pelaksana Pembangunan Perumahan (BP2P) Jawa Timur mulai April hingga Desember 2021 dengan kontraktor pelaksana PT Pandan Jaya Indonesia.
Turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Achmad Subki, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Haeruddin C. Maddi dan Kepala BP2P Jatim Sultan Sidik Nasution (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARKAMPAR – Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan setempat di berbagai daerah guna menyediakan hunian yang nyaman bagi generasi muda yang ingin menuntut ilmu. Salah satu hunian yang telah selesai dibangun yaitu rumah susun (Rusun) untuk para santri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
“Dibangunnya rusun tersebut diharapkan bisa membantu para santri untuk mendapatkan hunian yang layak selama proses belajar mengajar sehingga diharapkan akan mencetak SDM yang unggul dan berakhlak mulia,” kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan pembangunan Rusun ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama termasuk di pondok pesantren.
“Proses pembangunan rusun untuk para santri Yayasan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu ini termasuk cepat meskipun dalam kondisi pandemi. Kami berharap dengan adanya rusun ini, para santri dapat menuntut ilmu, belajar, dan beribadah dengan nyaman di bulan Ramadhan ini,” tutur Iwan.
Pembangunan Rusun dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III dengan PT Analisa Sila Karya sebagai kontraktor pelaksana pembangunan dan CV Line Architecture Consultant sebagai konsultan manajemen konstruksi.
Spesifikasi bangunan Rusun Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu ini terdiri dari satu tower setinggi tiga lantai dengan hunian tipe barak sebanyak 32 unit. Rusun Ponpes ini juga dilengkapi dengan furnitur di setiap unit hunian berupa tempat tidur susun dan lemari pakaian.
“Kami tengah melaksanakan serah terima pemanfaatan, pengelolaan dan penghunian Rusun untuk para santri. Total anggaran pembangunan Rusun santri tersebut senilai Rp6,5 miliar. Fasilitasnya pun sangat lengkap jadi santri tinggal membawa pakaian serta belajar agama dengan fokus dan semangat,” kata Iwan.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu H. Ahmad Junaidi Jamara mengatakan pihak Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu sangat puas dengan hasil dari bantuan Rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR ini.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR karena kami dapat memiliki bangunan semegah dan sebagus ini. Jika kami hanya mengandalkan dana yayasan tentunya tidak mencukupi. Kami berjanji akan segera melakukan penghunian apalagi jumlah santri yang ada saat ini cukup banyak dan siap mengelola dengan baik,” katanya. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARSURABAYA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas untuk membangun asrama bagi mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang kuliah di kota/kabupaten lain guna sebagai wadah pembinaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi.
Pembangunan asrama yang dikenal dengan Asrama Mahasiswa Nusantara tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 yang rencananya dibangun di 6 kota/kabupaten yakni Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.
Salah satu Asrama Mahasiswa Nusantara yang masih dalam tahap konstruksi berada di Surabaya dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur seluas 9.975 m², tepat di sebelah gedung arsip Pemprov Jatim. Bangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya berupa hunian vertikal setinggi 5 lantai dengan mengadopsi konsep arsitektur tropis yang mengimplementasikan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan infrastruktur pendukung pendidikan seperti hunian santri dan mahasiswa, agar mereka bisa lebih fokus belajar untuk prestasi.
Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya mulai dikerjakan sejak 17 September 2021 dan direncanakan selesai pada 14 Mei 2022 dengan progres pembangunan saat ini sudah mencapai 71.83%. Pelaksana pembangunan dikerjakan oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero) Tbk dan PT Parigraha Konsultan selaku Konsultan Manajemen dengan nilai kontrak Rp86,7 miliar.
Bangunan AMN Surabaya terdiri dari 2 tower setinggi 5 lantai yang dilengkapi selasar penghubung di antara bangunan. Blok satu dihuni mahasiswa perempuan dan blok kedua asrama mahasiswa laki-laki. Secara keseluruhan AMN Surabaya dapat menampung 528 mahasiswa dengan fasilitas pendukung berupa kamar mandi dan toilet komunal, ruang ibadah bersama, klinik, kantor pengelola, ruang makan, dapur, ruang laundry, ruang sekuriti, dan lain-lain.
“Fasilitas yang dibangun di AMN Surabaya tidak hanya menyediakan hunian tetapi dilengkapi dengan fasilitas pengembangan kompetensi mahasiswa seperti perpustakaan/ruang baca, ruang belajar, ruang seni, laboratorium bahasa, lapangan olahraga, ruang pembinaan enterpreneurship, kebun, serta ruang komunal lainnya” kata Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya Boby Ali Azhari.
Total jumlah kamar sebanyak 196 termasuk 4 kamar bagi penyandang disabilitas serta 8 kamar untuk mentor. Direncanakan setelah proses konstruksi selesai, pengelolaan Asrama Mahasiswa Nusantara nantinya diserahkan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) setempat yang mahasiswanya menjadi penghuni AMN. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
#PUPRSigapMembangunNegeri
MIMBARBLORA – Memperingati Hari Air Dunia (HAD) ke-30 tahun 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak masyarakat untuk melestarikan air tanah. Sebab air tanah sangat penting sebagai sumber cadangan air yang digunakan mengisi air permukaan di saat musim kemarau.
HAD ke-30 tahun 2022 mengusung tema nasional “MANTAB: Melestarikan Air Tanah Agar Berkesinambungan” yang diadopsi dari tema internasional “Groundwater : Making the Invisible, Visible”.
“Peringatan HAD ke-30 merupakan upaya bersama untuk meningkatkan perhatian publik dan masyarakat internasional akan pentingnya air tanah bagi kehidupan untuk selanjutnya bersama-sama melindungi pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo pada puncak peringatan HAD Bendungan Randugunting, Blora, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).
Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait kelestarian air tanah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan Aksi Daerah di 34 provinsi bersama para pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat, dengan mengikutsertakan para akademisi, perguruan tinggi, pelajar, asosiasi profesi, serta Komunitas Peduli Sungai/Danau. Bentuk aksi yang dilakukan antara lain berupa aksi bersih sungai, susur sungai, penanaman pohon, pembuatan lubang biopori, dan lain sebagainya.
Pada puncak peringatan HAD ke-30 tahun 2022 ini dilakukan penanaman pohon di berbagai infrastruktur yang secara simbolis dilaksanakan di Bendungan Randugunting. Serta dilakukan juga penyebaran benih ikan di bendungan ini.
“Saya berharap, kedepan tidak berhenti hanya dengan penanaman pohon, karena alam membutuhkan kita melakukan hal yang lebih dari itu. Kegiatan penanaman pohon harus diikuti dengan langkah merawat, menumbuhkan, memelihara dan menjaganya. Jadi mulai sekarang mari kita mulai dengan aksi tumbuhkan pohon,” ujar Wamen Wempi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Pusdataru Jawa Tengah Eko Yunianto berharap peringatan puncak HAD ke-30 ini bisa menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan bersinergi dalam melakukan konservasi air tanah secara berkesinambungan.
HAD atau World Water Day merupakan hari peringatan untuk menyadarkan masyarakat di dunia akan pentingnya sumber air yang berkelanjutan. Hari Air Dunia diperingati setiap tanggal 22 Maret sejak disepakati pada sidang umum PBB ke-47 di Rio De Janeiro Brasil (22 Desember 1992).
Bendungan Randugunting memiliki kapasitas volume tampung air 14,4 juta m3 dengan luas genangan 187,19 hektare. Bendungan ini bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 650 hektare sawah yang berada di Kabupaten Blora, Pati, dan Rembang. Di samping itu juga akan berfungsi untuk mereduksi banjir sebesar 75% atau sebesar 81 m3/detik dengan pengurangan luas areal terdampak banjir dari 4.604 hektare menjadi 2.285 hektare.
Bendungan Randugunting diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pasa 5 Januari 2022 lalu. Bendungan ini merupakan bendungan ke-14 yang diresmikan Presiden Jokowi dari 15 bendungan yang selesai 2021. (*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
#PUPRSigapMembangunNegeri